Daerah

Tahun 2020, Kota Cimahi Akan Perbaiki 270 Rumah Tidak Layak Huni

Mediatataruang.com– Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi menyiapkan jatah 270 kuota perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Selain itu, bantuan perbaikan Rutilahu dari APBD Provinsi Jawa Barat yang tahun ini mencapai 300 sasaran.

Sedangkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI atau rumah swadaya yang mendapat jatah 187 sasaran rumah.  Ada satu sumber bantuan lagi yang biasanya didapat untuk perbaikan Rutilahu, yakni dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) yang merupakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

‚ÄúTapi yang BSPS itu belum ada info jumlahnya. Untuk bantuan dari APBN pusat dari Kemenkeu dan Kemen PUPR juga datanya masih bisa berubah. Bisa jadi nanti bertambah. Itu untuk sementara dikunci segitu datanya,” ujar  Kepala Seksi Penataan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman pada DPKP Kota Cimahi, Beny Gunadi, Senin (23/1/2020).

Besaran bantuan yang diterima dari APBD Kota Cimahi adalah Rp15 juta, rinciannya Rp10 juta untuk bahan material sisanya untuk membayar tukang. Dari APBD Pemprov Jabar besarannya Rp17,5 juta, dengan rincian Rp700 ribu untuk upah, Rp300 ribu untuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan sisanya untuk bahan material.

“Kalau dari APBN Rp250 ribu untuk upah, Rp15 juta untuk bahan material,” terang Beny. Landasan tentang RTLH sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling).

Beny menjelaskan, berdasarkan aturan tersebut, peruntukan RTLH dari APBD Kota Cimahi diperuntukan bagi warga yang memang benar-benar tidak mampu. Sedangkan APBD Pemprov Jabar dan pemerintah pusat diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. “Setiap sosialisasi selalu kita jelaskan (peruntukan berbagai bantuan Rutilahu) tapi ada saja yang belum paham,” katanya.

Untuk persyaratan, lanjut Beny, sasaran yang mendapat bantuan harus rumah sendiri yang dibuktikan dengan berbagai surat-surat kepemilikan.  “Rumahnya juga gak boleh sengketa, harus penduduk Cimahi. Surat-surat bukti kepemilikan harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Beny.

Untuk memastikan kelaikan rumah sasaran laik mendapat bantuan, pihaknya akan melalukan verifikasi ke lapangan berdasarkan hasil usulan yang biasanya bersumber dari kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kota Cimahi hingga langsung dari masyarkat.

“InsyaAlloh saya pastikan Rutilahu enggak macam-macam karena semuanya sudah by transfer, non tunai. Semuanya akan tepat sasaran,” bebernya.

Rencananya, Februari mendatang DPKP Kota Cimahi akan mulai melakukan verifikasi rumah sasaran berdasarkan hasil usulan dari berbagai pihak.  “Running Februari. Untuk awal APBD kota dulu,”pungkasnya.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close