Mediatataruang.com – Sungai Jerat, salah satu zona lindung dan produksi di Hutan Harapan. Hutan Harapan merupakan areal restorasi guna penyelamatan hutan dataran rendah tersisa di Jambi dan Sumatera Selatan seluas 98.555 hektar. Saat ini, Hutan Harapan ini terancam bakal terbuka untuk jalan angkut hasil tambang batubara, melewati zona lindungnya.
Di dalam Hutan Harapan, masih ada spesies payung (umbrella species) yaitu, harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), gajah Sumatera (Elephas maksimus sumatranus), tapir (Tapirus indicus) dan beruang madu (Helarctos malayanus). Satwa-satwa ini, jadi indikator kawasan masih memiliki nilai konservasi dan keragaman hayati tinggi.
Untuk diketahui, seperti dilansir mongobay di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dikala masih Kementerian Kehutanan, perusahaan sudah minta izin pinjam kawasan hutan untuk buka jalan angkut batubara di Hutan Harapan. Era itu, Kemenhut masih belum memberikan izin. Perusahaan tambang tak mundur. Di era Presiden Joko Widodo, ketika Kemenhut, sudah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin belah Hutan Harapan, pun keluar.
Izin diberikan kepada PT Marga Bara Jaya (MBJ) seluas 424,41 hektar pada kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Musi Banyuasin, di Sumatera Selatan dan Kabupaten Batanghari, Jambi. PT Marga Bara Jaya, sudah mendapatkan izin melalui SK IPPKH No. SK.816/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 soal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan angkut batubara.
Pengajuan izin jalan tambang ini sudah sejak 2012. PT Triaryani dan PT Musi Mitra Jaya (MMJ) mengajukan usulan ke PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki), sebagai pemegang izin Hutan Harapan, untuk bangun jalan angkut di dalam kawasan. Jalan usulan membelah Hutan Harapan itu untuk mengangkut batubara dari lokasi tambang di Musi Rawas ke pelabuhan di Sungai Bayung Lincir, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan.
Untuk mendapatkan izin di Jambi, pada November 2017, MBJ mengirimkan surat permohonan rekomendasi IPPKH dan dapat respon Dinas Kehutanan Jambi melalui surat Nomor S.4430/Dishut2.2/XI/2017. Mengetahui itu, Reki mencoba menolak rekomendasi IPPKH MBJ melalui surat No 100a/XI-2017 sekaligus mengirimkan surat kepada Menteri KLHK perihal penolakan pembangunan jalur pengangkutan batubara.
Desember 2017, Dinas Kehutanan Jambi mengajukan surat kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dengan No. S.5290.A/Dishut-2.2/XII/2017. Baru Mei 2018, melalui surat No S.73/Litbang/P3H/PLA.0/5/2018 Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi KLHK mengeluarkan surat kajian kebijakan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jalur logistik (batubara) untuk MBJ dalam areal restorasi ekosistem Reki di Jambi.
Surat ini menjawab permintaan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui surat No. S.406/PKTL/Ren/PK.0/4/2018 tertanggal 13 April 2018. Isi surat menyatakan, pembangunan jalan tambang melalui Reki sebaiknya dihindarkan karena areal pemulihan hutan, kalau memang harus maka harus menggunakan jalan konveyor.
Pada Juni 2018, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK mengeluarkan surat No S.694/PKTL/Plan.0/6/2018 tentang Penjelasan Permohonan Rekomendasi IPPKH untuk pembangunan jalur logistik (angkutan batubara)buat MBJ dalam areal restorasi Reki di Jambi.
Melalui Surat No. S.4181/dishut-2.2/VII/2018, Dishut Jambi mengirim surat kepada Gubernur Jambi untuk mengeluarkan pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan dalam rangka permohonan IPPKH buat jalan angkutan batubara MBJ di Batanghari, Jambi (areal restorasi).
Ada tiga opsi jalur jadi bahasan. Trase jalan pertama, wilayah Sumsel dan Jambi, masuk Hutan Harapan: 31,9 Km dari 88 Km akan mengfragmentasi keutuhan Hutan Harapan dengan lebar jalan 60 meter. Trase jalan kedua: wilayah Sumsel dan Jambi, masuk Hutan Harapan 38,9 Km dari 92 Km, dengan lebar jalan 60 meter. Perkiraan Reki dan koalisi hutan akan terbuka sekitar 5.953 hektar. Trase jalan ketiga, wilayah Sumsel saja sepanjang 96 KM, tidak ada Hutan Harapan.
April 2019, MBJ mengirim surat kepada Dinas Kehutanan Sumsel dan Jambi, untuk meminta rekomendasi rute baru jalan tambang yaitu opsi dua. Opsi dua ini akan melewati kawasan lindung Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari, dan Musi Banyuasin, Sumsel.
Dalam hal ini, Koalisi Anti Perusakan Hutan mengatakan, ada dua jalan lain yang bisa digunakan tanpa merusak kawasan Hutan Harapan. Koalisi Anti Perusakan Hutan mengindentifikasi kerugian negara dari kehilangan kayu yang bakal membelah Hutan Harapan bisa mencapai Rp8,84 triliun.
“Hitungan kasar kita dengan alternatif jalan kedua, jalan sepanjang 38,9 kilometer dan lebar 60 meter sudah terhitung potensi Rp257,5 miliar dengan melihat diameter kayu lebih dari 20 cm. Diameter di atas itu seluas 221 hektar ditambah efek tepi kanan-kiri dari jalan 5.000 meter, perkiraan kasar kami nilainya sebanyak itu,” kata Diki.
Sementara, Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Hutan dari Institut Pertanian Bogor menilai, dulu dan sekarang, keseriusan dan dukungan pemerintah baik pusat dan daerah dalam melihat upaya pemulihan ekosistem melalui restorasi sama saja. Padahal, katanya, dalam Perjanjian Paris, Pemerintah Indonesia berkomitmen berkontribusi dalam National Determined Contributions, mengurangi emisi 29% sampai 2030 dan 41% dengan bantuan luar negeri.
Restorasi hutan, termasuk Hutan Harapan, katanya, merupakan upaya pemerintah mendukung pencapaian NDC. Makin banyak upaya restorasi, makin besar berkontribusi pada penyerapan emisi karbon.
“Jadi, pemberian izin pinjam pakai tak hanya akan merusak dan memberikan dampak kepada keragaman hayati, juga menafikan komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi karbon,”pungkasnya.*
