#iniruangkuDaerahHeadLinekementerian atr/bpn

Pembongkaran Dwi Sari Waterpark Bekasi sanksi terhadap Pelanggaran Tata Ruang

Pelanggaran Tata Ruang

Media Tata Ruang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menindak tegas pelanggar pemanfaatan ruang. Guna melakukan perlindungan dalam aspek fungsi ruang sehingga dapat mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang. Sehingga terciptanya Ruang wilayah yang aman dan produktif serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional dan menjadikan Tata Ruang kunci peningkatan Kesejahteraan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil bersama Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggar pemanfaatan tata ruang di daerah Kabupaten Bekasi didampingi parajajarannya

Selama ini tata ruang itu banyak sekali kita toleran, karena toleran itu banyak banjir yang seharusnya bisa dicegah dengan disiplin ketentuan yang ada. Karena birokrasi yang panjang mereka mengambil tindakan sendiri yang melanggar hukum. Kami datang ke sini jangan sampai ada kasus seperti ini dan akan kami selesaikan,” ungkap Sofyan A. Djalil.

 Baca Juga https://mediatataruang.com/2020/06/22/rencana-tata-ruang-kawasan-perkotaan-jabodetabek-punjur-berpotensi-timbulkan-masalah/

Menyelesaikan masalah tanpa masalah yang berarti tidak hanya sanksi tetapi terdapat solusi. “Jadi kita tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga mencari solusi. Mereka sebagai warga negara yang baik ingin mengurus izin tetapi ada kendala akibat mengurus lewat online single submission (OSS), tetapi di lapangan di daerah ini ada izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan lain sehingga BPN tidak bisa memberikan rekomendasi maka Pemda tidak bisa memberikan izin,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pelanggaran pemanfaatan ruang akan memberikan dampak yang besar dan akan merugikan banyak masyarakat. “Saya terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang ingin menegakkan atas pelanggaran ini. Kenapa banjir bandang, banjir yang dimana-mana awalnya itu berawal dari pelanggaran tata ruang,” pungkasnya.

Penyewaan lahan di sepadan sungai, ruang milik jalan tidak boleh, itu adalah tanah negara. Nanti setelah ini kita akan cabut kami akan coba bikinkan kemana arah arusnya supaya tidak menerjang tanah tempat ini, mereka bikin begini untuk melindungi tanah tapi kebablasan ada di tengah sungai. Jadi nanti kita akan mencabut, saya yang bertanggung jawab untuk pengelolaan sungai kita akan coba ikut melindungi,” ungkap Basuki Hadimuljono.

Baca juga : https://mediatataruang.com/2020/06/20/maraknya-alih-fungsi-lahan-anggota-dprd-jabar-bahas-tata-ruang/

 Budi Situmorang menjelaskan permasalahan mengenai pelanggaran dan sebagai pemerintah akan menyelamatkan rakyat dari pelanggaran seperti ini. “Pemerintah untuk menyelamatkan semua masyarakatnya maka menyelamatkan itu, maka ada istilah ada sepadan sungai. Aturannya supaya sungai ini mengalir dan karena ini di tikungan, karena sungai mengalir punya daya rusak. Daya rusak air inilah yang harus dikendalikan sehingga mempunyai ruang sebenarnya tidak boleh langsung di pinggir air,” ucap Dirjen PPRPT. Pengenaan sanksi terhadap pemanfaatan ruang berupa pembongkaran di Dwisari Waterpark di Kab. Bekasi. Pelanggaran tersebut berupa pendirian bangunan di kawasan rekreasi air yang meliputi pemancangan sheetpile di badan Sungai Cibeet dan bangunan sarana fasilitas waterpark yang berada di sempadan sungai. (*atr/bpn)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close