#iniruangkuHeadLine

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur Berpotensi Timbulkan Masalah

Mediatataruang.com-Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur dalam Perpres No 60 Tahun 2020 berpotensi munculkan masalah seperti daya dukung lingkungan yang akan semakin terjepit. Dimana potensi kawasan lindung susut dan mengaktifkan lahan pangan yang mengancam kekeringan di masa depan.

Revisi Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Jawa Barat 2016, Kabupaten Bogor, sebagai wilayah hilir, sangat membutuhkan peningkatan di Parung, Tigaraksa dan Gunung Sindur, yang saat ini digunakan untuk mengelola perkebunan, perkebunan, tegalan dan persawahan. Wilayah Citeureup, Cileungsi dan Kelapa Nunggal terdiri dari pertanian dan ruang terbuka.

“Setelah analisis saya di halaman 190-an, terjadi penyusutan sekitar 14.000 hektar wilayah lindung. Itu akan mengurangi resapan udara di wilayah hilir yang kemudian diakibatkan kekeringan, ”kata Dian Afriyanie dari Thamrin Sekolah Perubahan Iklim dan Keberlanjutan dalam diskusi bertajuk ‘Mengupas Perpres No. 60/2020: Peluang dan Tantangan Keberlanjutan Jabodetabek’. (dilansir dari mongobay)

Wilayah lindung itu, kata Dian, dapat terdiri dari hutan lindung, cagar alam hingga ruang terbuka hijau. Sayangnya, belum ada rincian wilayah mana yang akan dipindahkan alih fungsi kawasan lindung.

“Berdasarkan dugaan saya, yang hilang adalah RTH di wilayah hilir,” katanya.

Hilangnya kawasan lindung jelas tidak sesuai dengan tujuan dari pembuatan perpres agar jadikan wilayah sekitar Jakarta sebagai penyangga makanan, dan wilayah resapan udara.
Kehilangan kawasan lindung juga meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir di wilayah Jabodetabek seiring bertambahnya curah hujan.

Di dalam perpres, katanya, memang terumus langkah intervensi banjir seperti infrastruktur abu-abu ( grey infrastructure). Ia terdiri dari pembangunan lima kanal, tanggul pantai di sepanjang pesisir, normalisasi 19 sungai utama untuk pengamanan pantai dan konektivitas lepas pantai.

Kemudian, infrastruktur biru ( infrastruktur biru) melalui penetapan 305 titik sungai, danau, embung dan waduk, ada juga infrastruktur hijau ( infrastruktur hijau) termasuk kawasan lindung dan turunan seperti RTH dan lain-lain.

Itu semua, katanya, masih belum cukup lantaran. Jumlah infrastruktur biru menurun dari 525 titik dibandingkan perpres sebelumnya, No.54 / 2008.
Begitu juga lokasi 30% RTH dari masing-masing wilayah administrasi kabupaten / kota tidak spesifik.

Padahal, penting dalam memenuhi kebutuhan penting ekosistem yang dihasilkan dari ruang hijau perkotaan, termasuk pengendalian banjir dan kekeringan di masa depan. Dari infrastruktur ketiga, infrastruktur abu-abu lebih dominan dibanding dua lainnya.

“Kekhawatiran saya, apakah infrastruktur abu-abu itu sudah menganalisis kapasitas infrastruktur pemeriksaan iklim ? Seperti untuk mengharapkan peningkatan curah hujan di masa depan, ”katanya.

Selain itu, yang perlu ditingkatkan lagi tentang infrastruktur biru harus disetujui mengatasi pengeringan di masa depan, bukan cuma banjir. Untuk infrastruktur hijau , jika berkaca dari pengalaman, ada keraguan kabupaten / kota dalam perpres ini dapat memenuhi 30% RTH.

“Kalaupun ada, lokasi di pinggiran yang harga tanah murah, Diperlukan di tengah kota.”ucapnya.

Hanya retorika

Ahmad Safrudin, pembaca Lingkungan dari Thamrin School menyatakan, mempertanyakan menerapkan perpres RTRW Perkotaan Jabodetabekpunjur ini. Dia pun berkaca dari pengalaman dan kondisi nyata di lapangan. Salah satu yang disoroti Ahmad adalah kualitas air sungai yang mengalir ke muara di Jakarta dan sekitar dalam kondisi tercemar dan di bawah baku mutu. Belum lagi dengan kondisi air tanah dangkal dan buruk.

“Belum lagi kualitas air di situ yang rata-rata tunjukkan angka yang tidak memenuhi syarat kualitas air minum, kondisi pencemaran ini pun kami temukan sampai di Teluk Jakarta. Ini semua harusnya menjadi pertimbangan dalam pengaturan penyelesaian Perpres Jabodetabekpunjur ini, ”ucap Ahmad.

Berdasarkan data yang dia sajikan, di Jakarta saja, disajikan 12 dari 48 waduk tercemar. Ada 12 waduk yang rusak. Sementara seluruh waduk ada dua yang jadi kawasan rekreasi, dan ada satu tempat penampungan udara, lima waduk daerah resapan udara dan enam tak punya fungsi sama sekali.

Dalam Perpres 60/2020 ini, katanya, masih menggunakan sumber daya alam, mineral dan sumber udara sebagai sumber pemanfaatan.

“Selama ini, tidak ada upaya mempertahankan daya dukung Lingkungan,”paparnya.

Rentan rusak

Satu kerawanan perpres ini, katanya, akan semakin meningkatkan praktik penguasaan dan pemanfaatan lahan. Kondisi ini, diperparah dengan para pemimpim yang tak berdaya dengan para calo tanah yang melibatkan para pemodal.

Pada praktiknya, pembangunan di pinggir Jakarta selalu diawali oleh otoritas yang sangat kuat dari swasta, dan tidak sulit juga peran calo tanah yang sangat kuat.

“Pemerintah ka n Hanya stempel Saja hearts Konteks Pembebasan Lahan. Jika ini tidak dikawal, penataan ruang tidak akan mendapatkan perlindungan bagi kawasan lindung, ”katanya.

Selain itu, dengan ada penyusutan kawasan lindung yang jelas dalam Perpres 60/2020. Bukan tidak mungkin, katanya, kawasan-kawasan itu menyusut atas nama konglomerat yang menggunakan peran calo di dalamnya.

“Banyak sekali RTH dan kawasan lindung yang telah diperbaiki rupa yang menghapus potensi RTH. Para calo tanah ini sangat cerdas dalam mengolah bantaran sungai atau RTH yang merupakan milik negara,”ungkapnya.

Karena itu, yang harus didukung dalam pelaksanaan perpres ini adalah pemberian hukuman dan pemberian insentif dan disinsentif guna menghindari alih fungsi lahan hijau.

Menurut dia, harus ada dana subsidi untuk petani agar tidak berniat menjual tanah dan pertanian tetap. Petani, adalah pihak yang paling rentan terserang para calo tanah.

Sisi lain, Dian menilai revisi alih fungsi lahan kerut diputihkan lewat revisi tata ruang terbaru di satu wilayah. Kondisi ini juga yang bisa terjadi pada area Jabodetabekpunjur ini.

“Pelanggaran di kawasan lindung, itu sepengetahuan saya jarang sekali membahas tentang kawasan lindung, cuma ada denda dan tata ruang baru akan rusak,” kata Dian.

Senada disambut Andi Simarmata, Urban Reader Thamrin School. Pemerintah pusat atau daerah, katanya, harus bisa mengalokasikan wilayah desa dan pertanian di kawasan megalopolis.

“Harus ada kontrol dari pemerintah untuk meminta keseimbangan di situ,” katanya.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close