HeadLine

Dalam Reses, Rafael DPRD Jabar Bahas Raperda Distribusi Perdagangan

Mediatataruang.com– Merebaknya masalah kesehatan dan pendidikan di masyarakat, DPRD Jawa Barat akan menampung semua aspirasi masyarakat dan akan memantau kinerja pemerintah provinsi Jawa Barat. Hal itu terungkap saat Rafael Situmorang, SH dari Fraksi PDI Perjuangan hadir di tengah masyarakat pada program penyerapan aspirasi masyarakat masa reses II tahun sidang 2019-2020, di kantor Sekretariat HP2B lantai basement 1 No J21 Pasar Baru Bandung, Jumat (6/3/2020).

Reses Rafael Situmorang masuk di Dapil Jabar I (Kota Bandung dan Cimahi). Masa reses kali ini dilakukan di dua tempat yaitu di gedung Pasar Baru Desa kebon Jeruk, Kecamatan Andir dan di Gedung SPSI Jl.lodaya No.40, Desa Turangga, Kecamatan Lengkong.

Dalam resesnya Rafael menyampaikan tugas dan fungsi sebagai Aanggota DPRD. Pembahasan Raperda hingga menjadi Perda sebagai salah satu tupoksi nya sebagai Anggota DPRD Jabar di Komisi I. Selain itu di hadapan masyarakat, Rafael mengungkapkan, selain legislasi tugas DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

“Di bidang legislasi Komisi I sudah mengajukan rancangan Perda tentang Pusat Distribusi Jawa Barat yang bertujuan membantu kalangan petani  di Jawa Barat,”ungkapnya.

Meskipun, lanjut Rafael mengatakan pihaknya menjadi Anggota DPRD Jabar ini baru lima Bulan, sehingga belum banyak berbuat. Meski demikian pihaknya telah melakukan pembahasan Raperda  terkait distribusi perdagangan.

Di Jabar persoalan petani jarang tersentuh, dimana para petani sering terjebak dengan istilah ijon. Hal ini bisa terjadi karena para petani tidak memiliki modal. Oleh karena itu, persoalan petani menjadi pekerjaan rumah untuk DPRD.

Karena petani butuh permodalan, hingga petani sering melakukan di ijonkan. Disarankan  Gubernur Jabar untuk memfasilitasi para petani dan memberikan modal kepada petani agar para petani menjadi makmur,”papar Rafael.

Selain itu juga, tambah Rafael mengatakan pihaknya akan mendorong kepada pemerintah provinsi untuk membuat gudang besar apabila panen melimpah. Ia meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menjaga stabilitas harga hasil panen.

Pada bagian lain Rafael menyebutkan, untuk aspek kesehatan kalau bisa pemerintah menambah fasilitas kesehatan, misalnya untuk rumah sakit milik pemerintah propinsi menambah kapasitas rawat inap, untuk tindakan operasi juga ditambah sehingga masyarakat tidak mengantri lama.

Rafael menyebutkan untuk pendidikan belum bisa gratis seratus persen. Hal ini masih di bahas dan pihaknya sudah mengusulkan kenaikan anggaran sehingga Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah meluncurkan program SMA gratis.

“Banyak dari orang tua yang melaporkan ijazah anaknya di tahan oleh pihak sekolah dengan alasan masih ada tunggakan. Untuk memfasilitasi ini, kami telah membentuk tim untuk membantu masyarakat yang ijasahnya di tahan pihak sekolah tapi dengan sayarat masyarakatnya tidak mampu,”ujar Rafael.

Dari sesi pertanyaan, masyarakat mempertanyakan terkait RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Ada juga yang mempertanyakan masalah kenaikan iuran BPJS. Dulu banyak masyarakat yang ikut BPJS tapi karena diantara mereka menjadi korban PHK dan premi BPJS naik tinggi maka tak sanggup membayar premi BPJS.

Dalam hal ini, dari Fraksi PDI Perjuangan, Rafael Situmorang menjawab semua pertanyaan dari masyarakat. Ia memaparkan terkait dengan persoalan buruh kalau omnibuslaw ini merugikan buruh akan kami kritisi atau ditolak.

“Untuk masalah BPJS, saat ini pemerintah Jabar telah mengganggarkan kurang lebih 2 miliar untuk masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki BPJS,”pungkasnya. Kus

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close