#iniruangkuNasional

Ada Apa Dengan Oligarki?

Mediatataruang – Sebelum membicarakan langkah-langkah terobosan yang perlu dilakukan — sehingga ‘darah’ dapat tetap mengalir ke sekujur organ tubuh bangsa kita meskipun hanya dalam kondisi minimal demi sekedar semuanya dapat bertahan hidup — maka terlebih dahulu patut dicermati, siapa yang paling banyak menguasai cadangannya (baca: likuiditas) hari ini?

Krisis moneter 1998 telah memberi pelajaran yang amat berharga. Sistem penjaminan simpanan masyarakat pada industri perbankan — yang sempat mengundang masalah moral hazard, baik di sisi pengelola bank maupun nasabahnya — telah melahirkan UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Terkait keterbukaan informasi, salah satu berkah kehadiran lembaga tersebut adalah, dalam hal ketersediaan sejumlah data industri perbankan di negeri kita. Meski belum sempurna dan baru mampu menyediakan untuk rentang waktu terbatas, informasi yang disajikan kiranya cukup bermanfaat. Setidaknya dapat menggambarkan situasi dan kondisi ‘peredaran darah’ di sekujur tubuh bangsa kita hari ini.

Memang belum semua penduduk Indonesia dewasa yang sudah memiliki akses perbankan. Setahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan pernah menyampaikan, baru sekitar 60% masyarakat yang memiliki rekening (https://finance.detik.com/moneter/d-4522143/ojk-sebut-cuma-60-orang-ri-punya-rekening-bank). Angka tersebut sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kurang dari 50% sebagaimana yang disampaikan Kemenko Perekonomian tahun 2018, dan dikutip Kata Data (https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/01/hanya-separuh-penduduk-dewasa-di-indonesia-yang-memiliki-rekening).

Kedua data di atas setidaknya dapat kita gunakan untuk mengira-ngira jumlah penduduk Indonesia saat ini yang sudah memiliki rekening di bank. Apalagi setelah didorong perkembangan masif layanan berbasis teknologi digital beberapa tahun belakangan. Baik pada industri perbankan maupun aktivitas sektor ril, seperti Gojek, BukaLapak, Tokopedia, dan seterusnya. Semua itu telah mendorong masyarakat lebih dekat dengan layanan perbankan. Mungkin tak berlebihan jika kita berasumsi 70-75% dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia hari ini, sudah memiliki akses terhadap layanan industri itu.

Oligarki

Lembaga Penjamin Simpanan menyajikan peningkatan rekening tabungan di perbankan yang cukup significant. Khusus kategori Dana Pihak Ketiga (DPK), sejak Juli 2013 (127,9 juta akun) hingga Mei 2020 (313,1 juta akun), telah terjadi peningkatan jumlah rekening sebesar 145 persen.

Oligarki

Pada Mei 2020, 98,2% dari keseluruhan rekening yang terdaftar, tercatat pada kategori nominal Rp 100 juta ke bawah. Secara keseluruhan, nilai nominalnya hanya 14,4 persen dari Rp 6.255 triliun DPK pada seluruh bank umum di Indonesia.

Sejak pandemi dinyatakan resmi hadir di Indonesia (2 Maret 2020), porsinya terus meningkat. Pada Maret 2020 tercatat 13,6% dari Rp 6.306 triliun DPK. Sementara April 2020, meningkat jadi 13,9% dari Rp 6.208 triliun.

Oligarki

Hal yang menarik adalah nominal rata-rata yang tercatat pada rekening DPK yang termasuk kategori Rp 100 juta ke bawah tersebut. Meskipun jumlah rekeningnya meningkat lebih tinggi dari pertumbuhan total (146%), nilai nominal rata-ratanya ternyata menurun drastis hingga 32,8 persen. Juli 2013, saat Indonesia masih di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, rata-rata nominal rekening ‘termiskin’ ini, masih tercatat sebesar Rp 4,34 juta. Pada akhir bulan Mei 2020 kemarin, di bawah periode kedua kepemimpinan Joko Widodo, nilai rata-rata DPK kategori Rp 100 juta ke bawah tersebut, melorot hingga Rp 2,9 juta.

Oligarki

Jauh lebih menarik lagi, ketika kita mencermati kategori yang berada di ujung ekstrim yang lain. Yakni, kelompok rekening DPK yang memiliki nominal Rp 5 miliar atau lebih.

Jumlah rekening dengan nominal Rp 5 miliar ke atas, sejak Juli 2013 hingga Mei 2020, hanya bertambah 73 persen. Meski hanya setengah dari pertumbuhan jumlah rekening Rp 100 juta ke bawah, nilai nominal rata-ratanya ternyata meningkat sebesar 14,5 persen (dari Rp 24,9 miliar pada Juli 2013, menjadi Rp 28,5 miliar pada Mei 2020). Akibatnya, jumlah nominal keseluruhan rekening ‘super kaya’ itu, mencapai 47% dari keseluruhan nominal DPK di bank-bank umum Indonesia yang pada Mei 2020 lalu bernilai Rp 6.255 triliun (Juli 2013 ‘hanya’ 43,9% dari Rp 3.388 triliun).

Coba bandingkan dengan kelompok rekening DPK yang ‘termiskin’. Jumlah nominal keseluruhan rekeningnya pada Mei 2020 lalu, hanya 14,4% saja. Justru menurun dibanding Juli 2013 yang masih mencatat 16 persen.

Bukankah fakta nyata tersebut mengkonfirmasikan praktek oligarki (sekelompok kecil yang memegang kendali terhadap jalannya negara — penulis) yang banyak ditudingkan selama ini?

Kelompok rekening ‘super kaya’ yang jumlahnya ‘super minoritas’ — hanya 0,033% dari total rekening — menguasai hampir setengah ‘darah’ yang sedang kita butuhkan untuk mengaliri organ-organ tubuh bangsa ini.

Pemerintah dan badan-badan usaha milik Negara yang dikuasakan kepadanya, tentu merupakan pemilik sebagian rekening-rekening tersebut di atas. Dana pada rekening tersebut adalah sebagian dari Uang Negara yang dikelolanya.

Secara garis besar, dana yang mereka tempatkan di sana, dibedakan atas 2 fungsi utamanya. Pertama, sebagai bank persepsi yang ditugaskan untuk menampung penerimaan Negara. Lalu fungsi lainnya adalah, untuk menyediakan rekening pengeluaran dan aktivitas operasional mereka. 

Uang yang mengendap di rekening-rekening bank umum tersebut, memang dimiliki oleh berbagai institusi yang ada. Mulai dari pemerintah, badan-badan swasta, organisasi nirlaba, hingga individu-individu masyarakat.

Jumlah yang dikuasai pemerintah tentu hanya sebagian saja. Sebab, di luar saldo Kas Umum Negara sebesar Rp 2 triliun dan US$ 1 juta yang disepakatinya dengan Bank Indonesia, Menteri Keuangan bisa menempatkan kelebihannya di bank-bank umum. Tentunya selain yang ditempatkan pada rekening-rekening penampungan di bank sentral tersebut.

Sebagai lembaga eksekutif, mereka memang memegang mandat dan berkuasa menggunakan uang Negara. Asalkan sesuai dengan berbagai ketentuan yang telah disepakati secara konstitusional. Uang itu memang bukan milik pribadi pejabat-pejabatnya. Tapi milik seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, bagian lain dari jumlah dana yang terdapat pada rekening-rekening bank komersial di atas, merupakan milik masyarakat umum. Baik secara institusi maupun pribadi. (*Mardhani, Jilal)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close