Mediatataruang.com-Sejak diumumkannya keterpaparan virus di Jakarta mulailah dunia mempertanyakan, karena Indonesia Negara ke 4 terbesar penduduknya. Meskipun Indonesia tidak bisa disamakan dengan Negara lain yang mempunyai wilayah Negara nya dalam satu daratan. Kemungkinan tersebarnya lebih cepat pada wilayah yang dalam satu daratan. Jika dibandingkan dengan wilayah negara ribuan kepulauan di Indonesia.
Jika dilihat dari kondisi dan kewilayahan yang ada di Indonesia, dapat dilihat spektrum kegiatan yang menghubungkan antar wilayah yang tak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana masing-masing wilayah. Masing-masing wilayah yang terdiri dari pulau-pulau terdapat wilayah dengan batasan kota, perkotaan dan desa.
Episentrum keterpaparan wilayah di Indonesia dimulai dengan teridentifikasinya terpapar di sebuah kota besar yang kebetulan menjadi pusat dari kewilayahan. Dalam sistem kewilayahan yang kita kenal mestinya bukan hanya penyatuan kawasan dengan ciri kekotaan yang sama juga pemenuhan kegiatan ekonomi yang lebih terfokus saja, akan tetapi kota ataupun perkotaan seharusnya menjadi bagian dalam pola pikir sub sistem pertahanan dan keamanan yang didalamnya juga termasuk ketahanan kota/perkotaan akibat dari adanya pandemi.
Perkotaan di Indonesia terdapat 13 kewilayahan dari kawasan perkotaan metropolitan besar selain beberapa lagi kawasan karena keterkaitan dengan pengembangan inkubasi 5 kota baru publik, pembangunan 5 KSN metropolitan diluar Jawa serta pembangunan kawasan perbatasan pada 31 Lokpri.
Jika kita petakan kondisinya sebagai berikut: Inkubasi kota baru publik, Perencanaan dan pembangunan KSN metropolitan diluar Jawa, Optimalisasi kota otonom sedang sebagai penyangga urbanisasi, Perencanaan masif rencana detail kawasan kota.
Dalam fase pelaksanaan perencanaan kawasan perkotaan yang menjadi tujuan utamanya adalah upaya agar dapat mengoptimalkan produk tata ruang yang meliputi optimalisasi penggunaan lahan, optimalisasi perizinan pengembangan kawasan, dan optimalisasi desain kawasan perkotaan dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan.
Adanya perencanaan kota yang baik akan meningkatkan potensi ekonomi, penanganan bencana dan memudahkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta mengefektifkan anggaran. Tiap kawasan perkotaan terdapat pengelola kawasan yang semestinya menjadi ujung tombak dalam berbagai permasalahan koordinasi antar wilayah. Masing-masing kawasan pengembangan tak sanggup dan hanya terkesan diam dan memasrahkan urusannya kepada pemerintah yang seyogyanya memberikan solusi terkait permasalahan kawasannya.
Berdasarkan hal diatas terlihat bahwa saat ini produk tata ruang gagap dan tak siap melayani kepentingan layanan optimal terkait penanganan pandemi virus;
1. Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana penanganan tak sebanding dengan besarnya penduduk yang harus dilayaninya
2. Dari sisi koordinasi antar wilayah terjadi kerentanan karena tak selaras SOP penanganannya
3. Kasus pandemi ini akan merubah pola pikir terkait penetapan NSPK
4. Ketersediaan ruang untuk layanan bencana pandemi tidak terencana dan hanya bertumpu pada minimal layanan
5. Wilayah desa hanya sebagai pelimpah kegiatan yang terdampak
6. Pentingnya keaktifan TKPRD yang mempunyai pokja kerjasama antar OPD dalam penanganan permasalahan kewilayahan.
Dalam proses perencanaan tataruang yang kita tahu ada proses-proses penting yang harus dilaksanakan sebagai berikut;
A. Penyusunan potensi dan masalah serta profil merupakan upaya untuk mengidentifikasi potensi dan masalah di suatu kawasan perkotaan, dalam rangka menyusun rencana pengembangan kawasan. Dengan maksud agar mempermudah berbagai pihak dalam berbagi informasi dan evaluasi.
