#iniruangkuHeadLine

Langgar Perda KBU, Gubernur Minta Proyek Pramestha Resort Town Dihentikan

Mediatataruang.com– Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati Bandung Barat Aa Umbara menghentikan  proyek pembangunan perumahan di Pramestha Resort Town, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebab dinilai melanggar aturan.

Intruksi pemberhentian proyek tersebut diluncurkan melalui surat tertanggal 31 Desember 2019 kepada Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna agar segera melakukan tindakan penghentian sementara pembangunan perumahan Pramestha Resort Town yang berada di Kawasan Bandung Utara (KBU) terindikasi melakukan sejumlah pelanggaran.

Dalam surat itu disebutkan, Pemprov Jabar mencatat ada empat pelanggaran yang dilakukan oleh PT Lembang Permata Recreation Estate dalam proyek pembangunan perumahan itu. Pertama, proyek pembangunan itu tidak dilengkapi rekomendasi gubernur sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian KBU Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.

Kedua, pembangunan itu terindikasi melakukan pelanggaran teknis yang melabrak arahan zonasi sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2016. Kegiatan pembangunan Pramestha Resort Town dinilai berada di zona KBU yang dilarang untuk dilakukan pembangunan perumahan baru pada lokasi garis kontur di atas 1000 mdpl. Selain berada di zona yang dilarang, proyek perumahan itu juga berada pada lahan dengan kemiringan lereng di atas 30 persen.

Ketiga, izin pemanfaatan ruang KBU tidak berdasarkan Rekomendasi Gubernur, maka keputusan izin dinyatakan batal demi hukum. Hal itu tertuang dalam ketentuan Perda No 2 Tahun 2016 Bab XV Pasal 56.

Keempat, adanya kegiatan pengupasan tebing pada lokasi Pramestha Resort Town yang berpotensi menimbulkan bencana longsor atau erosi.

Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Bobby Subroto mengatakan, pihak Pemprov sudah mengingatkan agar pengembang tidak mengupas lahan hijau seluruhnya.

“Saya sudah sampaikan kepada pengembangnya untuk melakukan penanaman pohon & penataan saluran air, untuk mengamankan lingkungan sekitarnya karena musim hujan saat ini,” kata Bobby, saat dihubungi Senin (13/1/2020).

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KBB, Ade Zakir menyebutkan, dari catatannya, izin perumahan Pramestha Resort Town diterbitkan sejak tahun 2009. Menurutnya, Gubernur pada masa itu juga sudah mengeluarkan rekomendasinya.

“Tapi soal surat pemberhentian sementara dari Gubernur saya gak bisa komen karena saya sendiri belum lihat suratnya,” paparnya.

Menurut Ade, secara administratif, izin pembangunan perumahan di Pramestha Resort Town sudah lengkap. Jika ada pelanggaran, kata dia terletak pada wilayah teknis pembangunan.

“Izinnya dulu, soal pendirian perumahan dan wisata. Cuman saya gak tahu surat dari Provinsinya, pelanggarannya yang mana saya gak tau. Belum bisa komen,” tandasnya.

Sementara Corporate Communications Pramestha Resort Town, Syarif Alqdri mengklaim, semua perizinan pembangunan perumahan milik perusahannya sudah ditempuh.

“Ini baru sebatas bocoran, tapi untuk semua perizinan Alhamdulillah sudah ada semua, bahkan rekomendasi dari Gubernur sebelumnya (Danny Setiawan) sudah ada, keluarnya tahun 2009,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (13/1/2020).

Namun hingga saat ini, kata Syarif, pihaknya masih menunggu intruksi dari Bupati Aa Umbara. Dikatakannya, pihaknya juga sudah memperlihatkan semua dokumen perizinan tersebut, baik ke DPRD KBB maupun ke Pemprov Jabar. Namun terkait surat itu, baru sebatas permintaan dari gubernur ke bupati.

“Yang jelas semua perizinan kami punya, kami gak mungkin melakukan pembangunan tanpa adanya izin terlebih dahulu,” tegas Syarif.

Disinggung terkait pihaknya melakukan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang masuk zona merah pembangunan, Syarif mengatakan, hal tersebut juga dilakukan karena pihaknya sudah memiliki perizinannya.

“Kalau dibilang kami merusak alam, alam yang mana yang kami rusak. Dulu tahun 2009 itu lahan ini masih tandus tidak ada pohon, tapi sampai sekarang kami sudah menanam 1300 pohon,” sebutnya.

Sementara terkait adanya pembangunan rumah yang saat ini, pihaknya mengakui memang pasti ada lahan yang rusak, tetapi nantinya lahan tersebut akan kembali diperbaiki.

Ia mengatakan, lahan tersebut nantinya akan dibangun sebanyak 200 unit dengan luas lahan sekitar 4 hektare dan hal tersebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pun sudah keluar.

Saat ini, meski sudah ada surat pemberhentian tetapi ada pekerja yang masih beraktivitas di dalam area proyek. Saat ini pembangunan tersebut sudah pada tahap pembangunan pondasi di lahan miring.

Di sekitar lokasi proyek, sebuah bukit tampak dalam kondisi rusak karena tengah dilakukan pematangan tanah. Bukit yang asalnya hijau, kini sudah mulai terkikis dan sudah tampak tanah yang dikeruk menggunakan alat berat. Disana juga sudah ada sejumlah besi yang dipasang untuk pembangunan perumahan.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close