#IniRuangku

Pemerintah Segera Identifikasi Sertipikat Tanah Warga yang Hilang Akibat Gempa Lombok

Pemerintah Segera Identifikasi Sertipikat Tanah Warga yang Hilang Akibat Gempa Lombok

Media Tata Ruang – Pasca gempa bumi beruntun dengan puncak kekuatan 7.0 SR yang terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera melakukan identifikasi sertipikat-sertipikat tanah warga, yang hilang akibat bencana tersebut.

“Kami akan memulihkan kembali sertipikat tanah masyarakat yang hilang dan percepatan pensertipikatan tanah melalui PTSL, karena sertipikat adalah instrumen ekonomi yang apabila dibutuhkan dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh modal di bank,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, di Kabupaten Lombok Utara pekan lalu.


Dikatakan, pihaknya juga akan meninjau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlandaskan Mitigasi Bencana. Peninjauan RTRW ini bertujuan mewujudkan hunian yang aman dari ancaman bencana.

Himawan mengungkapkan bahwa tinjauan RTRW Provinsi NTB ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB.

“Kami akan melakukan dua aspek dalam rehabilatasi dan rekonstruksi yaitu aspek tata ruang dan aspek pertanahan,” ungkapnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki menambahkan bahwa terkait aspek tata ruang pihaknya saat ini bekerja sama dengan Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Dalam revisi RTRW, kami akan menggunakan peta kawasan rawan bencana geologi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi tersebut,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Dirjen Tata Ruang, seluruh wilayah Lombok sudah masuk masa peninjauan kembali RTRW Kabupaten/Kota. Peninjauan kembali tersebut akan memasukkan pertimbangan adanya gempa ini.

“Berdasarkan assessment Badan Geologi akibat gempa yang begitu kuat kemarin telah timbul 3 (tiga) patahan sesar baru. Ketiga sesar baru ini perlu kita amankan dari penduduk, terutama di Kecamatan Gangga dan Kayangan perlu ada perubahan fungsi peruntukannya,” pungkas Kamarzuki. (atp)

Bagikan Artikel :
Click to add a comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

#IniRuangku

More in #IniRuangku

Ditanya Soal Kemiskinan dan Tata Ruang, Calon Wagub DKI Kurang Paham Dinamika dan Kebutuhan Jakarta

MTR 04Februari 9, 2019

Debat Capres Putaran Kedua: Menilik Janji-Janji Jokowi-Ma’ruf soal Lingkungan Hidup

MTR 04Februari 9, 2019

Hotel Pullman Bandung Bakal Ditebang Empat Lantai

MTR 04Februari 8, 2019
BILLBOARD ADVERTISING

ALAMAT REDAKSI Jl Citamiang No. 34 BANDUNG 40115

Telp 08121.4950.000

Email : [email protected]

Copyright © 2017 Media Tata Ruang.