#iniruangkuHeadLine

Penggiat Lingkungan Soroti Kesuksesan RHL di Jabar

Mediatataruang.com– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung menyiapkan dengan serius Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian terkait program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) 2019. RHL tahun ini KLHK menargetkan  seluas 230 ribu hektare yang tersebar di 15 DAS di Indonesia.

Para Adm tiap KPH saat memberikan pemaparan terkait program RHL di kantor Walhi Jabar, Rabu (8/1)

Pemerintah bertanggung jawab memulihkan kawasan hutan dan lingkungannya. Namun segala tanggung jawab pemerintah dimulai pendanaan dan kebijakan harus mengedepankan prinsip kepentingan masyarakat. Kegiatan RHL ini diutamakan pada areal-areal yang telah ada pemangkunya seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Taman Nasional (TN), atau Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) agar pemeliharaan hasil RHL ada yang bertanggung-jawab.

Kepala administratur KPH Bandung Selatan, Tedy Sumarto mengatakan bahwa kami memang dapat penugasan dari pemerintah melalui BPDASHL untuk melakukan program RHL. Adapun dari segi monitoring dan evaluasi ada di pihak pengawasan pengendalian dan penilaian. Pihak perhutani hanya melakukan penanamannya.

Berbicara masalah Tingkat keberhasilan yang kami dapat dari hasil tim IPB maupun waslai dari pihak konsultan sampai dengan kemarin Desember 2019 hasil semua penilaiannya itu di atas yang di P0, P1 P2. Artinya bahwa mereka menilai dengan sangat baik.

“Program RHL ini selain mengacu ke Permen 105, kami melibatkan tim pengawas pengendali dari konsultan dan TNI, Polri. Mereka bersama-sama ikut terlibat dari mulai perencanaan awal hingga sosialisasi di tingkat mustika,”ucap Tedi.

Masih ditempat yang sama Kepala administratur KPH Bandung Utara, Komarudin mengatakan kegiatan RHL di Bandung Utara di jauh beda dengan Bandung Selatan, yang membedakan dari segi luas kawasan RHL.

“Kami dapat program RHL dari 2017, 2018 sampai 2019. Di tahun 2019 luas kawasan yang  sudah di plot dari Kementerian LHK melalui BPDAS seluas 1033 ha,” ujar Komarudin.

Lanjut Komarudin memaparkan penerapan program RHL ini bersifat pengkayaan pohon. Bukan semata menutupi banyaknya lahan kritis. “Suksesnya program RHL ini tentunya bukan sekedar untuk kepentingan Perhutani. Tapi, untuk kepentingan masyarakat banyak,” paparnya.

FK3I Jabar, Dedi Kurniawan menyebutkan sejak program RHL diluncurkan, manfaat langsung terhadap pemulihan kawasan belum nampak dan terasa, hal yang sangat wajar karena pohon sebagai penyangga kehidupan akan berfungsi ketika mereka tumbuh besar selama bertahun tahun, jauh berbeda dengan mudahnya perusakan, hanya beberapa menit mesin gergaji dapat merusak dan menumbangkan Pohon.

“Namun yang Kami soroti bukan masalah keterlanjuran kebijakan yang mengakibatkan kerusakan hutan tetapi terkait harapan pemulihan kawasan hutan yang rusak berjalan dengan baik,”ujar Dedi.

Komunitas Gelap Nyawang, Asep Riyadi mengatakan RHL itu perlu, dan harus di dukung, tentunya dengan mengedepankan target utamanya yaitu terciptanya Kelestarian Alam dan Lingkungan. Fungsi pengawas dan pengendali yang mempertaruhkan kredibilitas sebagai pengawas dan penilai dari kampus atau lembaga, mestinya di imbangi oleh BPDAS selaku pihak KPA/User dan BBKSDA Serta PERHUTANI dan lainnya sebagai pelaksananya.

Lanjut Asep mengungkapkan dengan mengedepankan azas Kebenaran dan Kesesuaian dengan Aturan. Kita selaku pemerhati dan pencinta lingkungan dan pewarta, hanya bisa mengingatkan dan memantau atas apa yang dilakukan dan di perbuat oleh pihak pihak tersebut.

“Ingat, lestarinya hutan akan memberikan dampak kepada generasi berikutnya dan buat kita di waktu kemudian hari. gunakan dan laksanakan sesuai SOP dan aturan. Ayo menanam sayangi pohon, satu pohon sejuta manfaat stop ilegal loging dan hutan produksi di Pulau Jawa,”ungkap Asep.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close