HeadLineKajian

Andai KRL Jabodetabek Tidak Beroperasi

Mediatataruang.com– Meski seluruh wilayah Jabodetabek menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), transportasi umum tidak boleh berhenti. Alasannya, masih ada sektor-sektor yang dikecualikan dalam PSBB yang tetap bisa bergerak dan memang tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu ada sektor-sektor yang masih dikecualikan, otomatis masih ada pekerja yang bermobilitas dan membutuhkan transportasi umum, salah satunya KRL (Aditya Dwi Laksana, 2020)

Akhirnya Menhub ad interim Luhut Binsar Panjaitan tidak mengabulkan usulan kepala daerah di Jabodetabek untuk menghentikan sementara operasi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. PSBB tidak mengenal pemberhentian aktivitas bertransportasi.

Sesungguhnya usulan penghentian layanan transportasi umum antar wilayah memang bisa menjadi salah satu pilihan realistis dalam upaya menekan atau memotong persebaran wabah Covid-19. Tetapi mengingat, masih ada aktivitas layanan yang tetap diselenggarakan berdasar Pergub. DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 (8 sektor tetap beroperasi, yakni sektor pangan, kesehatan, energi, komunikasi, keunagan dan perbankan, logistik, industri strategis dan toko kebutuhan sehari-hari) menjadi pertimbangan KRL untuk tetap dioperasikan.

Selain Kota Jakarta, Kemenkes telah menetapkan PSBB di Wilayah Bodetabek (Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kota Depok, Kota Bogor dan Kota Bekasi.

Di sisi lain, muncul ketidaksinkronan antar kementerian, baik Kemenkes, Kemenhub maupun Kemenperin. Kebijakan di tingkat Peraturan Menteri sudah membingungkan publik dan pelaksana lapangan termasuk Pemda (Permenkes No. 9 Tahun 2020 dengan Permenhub No. 33 Tahun 2020). Ditambah lagi SE Menperin No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019. Berkat SE Menperin itu, banyak pabrik/industri termasuk 200 industri non esensial tetap beroperasi.

Di sisi lain, ketidaksinkronan roda dua menambah pekerjaan memeriksa dan mengawasi setiap sepeda motor yang berlalu lalang di jalan raya. Pengemudi ojek online (daring) dilarang membawa penumpang. Namun sepeda motor yang ditumpangi warga dapat ditumpangi dua orang asalkan beralamat KTP yang sama.

Keputusan Pemprov. DKI Jakarta memberlakukan PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ternyata tidak menyurutkan pelaju dari Bodetabek tetap menyerbu Ibu Kota. Buktinya, KRL sebagai moda transportasi favorit bagi para penduduk di sekitar Jakarta masih dipadati pelaju setiap pagi dan sore hari.

Untuk mengetahui perkiraan kapasitas pengguna KRL Jabodetabek, semestinya para Kepala Daerah memiliki data jumlah kegiatan dan jumlah pegawai yang tetap harus berkegiatan di masa PSBB. Tujuannya, jika upaya penghentian sementara layanan transportasi umum antar wilayah memiliki dasar yang kuat. Bukan sekedar dilandasi data perkembangan jumlah OPC (Orang Positif Corona), dan apalagi karena emosi belaka.

Jika KRL tidak beroperasi sementara waktu, harus dipertimbangkan nasib sekitar 7 ribu pegawai berstatus outsourching PT KCI (pengelola KRL). Apakah ada pihak mau menanggung biaya hidupnya selama KRL tidak dioperasikan?

Kemudian menyediakan angkutan alternatif bagi pekerja di sektor yang dikecualikan dalam PSBB. Tidak hanya tersedia di stasiun pemberangkatan (Sta. Rangkasbitung, Sta. Bogor, Sta, Cikarang, dan Sta. Tangerang). Juga di stasiun antara juga yang jumlahnya lebih dari 20 stasiun antara. Siapa yang bertanggungjawab menyediakan angkutan alternatif tersebut, termasuk anggarannya? Sudah barang tentu jumlah armada bisa ribuan unit kendaraan.

Pengoperasian KRL mendapat skema PSO. PSO dibayar sesuai dengan realisasi yang dijalankan. Apabila KRL tidak beroperasi, operator tidak menerima pembayaran. Alokasi dananya kembali ke kas negara.

