

Jokowi saat di wawancarai dalam acara menutup Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) 2016 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta.
Media Tata Ruang– Kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci untuk memenangkan persaingan di era kompetisi sekarang ini. Bentuk dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah salah satunya dapat dilakukan dengan cara merombak regulasi-regulasi penghambat. Yang mana regulasi-regulasi yang ada saat ini sudah terlalu banyak sehingga menghambat proses pengambilan tindakan.
Kita sebagai negara besar, tetapi kecepatan kita untuk bertindak dihambat aturan sendiri. Saat ini ada sekitar 42.000 aturan pusat dan daerah. Dengan aturan sebanyak ini, kecepatan bertindak jadi lambat. Padahal perubahan global sangat cepat. Dalam hal ini paket kebijakan ekonomi yang saat ini telah berjalan mampu ditindaklanjuti oleh daerah dengan baik dalam bentuk implementasi aturan daerah yang berkualitas dan tidak menghambat. Hal tersebut perlu dilakukan karena paket kebijakan ekonomi tidak dibuat hanya untuk pusat, tetapi juga daerah untuk menarik investasi dan perdagangan.
Sekarang ada paket deregulasi ekonomi satu sampai dua belas. Mestinya paket-paket tersebut ditindaklanjuti oleh daerah dalam implementasi aturan daerah. Jangan buat aturan yang justru menghambat gerak kita. Saat ini ada 3.000-an Perda yang justru menghambat investasi. Selain perombakan regulasi-regulasi penghambat, sinergi antara pusat dan daerah juga dapat dilakukan dengan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Percepatan pembangunan tersebut dapat dilakukan bila daerah memberi kemudahan dalam mengeluarkan izin investasi.
Percepatan pembangunan infrastruktur, misalnya jalan tol dan pelabuhan. Pemerintah daerah harus pandai-pandai memasarkan daerahnya, sampaikan ke calon investor, kemudian tindak lanjuti dengan percepatan perizinan sehari bahkan sejam selesai. Selain itu pemerintah daerah untuk selalu menyiapkan sumber daya manusia yang andal untuk mengimbangi percepatan pembangunan infrastruktur tersebut.
Terkait dengan kemudahan investasi dan bisnis, agar Indonesia mampu mengejar negara-negara lain dalam peringkat kemudahan bisnis. Tahun lalu, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia. Oleh karena itu daerah mulai berfokus pada potensi yang unggul di daerahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk efisiensi dan memunculkan ciri khas dari masing-masing daerah.
Pemerintah daerah harus berani fokus, jangan semua dikerjakan, karena akan kehilangan efisiensi. Sebagai contoh, sebuah kota di Amerika, Sunnylands, kota itu hanya konsentrasi pada lapangan golf, satu kota ada 37 lapangan golf. Setiap hari ada ratusan jet pribadi. Dengan terlalu banyaknya berkonsentrasi di berbagai bidang pekerjaan justru akan mempersulit pemerintah daerah itu sendiri dalam manajemen pengawasannya.
Hal ini di paparkan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara menutup Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) 2016 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Acara tahunan yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tersebut berlangsung sejak 5 Mei 2016 dan bertujuan untuk mempromosikan potensi sektor unggulan dari kabupaten di seluruh Indonesia. Kus
Facebook
Twitter
Google+
RSS