- Observasi dan survey lapangan;
- Pengumpulan data;
- Penyusunan profil;
- Identifikasi serta pemetaan potensi dan masalah; dan
- Penyusunan rekomendasi.
B. Perencanaan dan pembangunan kawasan perkotaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas di kawasan perkotaan, yang diukur dari banyaknya rumah tidak layak huni, buruknya sanitasi, tingginya kepadatan penduduk, dan sulitnya akses terhadap air bersih. Penanganan kawasan dilakukan dengan menyediakan perumahan dan fasilitas kawasan yang layak, menjamin keamanan dan legalitas tempat tinggal, serta menggerakkan aktivitas ekonomi, sosial dan kelembagaan.
C. Penanganan dan Revitalisasi bencana merupakan upaya untuk upaya serta mengembalikan dan meningkatkan kualitas kawasan perkotaan yang mengalami penurunan karena terjadinya bencana. Revitalisasi kawasan bertujuan untuk memberikan kehidupan baru yang produktif bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Dalam proses dan prosedur saat ini dalam perencanaan tataruang belum benar-benar selaras dengan kepentingan bahwa tata ruang dibuat agar dicapai layanan optimal masyarakat dalam berinteraksi.
1. Perubahan fokus perencanaan kota
Banyaknya aktivitas serta kejadian bencana yang terjadi di perkotaan menjadi fokus tersendiri dan dipandang penting untuk meningkatkan kelestarian lingkungan, dalam hal ini, yaitu ‘pemisahan’ populasi untuk menahan penularan infeksi antar orang. Selain itu prediksi kepentingan adanya ruang khusus penanganan sudah bisa ditata dengan lebih siap. Pada masa yang akan datang sebaiknya ada penyelarasan terhadap NSPK Taru yang dapat menemukan solusi terhadap lingkungan yang lebih luas.
2. Perubahan sikap dan perilaku keekonomian
Semakin banyaknya perilaku yang mengarah pada kegiatan yang dilakukan dari rumah sehingga perilaku ini pada kawasan perkotaan akan menggeser pola interaksi dan kebutuhan ruang di perkotaan. Demikian juga pada pola keterhubungan kepentingan perlunya masyarakat memenuhi kebutuhannya akan papan yang tak lagi hanya berorientasi pada kawasan pusat kota dan pinggiran, akan tetapi sudah akan terbagi atas 2 hal utama yaitu desa dan kota. Jarak tidak lagi menjadi permasalahan utama dalam kegiatan keekonomian.
3. Merebaknya upaya kepentingan akan infrastruktur digital
Berkembangnya infrastruktur digital mempunyai peran yang sangat penting terhadap perubahan pola kerja dan cara penanganan musibah perkotaan seperti pandemi ini dengan semakin baiknya penggunaan dan analisa berdasarkan big data untuk mengantisipasi permasalahan yang sama dikemudian hari serta wilayah perkotaan tidak lagi gagap dalam mengantisipasi dan menangani munculnya kluster-kluster baru serta koordinasinya antar wilayah menjadi lebih optimal.
4. Pentingnya keandalan Infrastruktur Lingkungan
Dalam proses analisa lingkungan sudah tidak lagi sebatas memberikan pertimbangan tetapi sudah sampai pada analisa mikro zonasi sehingga kepentingan dan langkah pada saat adanya pandemi dapat lebih terukur dan memberikan bahan analisa yang akurat untuk pelaksanaan agenda kewilayahan dalam upaya penanganan sebuah kejadian bencana.
Mungkin kita semua para planner sudah berpuas diri bahwa apa yang sudah dihasilkan saat ini memenuhi tatacara penyusunan sebuah tataruang akan tetapi belum sampai pada tahap menjawab bagaimana hakekat sebuah produk tataruang itu sendiri ada untuk kemaslahatan masyarakat.
Mungkin juga para pembuat keputusan terkait norma, standard, pedoman dan kriteria penataan ruang terlalu hanya melihat variabel keberhasilan tataruang dari sisi jumlah produk tataruang tetapi tidak melihat esensi produk tataruang tersebut benar-benar dipakai sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan.
Semoga menjadi renungan kita bersama untuk perencanaan tataruang yang lebih memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. (Sumber : Juniarilham)
