Kali Brantas tercemar, Ecoton Gugat KLHK, Kementerian PUPR dan Pemprov Jatim ke PN Surabaya
Mediatataruang.com– Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terkait banyaknya ikan mati di sepanjang Kali Brantas tahun lalu. Ecoton menilai, para tergugat lalai menjalankan fungsinya dalam mewujudkan tata lingkungan yang lebih baik hingga menyebabkan Kali Brantas tercemar.
Belum lama ini, Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya mengabulkan gugatan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) yang menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Ketiga lembaga itu terbukti lalai sehingga membuat ikan mati massal.
“Mengabulkan tuntutan penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Hakim Anne Rusiana di PN Surabaya, Rabu pekan lalu.
Saat membacakan amar putusan, Hakim Anne Rusiana menilai KLHK, Kementerian PUPR dan Pemprov Jatim lalai dalam mengelola dan mengawasi ekosistem Sungai Brantas dalam beberapa tahun terakhir. Kelalaian itu menjadi pemicu ikan di Sungai Brantas mati massal.
Hakim juga mengabulkan sebagian poin petitum yang diajukan oleh Ecoton. Salah satunya yakni hakim memerintahkan para tergugat untuk meminta maaf kepada masyarakat Jatim di 15 kabupaten/kota yang dilalui Sungai Brantas.
“Memerintahkan para tergugat untuk meminta maaf kepada masyarakat di 15 Kota/ Kabupaten yang di lalui Sungai Brantas atas lalainya pengelolaan dan pengawasan yang menimbulkan ikan mati massal di setiap tahunnya,” kata Hakim.
Kemudian, , hakim memerintahkan para tergugat untuk memasukkan program pemulihan kualitas air Sungai Brantas dalam APBN 2020, mendatang. Pengawasan juga harus diperkuat. (seperti dilaporkan CNNindonesia)
“Memerintahkan para tergugat untuk melakukan pemasangan CCTV di setiap outlet wilayah DAS Brantas untuk meningkatkan fungsi pengawasan para pembuang limbah cair,” kata hakim.
Dalam amar putusannya, majelis juga memerintahkan adanya tindakan hukum berupa sanksi administrasi bagi industri yang melanggar atau membuang limbah cair yang melebihi baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001.
