#iniruangkuHeadLineNasional

Dulu, Visi Misi Tetangganya Jadi Hostess

Mediatataruang.com Buntaran adalah pegawai negeri sipil pada Kementerian Perikanan dan Kelautan era Menteri Susi Pudjianstuti. Tahun 2017, dia divonis 10 bulan penjara atas perkara penyelundupan benih dan pencucian uang. Kini, calon anggota DPR dari Gerindra untuk daerah pemilihan NTB-2 yang gagal pada Pemilu 2019 lalu itu, bisa resmi berbisnis.

Kepada Majalah Tempo dia mengaku mengelola 2 perusahaan yang bergerak di bidang budi daya dan jual- beli benih. Kementerian Kelautan baru saja menetapkan keduanya — PT Alam Laut Agung dan UD Bali Sukses Mandiri — sebagai eksportir.

Edhy Prabowo, kader Gerindra yang kini menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, pada Mei lalu mengeluarkan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2020. Isinya mencabut larangan yang tertuang pada Permen 56/2016.

Abdullah adalah juru bicara Kelompok Usaha Budidaya (KUB) Andalan Indonesia di Telong Elong, Lombok Timur. Semula rencananya mereka akan bekerjasama dengan PT Lombok Laut Bersama yang kini telah ditetapkan sebagai salah satu eksportir benih lobster. Para pembudi daya yang menjadi anggota kelompok usaha yang diwakilkannya, bakal menjadi perawat benih lobster perusahaan eksportir tersebut.

Di kawasan Telong Elong memang terdapat lebih dari 6000 keramba jaring apung yang berisi lobster budidaya. Kata Abdullah, setidaknya 8 eksportir yang ingin bermitra dengan mereka. Hal ini terkait ketentuan yang tertuang pada pasal 5 Permen 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Perairan Indonesia yang baru ditanda-tangani Menteri Edhy Prabowo di atas tadi. Di sana tertuang bahwa eksportir harus membudidayakan lobster terlebih dahulu, sebelum mengirimkan benur tangkapan nelayan mitra ke luar negeri. Sementara keberhasilannya akan dibuktikan dengan panen yang berkelanjutan dan pelepas liaran 2% lobster hasil budidaya di area penangkapan benur.

Baca juga https://mediatataruang.com/2020/06/28/bbm-habis-nelayan-tak-melaut-pilih-demo-dan-investorpun-lari/

Masalahnya, sejak terakhir kali berkomunikasi dengan manajemen PT Lombok Lautan Bersama via whatsapp pada tanggal 1 Juni 2020 lalu, hingga hari Selasa kemarin, saat diwawancara Tempo, Abdullah belum dikabari kelanjutannya.

Kejanggalan ekspor benih yang ramai diperbincangkan itu, bermula dari soal pembudidayaan itu. Menurut Abdullah, setidaknya perlu 8 bulan untuk memanen lobster yang dibesarkan dari benih. Maka diapun bertanya-tanya ketika tersiar kabar ekspor benih telah berlangsung pertengahan Juni kemarin. Hanya sebulan setelah peraturan Menteri dikeluarkan.

Harian Kompas 27 Oktober 2016 memberitakan, penindakan jaringan sindikat penyelundupan benih lobster sampai berlangsung di 13 wilayah Indonesia. Antara lain di Batam, Bandara Soekarno-Hatta, Tempat Pelelangan Ikan Kamal, serta wilayah Tangerang dan Jakarta Barat.

Pada Januari-Oktober 2016 saja, penyelundupan yang digagalkan mencapai 800.000 ekor senilai Rp 124,8 miliar.

Penyelundupan tersebut telah menyebabkan kelangkaan benih lobster di Tanah Air. Sebagaimana yang dikutip Kompas, dalam rangka itulah Susi Pudjiastuti menerbitkan aturan larangan dan penangkapan benih lobster yang tertuang dalam Permen 56/2016.

Akhir tahun 2019 lalu, ketika issue pencabutan aturan yang menjadi legasi Susi Pudjiastuti tersebut mencuat, Edhy Prabowo yang menggantikannya berkilah soal permintaan yang tinggi dari Vietnam.

Menurutnya, 80% kebutuhan benih lobster yang dibudidayakan Vietnam, berasal dari Indonesia. Akibat dari pelarangan itu, permintaan mereka justru dilayani Singapore.

Baca juga https://mediatataruang.com/2020/07/02/budidaya-lobster-sangat-berat-persfektif-teori-sink-population/

Tapi Edhy tak menjelaskan lebih lanjut, dari mana Singapore memperoleh benih yang mereka sediakan untuk Vietnam itu.

