Mediatataruang.com– Warga dan pedagang kecil Desa Kalianyar menolak keras rencana pembangunan Alfamart yang di bangun di kawasan permukiman disinyalir tidak memiliki izin. Rencana pembangunan Alfamart berlokasi di Desa Kalianyar Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Hal ini terungkap dalam surat pernyataan sikap pedagang kecil bukti penolakan atau keberatan dengan dibangunnya Alfamart.
“Kami selaku pedagang kecil Desa Kalianyar menyatakan keberatan dengan adanya rencana pembangunan Alfamart,”ungkap perwakilan pedagang kecil, Sutris Wantono melalui telepon selulernya kepada Hasanah.id, Sabtu malam (15/3/2020).
Sutris mengatakan ada beberapa poin alasan menolak pembangunan alfamart diantaranya tidak ada kajian terlebih dahulu dan tidak ada sosialisasi ke toko sekitar atau usaha kecil sekitarnya, belum ada izin IMB tapi sudah dibangun, izin tetangga hanya satu arah ke kanan saja, sebelah depan belakang dan kiri tidak ada.
Selain itu juga, setelah melayangkan surat pernyataan sikap menolak keras pendirian alfamart, hampir seminggu lebih pemerintah desa tidak ada upaya untuk komunikasi dengan pedagang pribumi. Serta ada pemaksaan ke pedagang untuk tanda tangan menyetujui dari oknum alfamart,”paparnya.
6. Ada dugaan fee atah gratifikasi dalam proses pembangunan alfamatKetiga jika dilihat dari jumlah penduduk di Desa Kalianyar relatif sedikit. Jadi tidak layak untuk dibangunnya Alfamart. Dengan rencana pembangunan Alfamart atau perbelanjaan modern, maka para pedagang kecil dan pasar tradisional semakin terimpit. Padahal, pasar tradisional merupakan aset daerah yang menghidupi banyak orang.
“Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dimohon melakukan upaya penataan terhadap keberadaan Toko Modern, sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang dapat merugikan para pedagang kecil. Untuk itu sangat diperlukan ada pengaturan tegas tentang pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional agar pedagang kecil tidak mati,”ujarnya.
Lanjut Sutris memaparkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern menyebutkan dalam Pasal 19 bahwa lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), termasuk Peraturan Zonasinya.
Kemudian dalam Pasal 22 menyatakan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki izin. Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari : a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk pasar tradisional ; b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perbelanjaan; c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan.
Perlu diketahui, ungkap Sutris saat ini pembangunan sudah berjalan padahal belum memiliki surat perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Cirebon. Izin tetangga pun tidak resmi, meskipun pihak management Alfamart mengatakan telah memiliki izin tetangga. Tetapi setelah di cek yang menandatangani hanya tetangga sebelah saja tidak sekelilingnya.
“Padahal rumah saya tepat dibelakang pembangunan Alfamart, tapi tidak ada yang datang kerumah untuk minta izin. Kemudian dari DPMPPTSP Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa pembangunan Alfamart tersebut belum memegang izin,”ungkap Sutris.
Tambah Sutris mengatakan sebelumnya, Desa Kalianyar telah meluncurkan surat sosialisasi pembangunan Alfamart pada hari Jumat malam tanggal 21 Februari 2020 yang di tujukan kepada ketua dan anggota BPD, ketua LPMD dan ketua RW yang di tandatangani langsung oleh Kuwu Kalianyar H. Sabada.
“Seharusnya Kuwu Kalianyar mengundang juga kepada warga yang terdampak dan para pedagang kecil di sekitar lokasi pembangunan tersebut. Para pedagang kecil yang berjumlah kurang lebih 50 telah menyatakan menolak rencana pembangunan Alfamart,”pungkasnya. Kus
