Mediatataruang.com– Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Kamarga Kurnia Textile Industry (PT. KKTI) atas pencemaran limbah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Selasa (25/2).
PT. KKTI dinyatakan terbukti melakukan pencemaran lingkungan hidup di lokasi PT KKTI yang beralamat di jalan Cibaligo KM 3 Leuwigajah, Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
Selain PT KKTI, KLHK juga menyeret ke pengadilan tiga perusahaan tekstil lainnya. Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Jasmin Ragil Utomo mengatakan, perusahaan itu ialah, PT Kawi Mekar yang telah diputus dengan akta van dading oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan PT How Are You Indonesia yang gugatannya akan diputus 26 Februari oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian, gugatan terhadap PT United Colour Indonesia masih dalam proses persidangan di PN Bale Bandung.
Sidang yang diketuai Astea Bidarsari, dan hakim Anggota Firza Andriyansyah, dan Herudinarto itu menghukum PT. KKTI membayar ganti rugi materiil sebesar Rp4,25 miliar atau lebih rendah dari gugatan KLHK sebesar Rp18,2 miliar.
Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, penegakan hukum terhadap perusahaan pencemar di DAS Citarum sudah jadi komitmen KLHK untuk mewujudkan Citarum Harum.
“Gugatan perdata terhadap pabrik tekstil PT KKTI dilakukan karena setelah diberikan waktu, perusahaan itu tidak serius mengelola air limbah dan limbah B3. Putusan ini harus jadi pembelajaran bagi perusahaan lainnya,” ujar Rasio dalam pernyataan persnya, Rabu (26/2).
KLHK, sambung dia, tidak akan berhenti mengejar pertanggung jawaban perusahaan perusak lingkungan. Selama ini, sudah banyak perusahaan yang digugat KLHK. Jika ada pencemaran yang berlangsung lama, jelas Rasio, KLHK tetap bisa melacak bukti perusakan lingkungan berkat dukungan ahli dan teknologi.
“Kami melihat putusan ini menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan merupakan sebuah kejahatan luar biasa. Majelis hakim telah menerapkan prinsip indubio pronatura, prinsip kehati-hatian serta dalam mengadili perkara menggunakan beban pembuktian dengan pertanggung jawaban mutlak,” pungkasnya.