Vietnam merupakan negara pengekspor lobster dewasa terbesar di dunia. Tahun 2015, volumenya lebih dari 3000 ton. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya mampu 300-400 ton dalam setahunnya.

Ketika itu, kebijakan Susi yang sesungguhnya sangat mulia itu — latar belakangnya agar nilai tambah yang dinikmati negara impotir benih seperti Vietnam dapat menjadi hak nelayan Indonesia — memang ditentang sejumlah kalangan. Terutama mereka yang sebelumnya menikmati bisnis ekspor benih.

Susi Pudjiastuti adalah Menteri Perikanan dan Kelautan pada era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebelumnya. Berulang kali tersebar kabar perseteruannya dengan anggota kabinet yang lain. Terkait kebijakan tegas dan populis — sebab memang didasari kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia — yang dilakukannya.

Suatu kali, ketika perseteruannya dengan Luhut Binsar Panjaitan berlangsung ‘setengah terbuka’, saat issue penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap mencuat, Susi dengan tegas mengatakan hanya tunduk dan patuh kepada perintah Presiden.

Sejarah telah mencatat bahwa tak sekali pun tersiar kabar jika Joko Widodo pernah menegur kebijakannya. Dengan kata lain, apa yang ketika itu dilakukan Susi selaku Menteri, sesungguhnya adalah visi dari Presiden Republik Indonesia sendiri.

Susi nemang tak diajak serta lagi pada poeriode kedua pemerintahan Joko Widodo.

Dia mengawalinya dengan wejangan yang mendapat perhatian luas masyarakat. Terutama soal arahannya agar tak ada menteri yang bekerja dengan visi dan misinya sendiri. Sebab yang ada hanyalah visi dan misi Presiden dan wakilnya.

Jika demikian, kebijakan Edhy Prabowo — kader Gerindra yang kini telah menggantikan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan — terkait pencabutan larangan ekspor benih lobster, tentulah visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Tapi Susi Pudjiastuti mungkin orang yang percaya bahwa visi dan misi itu adalah penjabaran cita-cita yang sejatinya tetap dan tak berubah-ubah. Semakin kokoh, matang, dan berbobot sejalan dengan waktu dan capaian-capaian yang dilakukan.

Maka beliau tak ingin mempercayai setiap perkembangan yang dirasakannya bertolak belakang dengan hal-hal yang dilakoni saat memimpin kementeriannya dulu.

“Saya mohon kepada Pak Presiden dari lubuk hati yang paling dalam, dengan segala kerendahan hati, Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUUF, untuk mencegah kapal-kapal asing masuk, untuk mencegah kembalinya alat-alat tangkap tidak ramah lingkungan.”

Demikianlah kata-katanya saat acara webinar, Jumat 12 Juni lalu, sebagaimana kutip kontan.co.id.

Kita pasti ingat, ketika masih kanak-kanak dulu — katakanlah saat masih di bangku Taman Kanak-kanak — banyak yang cita-citanya berubah-ubah setiap kali ada yang bertanya.

Kemarin ingin jadi dokter, besok jadi pilot, lusa jadi pemain bola.

Sepupu saya di Bandung pernah bernostalgia. Teman sekolahnya ada yang bercita-cita jadi ‘hostess’. Gara-gara melihat wanita tetangganya yang selalu berdandan rapi setiap akan berangkat kerja di sore hari. Ternyata, orangtuanya di rumah sering menggunjing sang tetangga dan menyebutnya sebagai ‘hostess’. Istilah populer bagi wanita pendamping tamu di klub-klub malam yang populer di era 1970-an.

Visi dan misi teman sepupu saya itu memang berubah-ubah. Nyatanya kemudian dia tak jadi hostess. Tapi hanya ibu rumah tangga yang meskipun sering ngomel, tapi tetsp setia mendampingi suaminya yang jadi pegawai kantor pemerintah daerah. (*Mardhani, Jilal)

Rujukan:

1. https://www.kominfo.go.id/content/detail/22359/presiden-tidak-ada-visi-misi-menteri-yang-ada-visi-misi-presiden/0/berita (24 Oktober 2019)

2. https://money.kompas.com/read/2019/12/15/183000426/menengok-kembali-perjalanan-susi-larang-ekspor-benih-lobster?page=all#page2 (15 Desember 2019)

3. https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/14/susi-pudjiastuti-memohon-ke-presiden-jokowi-gerakkan-seluruh-pembantu-bapak (14 Juni 2020)

4. Musim Kenduri Pemburu Bayi https://majalah.tempo.co/read/160875/musim-kenduri-pemburu-bayi (4 Juli 2020)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close