Mediatataruang.com– Keterbukaan informasi merupakan budaya penting dalam hal Revolusi Pengelolaan BUMN/BUMD sebagai Fundamental Perekonomian Negara. Berbagai isu yang kerap berdampak negatif terhadap BUMN/BUMD. Dalam hal ini KAMI INDONESIA dan Media tataruang menggelar diskusi publik, dengan mengusung tema ‘Perubahan BUMN dan BUMD Kedepanya Dalam Kepemimpinan Jokowi dan Maruf Amin’, bertempat,
Acara diskusi publik ini dilaksanakan di hotel Savoy Homan, jalan Asia Afrika Bandung, Sabtu 08-02-2020. Hadir dalam acara ini Staff Khusus III Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Komisioner Komisi Informasi Republik Indonesia Cecep Suryadi, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dede Nurdin.S, Bidang Monev Advokasi KIP Jawa Barat Yudhaningsih.
“Diskusi publik ini digelar guna menemukan titik permasalahan BUMN dan BUMD saat ini hingga bisa diselesaikan dengan baik dan fokus pada tujuannya yaitu pembangunan ekonomi fundamental,” ungkap Ketua Panitia, Irfan Khairallah.
Irfan mengatakan diskusi publik yang diselenggarakan oleh KAMI Indonesia dan Media Tata Ruang mengingat sebelumnya BUMN dan BUMD tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Salah satu faktornya yaitu perekonomian negara melalui budaya keterbukaan dan pemenuhan hak atas informasi publik.
“Hasil diskusi ini kita akan ambil point-pointnya dan KAMI Indonesia dengan Media Tataruang ikut mendorong dan mengawal kinerja BUMN dan BUMD secara total supaya bisa membuka akses informasi publik,”ujarnya.
Dalam sesi diskusi, Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Cecep Suryadi mengatakan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan infomasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia,”ujarnya.
Perlu diketahui, lanjut Cecep menyebutkan sekitar 85% perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih pelit berbagi informasi kepada publik. Padahal, Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah mengatur secara khusus mengenai keterbukaan informasi di perusahaan-perusahaan pelat merah.
Cecep menjelaskan menurut catatan KIP dari hasil monitoring ke perusahaan BUMN yang dirilis Desember 2019 lalu, tercatat BUMN kategori informatif hanya 1%, kategori menuju informatif 1%, klasifikasi cukup informatif 7%, kurang informatif 6%, dan tidak informatif 85%
“Paling banyak tidak informatif dan monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi memperlihatkan ada sekitar 85% BUMN yang tidak informatif,” kata Ketua bidang Kelembagaan KIP, Cecep Suryadi.
Cecep menambahkan, tingkat kepatuhan BUMN dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sangat rendah. Dia menilai BUMN masih jauh dari penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi terutama dalam aspek menyampaikan dan menyediakan informasi kepada masyarakat.
“Misalnya, BUMN yang tidak menyiapkan daftar informasi publik yang seharusnya diperbaharui secara berkala dan berkelanjutan,”ungkap Cecep.
Dalam kesempatan yang sama, Bidang Monev Advokasi KIP Jawa Barat Yudhaningsih, mengatakan dengan adanya diskusi ini pihaknya sangat mengapresiasi. Bagaimana masyarakat itu bisa menjadi masyarakat strategis? Oleh karena itu perlu sama-sama menyosialisasikan sama-sama juga memberikan pencerahan bagaimana BUMN/BUMD menunaikan hak dan kewajibannya terutama dalam Keterbukaan Informasi Publik ini.
“Kedepannya undang-undang Keterbukaan Informasi Publik itu harus dikawal secara bersama maka butuh sinergi dan butuh kolaborasi untuk sama-sama menyosialisasikan dan memberikan pencerahan ke semua tidak hanya BUMN dan BUMD saja,”ungkapnya.
Lanjut nya memaparkan bagaimana masyarakat tampil menjadi masyarakat yang cerdas masyarakat yang berkualitas untuk tata kelola pengelolaan negara baik di pemda atau juga badan publik yang lain agar klien dan Good Goverment. Kus
