Prektik berpotensi Kehilangan Pendapatan Negara dari PPh Badan hingga Rp 2,6 Triliun
Media Tata Ruang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Tembakau yang berpotensi mengurai penerimaan negara dari pajak penghasilan (PPh) badan.
Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan menegaskan pihaknya masih meminta konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tentang informasi tersebut dan tengah mengumpulkan informasi terkait peraturan memperbolehkan praktik penjualan rokok di bawah harga jual eceran (HJE) tersebut.
Baca Juga https://mediatataruang.com/2020/07/01/kpk-tahan-tersangka-kasus-pengadaan-rth-di-kota-bandung/
“Sedang dikumpulkan informasinya dan komunikasi dengan Direktur Jenderal Bea Cukai,” ungkap Pahala kepada wartawan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Pahala mengaku timbul polemik tentang Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bea Cukai Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Tembakau.
Lampiran 12 peraturan yang membolehkan harga jual rokok di tingkat konsumen di bawah 85 persen harga jual eceran (harga banderol) yang tertera dalam pita cukai asalkan tidak melampaui 50 persen.
Prektik ini berpotensi kehilangan pendapatan negara dari PPh Badan hingga Rp 2,6 triliun pada 2020, naik tajam dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 1,7 triliun.
Pemerhati Kebijakan Publik, Emerson Yuntho meminta pemerintah segera merevisi kebijakan Peraturan Dirjen nomor 37 tahun 2017 ini. Menurutnya hingga saat ini belum ada naskah akademik terkait peraturan dan penjelasan mengenai dasar 50 persen cakupan pengawasan atau 40 kantor wilayah bea cukai ini.
Sebelumnya Institute for Development of Economics (Indef) menyampaikan PPh badan berpotensi hilang mencapai Rp 1,7 triliun pada tahun 2019 dan Kebijakan yang kontraproduktif dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang berupaya menurunkan prevalensi merokok.
Ironis, celah kebijakan yang kemudian dikenal sebagai diskon rokok ini banyak dimanfaatkan perusahaan-perusahaan besar, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menjelaskan, muncul beberapa persoalan di lapangan terkait pengawasan produk rokok yang menjual di bawah 85 persen harga jual eceran,
“Terdapat indikasi merek rokok tidak sesuai batas di wilayah yang disurvei, sehingga tidak dikenakan penyesuaian seperti yang diatur,” ungkap Tauhid. (*)
