Mediatataruang – Aksi jalan kaki Suku Anak Dalam (SAD) dan Petani Jambi menuju Istana Kepresidenan Jakarta berharap bertemu Presiden Joko widodo (Jokowi) yang aksi diawali dari Pendopo Gubernur Jambi pada hari Rabu 1 Juni 2020.
Setelah istirahat di Kantor Polsek Pulo Merak, masa aksi yang terdiri dari 26 Orang diantaranya 6 (enam) Ibu-ibu 2 (dua) anak-anak dan 1 (satu) balita untuk melanjutkan perjalanan ke Istana Negara di Jakarta. Pukul 15.30.WIB massa aksi Jalan Kaki SAD dan Petani Jambi istirahat malam di Rumah Dinas Kantor Wali Kota Cilegon.
Massa Aksi Jalan Kaki SAD dan Petani Jambi ke Istana Negara di Jakarta ini, meminta bapak Presiden RI Joko Widodo untuk dapat menyelesaikan konflik agraria yang mereka hadapi bertahun-tahun, yang sampai hari ini belum ada penyelesaian yang tuntas dan objektif dari pemerintah.
Adapun beberapa tuntutan dan permasalahan mereka yaitu mengembalikan lahan 3.550 ha milik Suku Anak Dalam (SAD) berdasarakan surat Meteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1373/020/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 dan mengembalikan lahan Suku Anak Dalam (SAD) dan Petani Simpang Macan Desa Bungku yang di cleam oleh PT. Asiatic Persada/PT. Berkat Sawit Utama seluas ± 600 ha di wilayah kamp perut, kerana berada diluar HGU PT. Asiatic Persada/PT. Berkat Sawit Utama dan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No SK 327 Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 lokasi tersebut berada dalam Izin Konsesi IUPHHK-RE PT. REKI.
Utut Adianto WW selaku Korlap aksi juga meminta Pemerintah untuk tidak melakukan perpanjangan HGU PT. Berkat Sawit Utama/PT. Asiatic Persada sebelum konflik PT. Berkat Sawit Utama/PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam (SAD) dan Petani diselesaikan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain kepada Bapak Presiden Jokowi Utut juga meminta kepada bapak KAPOLRI untuk mengusut dugaan tindak pidana perkebunan atas penguasaan Tanah Negara tanpa Izin dan tanpa Hak untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. Jamer Tulen dan PT. Maju Perkasa Sawit, serta mengusut laporan dugaan Pemalsuan tandatangan Bupati Batanghari pada Dokumen Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) untuk PT. Jamer Tulen, PT. Maju Perkasa Sawit dan Koperasi Sanak Mandiri.
Utut mendugaan kegiatan perambahan dan penguasaan kawasan hutan secara masif tanpa izin dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan pemegang izin Kawasan Hutan, sehingga menimbulkan potensi kerugian Negara pada sektor PBB bidang P3 dan PNBP yang mencapai trilyunan rupiah, dan termasuk mengusut pejabat negara/pemerintah yang diduga terlibat dalam persekongkolan tersebut dapat ditangani oleh KPK.
Dalam aksinya Utut belum dapat memprediksi kapan sampai Jakarta karena selain peserta aksi jalan kaki rekan lainnya dari jambi akan datang juga sebanyak dua bus guna mendukung aksi mereka. Utut berharap perjuangannya bersama rekannya membuahkan hasil dan dapat bertemu langsung dengan pak Jokowi (*)
