#iniruangkuDaerahNasional

Beda Kapal Ikan Asing Dan Kapal Ikan Eks Asing / Kapal Ikan Buatan Luar Negeri

"Tulisan ini untuk memperjelas posisi Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Eks Asing atau Kapal Ikan Buatan Luar Negeri (KIEA - IBLN). Penting sekali karena sebagian eliet dan masyarakat Indonesia menganggap momok menakutkan bagi keberlangsungan dunia Kelautan dan Perikanan. Hal ini bukan membela pengusaha-pengusaha China, Jepang, Amerika dan lainnya. Tetapi memberi pengerti agar kebijakan itu selektif dan objektif. Tidak asal justifikasi saja sehingga membuat dunia Kelautan dan Perikanan hancur lebur."

Media Tata Ruang – Tahun 2014 KKP lakukan moratorium Kapal Ikan Eks Asing (KIEA) atau biasa disebut Kapal Ikan Buatan Luar Negeri (KIBLN). Kebijakan ini mendapat dukungan yang sangat luar biasa terhadap program moratorium disertai analisa dan evaluasi kapal (Anev) eks asing tersebut.

Hal itu dilakukan sebagai bagian dari kebijakan moratorium perizinan kapal eks asing yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, sejak 2014 proses moratorium tersebut tidak berjalan baik selama empat tahun hingga sekarang. Ketidakefektifan itu terjadi karena semua kapal yang dinyatakan masuk dalam kelompok terlarang untuk beroperasi, hingga saat ini tidak mendapatkan sanksi.

Sejak diratifikasinya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di berbagai negara, pola perikanan tangkap internasional berubah. Kapal penangkap ikan menjadi lebih terspesialisasi dan memiliki fungsi khusus untuk memaksimalkan tangkapan tertentu, mulai dari kapal penangkap cumi (squid jigger) hingga kapal penangkap ikan paus.

Standarisasi pun semakin meningkat, karena penangkapan ikan komersial termasuk salah satu lapangan pekerjaan yang paling berisiko sehingga standarisasi fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja diperlukan.

Organisasi Maritim Internasional membuka konvensi pada tahun 1959 melalui PBB untuk mencegah terjadinya kecelakaan, termasuk standarisasi desain, konstruksi, peralatan, pengoperasian, dan kualitas tenaga kerja di atas kapal. Secara umum, kapal penangkap ikan komersial dapat diklasifikasikan berdasarkan desain, jenis hewan laut yang ditangkap, metode penangkapan ikan yang digunakan, dan asalnya.

Pengertian dan perbedaan jenis-jenis kapal yang beroperasi di Indonesia, khusus sektor kelautan dan perikanan, kalau semua jenis kapal sangat banyak sekali. Kapal penangkap ikan dapat dibagi, yakni: Pertama, Kapal Barang (Cargo Ship) adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Jumlahnya ribuan kapal jenis ini menyusuri lautan dan samudra dunia setiap tahunnya dan memuat barang-barang perdagangan internasional.

Kedua, Kapal berjenis alat tangkap Pukat hela (trawler) adalah kapal penangkap ikan yang digunakan untuk menarik jaring sepanjang alur pelayaran untuk menangkap ikan dalam jumlah besar. Ketiga, Pukat tarik (seiner) adalah kapal yang menggunakan jaring penangkap ikan yang lebar untuk mengurung ikan. Umumnya digunakan untuk menangkap ikan yang berenang dekat dengan permukaan, namun telah ada desain pukat yang dapat menangkap ikan laut dalam.

Keempat, Kapal rawai (longliner) adalah kapal yang menggunakan satu atau lebih tali atau kail dengan rangkaian umpan dan kait. Panjang dan jumlah kail, umpan, dan kait bervariasi tergantung pada ukuran kapal, jumlah kru, dan level mekanisasi kapal. Jenis ikan yang ditangkap pun bergantung pada umpan yang digunakan. Kail dapat diulur dan ditarik menggunakan drum berputar yang besar, yang biasanya diletakkan di buritan kapal. Kapal rawai ukuran kecil dapat menggunakan tangan untuk mengulur dan menarik kail. Kecepatan kapal menentukan seberapa dalam dan seberapa jauh jangkauan kail.

Kelima, Troller adalah salah satu jenis longliner dengan kail yang tergantung di sisi kapal yang bergerak. Squid jigger menggunakan kail yang panjang untuk menangkap cumi-cumi. Squid jigger biasanya dilengkapi dengan cahaya lampu yang terang untuk menarik perhatian cumi-cumi.

Keenam, Dredger atau kapal keruk digunakan untuk mengumpulkan kerang di dasar laut. Metode pengerukan dasar laut dapat dibagi menjadi pengerukan dengan sekop atau kantung besar yang ditarik dan dengan menggunakan pompa hidrolik untuk menyedot apapun yang berada di dasar laut.

Ketujuh, Kapal penelitian digunakan untuk melakukan penelitian perikanan, dapat melakukan berbagai jenis metode penangkapan ikan dalam skala kecil serta dilengkapi dengan laboratorium dan peralatan modern seperti sonar, radar cuaca, dan komunikasi satelit.

Nah, dari kategori diatas, kita spesifikasi pada Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Ikan Eks Asing atau Kapal Ikan Buatan Luar Negeri (KIEA – IBLN). Pengertian lainnya berdasarkan aktivitas dan regulasi pemerintah. Dalam Undang-Undang Perikanan bahwa Kapal Ikan Asing dibolehkan beroperasi di Indonesia selama pemerintah memberikan izin dan memenuhi syarat-syaratnya.

Sementara Kapal Ikan Buatan Luar Negeri (KIBLN) yakni Kapal yang dibuat di luar negeri, kemudian dibeli oleh pengusaha Indonesia dan digunakan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Hal ini sering dijustifikasi momok yang merusak, disebut Kapal Eks Asing Berbendera Indonesia (KEABI). Kalau Kapal Ikan Asing (KIA) beroperasi di Indonesia itu sering disebut: “Kapal Asing Berbendera Indonesia.”

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 – 2019 selali memberi narasi yang bermomok negatif seperti itu. Seolah-seolah semua kapal asing itu merusak dan kapal eks asing atau kapal buatan luar negeri lakukan over fishing.

Hal demikian perlu sekali dipahami masyarakat Indonesia. Tentu berharap dapat dibedakan statusnya mana kapal yang boleh dan tidak boleh. Karena selama ini pemerintah: KKP selalu menganggap semua kapal KIA dan KEA/KBLN).

Padahal, program Anev sudah dilaksanakan hingga empat kali oleh Pemerintah Indonesia. Akan tetapi, selama pelaksanaan tersebut, tak satu kapal pun yang mendapatkan sanksi tegas dan berat. Padahal, dari hasil Anev, kapal-kapal yang dimaksud sudah dinyatakan melanggar hukum Indonesia. Ketidakseriusan tim Anev di bawah KKP, semakin menjelaskan bagaimana kinerja kementerian yang dipimpin saat Susi Pudjiastuti itu sebenarnya.

Selama empat tahun berjalan program Anev, KKP seharusnya sudah bisa mendapatkan hasil yang jelas dan tegas. Setelah itu, KKP bisa bergerak maju untuk menyelesaikan persoalan yang ada di lingkungan perekonomian perikanan. Pada kenyataannya, KKP Zaman Susi Pudjiastuti justru seolah berlindung di balik program Anev untuk menyembunyikan bobroknya manajemen yang ada di dalam kementerian tersebut. Dari moratorium itu, sampai sekarang kapal-kapal perikanan banyak yang mangkrak dan tak terurus.(*FNI)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close