#iniruangkuHeadLine

Mereka Terbukti Sekongkol

Masih ingat 'kejengkelan Nasional' ketika harga tiket pesawat melonjak di awal tahun lalu?

Tanggal 22 Juni 2020 kemarin, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia) telah memutuskan perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang upaya ‘kartel’ 7 maskapai yang berkuasa atas layanan penerbangan di negara kita, yakni Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, NAM Air, Batik Air, Lion Air, Wing Air.

Tuduhan pelanggaran yang dialamatkan kepada mereka, menyangkut pasal 5 dan pasal 11, UU Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tapi dalam putusan setebal 1002 halaman yang disampaikan kemarin, KPPU hanya menerima dan memutuskan bahwa mereka bertujuh melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 UU tersebut yang berbunyi:

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. 


(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: (a) suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau (b) suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku 


***

Meskipun diputuskan bersalah karena telah melanggar ketentuan pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU hanya menghukum mereka dengan ‘perintah untuk memberitahukan secara tertulis sebelum mengambil setiap kebijakan pelaku usaha yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama 2 (dua) tahun sejak putusannya memiliki kekuatan hukum tetap’ (keputusan nomor 3).

Istilahnya, mereka bertujuh cuma di-‘seterap’ untuk melapor. Tak ada ganti rugi atau hukuman lain atas kerugian material yang diderita masyarakat Indonesia yang ingin maupun ‘terpaksa’ menumpang maskapai mereka kemarin!

Enak ya?

***

Tapi yang penting, pengadilan telah membuktikan dan menyatakan mereka memang betul melakukan praktek ‘kerjasama licik untuk memeras’ dompet penumpang yang ingin menggunakan jasanya.

Pertanyaannya, pantaskah mereka didahulukan untuk ditolong negara hari ini?

Sebagai pembayar pajak, dengan tegas saya katakan: TIDAK!

Mardhani, Jilal

27 Juni 2020

Catatan :

Salinan putusan tersebut, silahkan unduh di : http://putusan.kppu.go.id/simper/menu/

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close