Program PEN di KLHK Dilaksanakan Lewat Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove

Mediatatarunag.com – Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara nyata telah mengganggu aktivitas perekonomian negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Selama terjadinya pandemi Covid-19, kegiatan dunia usaha mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian nasional.

Pemerintah dalam hal ini telah mengambil kebijakan dan langkahlangkah luar biasa (extra ordinary) di bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan.

Kebijakan dan langkah extra ordinary tersebut adalah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN tersebut merupakan respon kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha agar tidak memburuk, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara. Salah satu program PEN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilaksanakan melalui kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove.

Indonesia memiliki sebaran mangrove seluas 3.311.207 ha yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan, yang diantaranya seluas 637.624 ha termasuk dalam kondisi kritis dan perlu dipulihkan kondisi ekosistemnya. Mangrove merupakan ekosistem yang sangat dipengaruhi  oleh keberadaan pasang surut air laut.

Sebagai kumpulan vegetasi endemik yang hidup di antara transisi daerah laut dan daratan di kawasan pesisir, keberadaan ekosistem atau hutan mangrove menjadi penting sebagai sabuk hijau bagi area pesisir dan sekitarnya, yang sekaligus memberikan multifungsi secara fisik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan bagi masyarakat dan kawasan pesisir.

Hutan mangrove menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir yang dalam masa pandemi ini merasakan dampak penurunan ekonomi yang paling signifikan. Oleh karena itu, melalui kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove ini diharapkan dapat menjadi stimulus perekonomian bagi masyarakat di sekitar ekosistem mangrove dan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional, melalui pemberian kesempatan untuk berusaha dan melakukan aktivitas yang dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat sekitar ekosistem mangrove.

Kegiatan padat karya ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 67 HOK/ha sehingga jumlah HOK yang terserap untuk penanaman mangrove seluas 15.000 ha sebanyak lebih dari 1 juta HOK. Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove ini selain sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, sekaligus menjadi bagian dari corrective measures di era Kabinet Kerja 2019 – 2024 to make real and shape the future.

Hal ini dilakukan antara lain melalui upaya pengendalian perlindungan dampak perubahan iklim secara fisik, pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan, keberpihakan kepada masyarakat dengan perhutanan sosial dan masyarakat sebagai driver pembangunan, penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat tapak dan grass root/kelompok, dan pengamanan ekosistem melalui rehabilitasi/penanaman.

Sasaran lokasi adalah ekosistem mangrove yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, rural public area dan urban public area dengan total luasan sebesar 15.000 ha yang tersebar di seluruh Indonesia antara lain : 

1. ACEH                             : BPDASHL Krueng Aceh  seluas 700 ha
2. SUMATERA UTARA     : BPDASHL Wampu Sei Ular 700 ha,  BPDASHL Asahan Barumun 500 ha
3. SUMATERA BARAT     : BPDASHL Agam Kuantan 100 ha
4. RIAU                                : BPDASHL Indragiri Rokan 500 ha
5. KEPULAUAN RIAU       : BPDASHL Sei Jang Duriangkang 700  ha
6. BENGKULU                   : BPDASHL Ketahun 50  ha
7. SUMATERA SELATAN : BPDASHL Musi 310  ha
8. JAMBI                             : BPDASHL Batanghari 200  ha
9. BANGKA BELITUNG    : BPDASHL Baturusa Cerucuk 500 ha
10. LAMPUNG                    : BPDASHL Way Seputih Sekampung 500 ha
11. BANTEN                         : BPDASHL Citarum Ciliwung 144 ha
12. DKI JAKARTA                : BPDASHL Citarum Ciliwung 20 ha
13. JAWA BARAT               : BPDASHL Citarum Ciliwung 136 ha, Cimanuk Citanduy 500 ha
14. DI YOGYAKARTA          : BPDASHL Serayu Opak Progo 20 ha
15. JAWA TENGAH : BPDASHL Serayu Opak Progo 80 ha, Pemali Jratun 500 ha
16. JAWA TIMUR               : BPDASHL Solo 300 ha, Brantas-Sampean 600 ha
17. BALI                                 : BPDASHL Unda Anyar 100 ha
18. NTB                                  : BPDASHL Dodokan Moyosari 400 ha
19. NTT                                  : BPDASHL Benain Noelmina 500 ha
20. KALIMANTAN BARAT : BPDASHL Kapuas 700 ha
21. KALIMANTAN SELATAN : BPDASHL Barito 1.000 ha
22. KALIMANTAN TENGAH  : BPDASHL Kahayan 800 ha
23. KALIMANTAN TIMUR     : BPDASHL Mahakam Berau 600 ha
24. KALIMANTAN UTARA     : BPDASHL Mahakam Berau 400 ha
25. GORONTALO                     : BPDASHL Bone Bolango 650 ha
26. SULAWESI BARAT           : BPDASHL Lariang Mamasa 500 ha
27. SULAWESI SELATAN       : BPDASHL Jeneberang Saddang 500 ha
28. SULAWESI TENGAH        : BPDASHL Palu Poso 200 ha
29. SULAWESI TENGGARA  : BPDASHL Sampara 600 ha
30. SULAWESI UTARA          : BPDASHL Tondano 250 ha
31. MALUKU                          : BPDASHL Waehapu Batu Merah 100 ha
32. MALUKU UTARA            : BPDASHL Ake Malamo 100 ha
33. PAPUA                              : BPDASHL Memberamo 340 ha
34. PAPUA BARAT                : BPDASHL Remu Ransiki 200 ha