Dalam kondisi pendemi Covit-19 pengguna KRL menurun drastis hingga kurang dari 200 ribu penumpang per hari. Penyesuaian operasional KRL Per 10 April 2020, yaitu jam operasi 06.00-18.00, skema operasi 683 perjalanan KRL per hari, maksimal 1 kereta diisi 60 orang dan jaga jarak 1 meter- 2 meter.

Sejak dimulai PSBB di Jakarta, ada penurunan penumpang KRL. Biasanya kisaran 1 juta – 1,1 juta penumpang per hari. Namun ada penurunan drastis sejak diberlakukan PSBB di Jakarta, yakni 82.303 penumpang (10/4), 110.199 penumpang (11/4), 90.208 penumpang (12/4), 193.958 penumpang (13/4), 176.263 penumpang (14/4), 168.224 penumpang (15/4), 168.410 penumpang (16/4), 173.133 penumpang (17/4), 109.270 penumpang (18/4). Semoga hari berikutnya dapat menurun di bawah 100 ribu penumpang per harinya.

Solusi

Pertama, Pemprov DKI Jakarta harus mendata jumlah dan lokasi usaha-usaha yang masih diijinkan beroperasi berikut jumlah pegawai dari masing-masing kegiatan usaha yang sehari-hari menggunakan angkutan umum, bukan hanya KRL, sehingga bisa dibuat prakiraan kebutuhan angkutan umum.

Jika sejumlah pengusaha itu masih tetap beroperasi, diwajibkan memberikan fasilitas kendaraan antar jemput atau menginapkan pegawainya di hotel di Jakarta selama PSBB. Pengusaha hotel mendapatkan pemasukan.

Ada yang melanggar dapat diberikan sanksi, yakni pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan, bahwa setiap orang yang tidak memayuhi penyelengaraan kekarantinaan kesehatan dapat dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 100 juta.

Kedua, memperbaiki frekuensi KRL (menambah kapasitas) dengan mengatur headway dan menambah rentang jam operasi KRL, semula jam 06.00-18 menjadi jam 05.00-19.00. Kapasitas angkut saat jam sibuk di lintas Bogor-Jakarta dapat mencapai 20 ribu penumpang. Sementara jumlah penumpang saat jam sibuk sekitar 35 ribu orang.

Hal sama terjadi di MRT Singapura. Mengutip pernyataan Menteri Transportasi Singapura Khaw Boon Wan dalam akun FB, menyebutkan Otoritas Transportasi Darat atau Land Transport Authority (LTA) akan membuat beberapa penyesuaian frekuensi layanan kereta (MRT Singapura) untuk mencegah kepadatan di masa Covid-19. Telah menyebabkan “keramaian” di beberapa ruas Jalur Utara-Tenggara-Barat dan Garis Lingkaran selama puncak pagi hari. Ini terjadi setelah ada laporan, kereta yang penuh sesak hari Jumat (17 April) hari pertama kereta beroperasi dengan interval yang lebih lama karena berkurangnya jumlah penumpang, karena kebanyakan orang bekerja dan belajar dari rumah. Akan memperbaiki headways untuk diimplementasi pada Senin (20 April). Memprioritaskan jaga jarak dengan aman dan memastikan pekerja penting kami dapat mencapai tempat kerja mereka dengan aman dan tepat waktu.

Selama masa pandemi, prioritasnya adalah menjaga jarak dengan aman dan memastikan pekerja penting kami dapat mencapai tempat kerja mereka dengan aman dan tepat waktu. Untuk pekerja yang tidak penting, silakan bekerja dari rumah (work from home) dan tinggal di rumah (stay at home).

Sesungguhnya yang harus dihentikan adalah kegiatan, bukan aktivitas transportasi. Intinya adalah bagaimana mengelola demand atau kegiatan di Jakarta.  Satgas COVID-19 dan pengguna transportasi umum (KRL) memiliki semangat dan harapan yang sama, yaitu menurunnya kasus-kasus positif corona, sehingga kehidupan sehari-hari berangsur normal. (Sumber : Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat dan Felix Iryantomo Peneliti Senior Institut Studi Transportasi (Instran))

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close