#iniruangkuHeadLine

Pantaskah Kita Tidak Khawatir Terjadinya Sentralistik Dalam Penataan Ruang

Mediatataruang.com– Seperti kita ketahui UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang termasuk UU yang diselaraskan dalam RUU Omnibus law. Ada 40 pasal terkoreksi seperti direvisi, digabung dan dihilangkan.

Pasal-pasal krusial yang mempunyai korelasi dan pengaruh terhadap upaya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian justru kontra produktif, apalagi dalam pengaturan penataan ruang ada terkandung point krusial terkait perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, semua kewenangan ditarik ke pusat.

A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

• Dihapuskannya norma yang mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang (Pasal 10 dan Pasal 11)

B. Penghapusan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

• Dihapuskannya RTR Kawasan Strategis Provinsi dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota [Pasal 14 ayat 3)]

C. Percepatan Penetapan RTR yang Telah Mendapatkan Persetujuan Substansi

– Penetapan RDTR oleh Pemerintah Pusat apabila Bupati/Walikota tidak menetapkan RDTR dalam jangka waktu yang telah ditentukan [Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4)]

– Penetapan RTRW Provinsi oleh Pemerintah Pusat apabila Gubernur tidak menetapkan RTRW Provinsi dalam jangka waktu yang telah ditentukan [Pasal 23 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9)]

– Penetapan RTRW Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Pusat apabila Bupati/Walikota tidak menetapkan RTRW Kabupaten/Kota dalam jangka waktu yang telah ditentukan [Pasal 26 ayat (8), ayat (9) dan ayat (10)]

D. Penambahan Kriteria Peninjauan Kembali RTR Sebelum 5 Tahun

– Ditambahkannya kriteria peninjauan kembali RTR sebelum 5 tahun, yaitu adanya perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis [Pasal 20 ayat (5), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (6)]

E. Perubahan Izin Pemanfaatan Ruang/Perizinan Menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

– Diubahnya izin pemanfaatan ruang/perizinan menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang [Pasal 1 angka 32, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 35, Pasal 37]

F. Pemisahan Penerapan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana

– Diutamakannya pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran penataan ruang dan dikenakannya sanksi pidana apabila pelanggar tidak melaksanakan sanksi administratif [Pasal 69 – Pasal 72]

Potensi masalah yang akan timbul akibat di hapusnya, diganti dan disesuaikannya pasal-pasal krusial akan mengakibatkan kekhawatiran sbb:

1. Pasal 9:  Penegasan Superioritas bahwa semua aspek penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pusat.

2. Pasal 15:5 Dimungkinkan pelaku usaha dapat langsung melakukan kegiatan usahanya, setelah mendapat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (dimana proses partisipasi publik?)

3. Pasal 16: Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan persetujuankesesuaian

• kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada pemerintah pusat apabila pemerintah daerah belum membuat RDTR.

• Persoalan kapasitas.

• Potensi status quo dan potong kompas,

• Potensi menyerahkan urusan ke pusat

• Dampak pengendalian pemanfaatan ruang

4. Pasal 18: 21 Mengenai perubahan Pasal 37 UU 26/2007: Kewenangan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang diberikan kepada Pemerintah Pusat.

Rencana tata ruang bukan sekedar perangkat koordinasi akan tetapi untuk menghindari ekternalitas, konflik, dampak negatif, menghindari free rider dan menghindari terjadinya tragedy of the commons.

Ketika pasar tidak sempurna akan ada tiga pilihan yaitu :a) Ada monopoli, oligopoly, b) Ketika informasi dikuasai atau hanya diakses oleh sekelompok orang, c) Sumberdaya dan manfaat dikuasai oleh sekelompok orang.

Pertanyaan besarnya apakah RUU Cipta Kerja akan selaras dengan filosofi perencanaan atau justru mengarah pada terciptanya ‘pasar tidak sempurna’ yang akan lebih banyak mengorbankan keberlanjutan pengelolaan lingkungan kewilayahan?

Jika itu terjadi maka kita patut sangat mengkhawatirkan terjadinya Sentralistik dan daerah akan lebih tidak berdaya. Kita berharap pemerintah bijak melihat dari berbagai sudut kepentingan pengelolaan wilayah yang berkelanjutan.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close