#iniruangkuHeadLineNasional

Menggugat Eksistensi Planologi #4: Why and How

Soal reklamasi di kawasan pantai Ancol ramai lagi. Terkait Keputusan Gubernur DKI Nomor 237 Tahun 2020 mengenai perluasan kawasan Dunia Fantasi dan Taman Impian Ancol Timur yang dikelola PT Pembangunan Jaya Ancol.

Media Tata Ruang – Koran Tempo hari ini memberitakannya dengan judul ‘Perluasan Ancol Dikhawatirkan Merusak Ekosistem’ (catatan: iluatrasi gambar yang ditampilkan di sini diambil dari artikel tersebut). Di dalamnya termuat pandangan 3 perwakilan lembaga pemerhati. Direktur Eksekutif Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) mempertanyakan konsep pemulihan lingkungan yang dibutuhkan untuk menyikapi kebijakan tersebut. Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) mengkhawatirkan pengurukan di bibir pantai itu akan merusak ekosistem. Lalu, The Rujak Center for Urban Studies memkhawatirkan pencemaran akibat buruknya kualitas tanah yang diambil dari sungai-sungai Jakarta yang berkualitas buruk.

Soal reklamasi di pantai utara Jakarta ini menjadi pertikaian politik yang tak pernah berkesudahan. Sejak Orde Baru berkuasa hingga hari ini. Pembenaran dilakukan masing-masing berdasarkan sudut pandang dan kepentingannya. Mereka mmbangun narasi yang berkelindan dengan dasar-dasar hukum yang ada.

Baca juga https://mediatataruang.com/2020/07/01/kawasan-industri-terbesar-di-indonesia-presiden-pastikan-ada-di-kab-batang-jawa-tengah/

Perdebatan soal Keputusan Gubernur DKI yang ditanda tangani tanggal 24 Juni kemarin itu pun, salah satunya bermula dari perbedaan definisi dan pengertian ‘pengurugan’ dengan ‘reklamasi’. Suara-suara yang berdengung untuk menyambutnya — seperti yang disampaikan ketiga lembaga di atas tadi — lebih menyoal sejumlah kekhawatiran normatif. Sejauh yang diberitakan pada Koran Tempo tersebut, tak ada keterangan apa, berapa besar, dan seberapa parah ‘ongkos’ yang harus ditanggung. Juga tentang bagaimana kondisi kawasan tersebut hari ini. Sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan lebih baik.

Bagaimana pun, harus diakui jika persoalan reklamasi di teluk Jakarta itu, lebih menyerupai perihal dukung-mendukung politik antar kelompok yang saling memperebutkan pengaruh.

Sayangnya, tak ada pemikiran maupun pandangan ilmiah yang menjadi rujukan obyektif berbagai pihak yang memperdebatkan. Layaknya kesaksian ahli yang patut dan layak didengar semua yang berkepentingan, tanpa ada yang meragukan obyektivitas maupun akuntabilitas pendapatnya.

Dalam hal inilah salah satu tantangan disiplin ilmu Planologi yang perlu segera melakukan transformasi itu. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan melalui 3 tulisan berjudul ‘Menggugat Eksistensi Planologi’ sebelumnya.

Di tengah kemeriahan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mudah, murah, cepat dan lengkap hari ini, profesi dan keilmuan Planologi, harus segera melakukan lompatan besarnya. Agar dapat menjelaskan secara kompehensif dan terintegrasi, mengapa, bagaimana, dan sejauh mana kekhawatiran-kekhawatiran yang dikumandangkan kepentingan politik maupun pemerhati itu, bakal berlangsung. Sebaliknya, juga mampu menerangkan, kondisi masing-masing parameter yang ada sekarang. Serta pekerjaan rumah apa yang masih tersisa untuk mengembalikan setiap parameter ke posisi ideal, sebelum menambahnya dengan persoalan baru.

Transformasi sistem penataan spatial yang perlu dilakukan disiplin keilmuan dan profesional Planologi, juga dituntut agar mampu menjawab, bagaimana dan seberapa besar ‘biaya’ yang harus ditanggung suatu ruang kota — untuk mengembangkan proses dan pendekatan rekayasa yang perlu dan harus dilakuan — jika suatu perubahan, pembangunan, maupun manipulasi, berlangsung di sana.

Tanpa upaya pengembangan dan aktualisasi kemampuan yang berdasar pada prinsip transparansi dan akuntabilitas ilmiah, kehadiran Planologi sebagai ‘penengah ahli’ yang paling berkompeten dalam segala urusan tata ruang, akan semakin terpinggirkan. Mungkin itu pula sebabnya, pasar konsultasi perencanaan hari ini, semakin bergantung pada amanah regulasi yang ada. Bukan kebutuhan aktual yang berkembang di tengah pasar itu sendiri. (Mardhani, Jilal)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close