#iniruangkuHeadLine

Ditemukan Beberapa Kesalahan, Kementerian PUPR Hentikan Proyek KCIC

Mediatataruang.com– Akibat beberapa hal yang terdampak oleh pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung,  selama dua minggu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)menghentikan sementara kegiatan pembangunan proyek KCIC, mulai 2 Maret 2020 ke depan. Surat penghentian sementara telah disampaikan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai kontraktor.

Dalam surat yang diperoleh kumparan, disebutkan enam kesalahan yang dibuat KCIC dalam mengerjakan proyek ini. Surat tersebut ditandatangani oleh Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR sekaligus Ketua Komite Keselamatan Konstruksi, Danis H Sumadilaga.

Pertama, pembangunan proyek dianggap kurang memperhatikan kelancaran akses keluar-masuk jalan tol. Kedua, pembangunan proyek tersebut kurang memperhatikan manajemen proyek. Terjadi pembiaran penumpukan material pada bahu jalan sehingga menggangu fungsi drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna jalan.

“Ketiga, pembangunan proyek tersebut menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan luar biasa pada ruas jalan tol dan menggangu kelancaran logistik,” bunyi surat, Sabtu (29/2).

Empat, pengelolaan sistem drainase yang buruk dan keterlambatannya pembangunan saluran drainase sesuai kapasitas yang telah terputus oleh kegiatan proyek menyebabkan banjir di jalan tol. Kelima, adanya pembangunan pilar Light Rapid Transit (LRT) yang dikerjakan oleh PT KCIC di kilometer 3 + 800 tanpa izin sehingga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Enam, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik belum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Kementerian PUPR meminta pertama, kegiatan pembangunan Proyek Kereta Cepat (High Speed Railway) Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh Sinohydro diberhentikan selama 2 minggu sejak tanggal 2 Maret 2020.

Kedua, pekerjaan dapat dilanjutkan setelah dilakukan evaluasi menyeluruh atas masalah pengelolaan pelaksanaan konstruksi yang sepenuhnya mengikuti peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang SMKK yang menjamin keselamatan konstruksi, pekerja, lingkungan, dan publik, yang disetujui oleh Komite Keselamatan Konstruksi.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close