#iniruangkuHeadLine

Menteri LHK Tegaskan UU Cipta Kerja Tidak Menghapus Izin Lingkungan

Mediatataruang.com – Ada anggapan terjadi kemunduran dengan perlindungan lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menjelaskan mengenai izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam omnibus law UU Cipta Kerja sekaligus menepis anggapan bahwa terjadi kemunduran perlindungan lingkungan dalam aturan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Siti dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). Siti mengawali penjelasannya dengan penegasan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak menghapus izin lingkungan.

“Berkaitan dengan amdal, tidak benar bahwa ada anggapan terjadi kemunduran dengan perlindungan lingkungan. Tidak benar. Kenapa? Karena prinsip dan konsep dasar pengaturan amdal di dalam UU ini tidak ada perubahan. Yang berubah adalah kebijakan dan prosedurnya. Kenapa? karena dia harus disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan dari UU Cipta Kerja ini. Artinya apa? Harus diberikan kemudahan kepada pelaku usaha,” kata Siti.

Siti mengatakan UU Cipta Kerja ini mengintegrasikan izin lingkungan kepada izin berusaha. Selain itu, kata Siti, penegakan hukum lebih diperkuat dalam aturan tersebut.

“Mengapa dia memperkuat penegakan hukum, karena kalau di waktu yang lalu ada masalah dengan lingkungan, izin lingkungannya dicabut, tetapi perusahaannya bisa saja berjalan, sekarang berarti lebih kuat. Kenapa? Karena kalau ada masalah di lingkungan karena dia menjadi dasar dalam perizinan berusaha lalu digugat perizinan perusahaannya karena ada masalah lingkungan jadi itu bisa langsung kena kepada perizinan berusaha,” ujar Siti.

Gugatan Persoalan Lingkungan, Siti menepis anggapan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak membuka ruang untuk pengajuan gugatan karena ada masalah lingkungan. Justru, kata Siti, aturan ini membolehkan gugatan terhadap izin perusahaannya.

“Oleh karena itu seperti yang saya katakan izin jadi makin kuat, kenapa? karena di dalam pasal, di dalam UU disebutkan bahwa perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila satu persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran atau pemalsuan data dokumen dan atau informasi,” ujar dia.

Kemudian Siti juga mengklarifikasi isu lain yang berkembang di masyarakat terkait pergantian sistem komisi penilaian amdal menjadi sistem uji kelayakan. Sistem ini diganti, menurut Siti, setelah pihaknya melakukan evaluasi dan berdasarkan praktik empiris.

“Oleh karena itu ini disesuaikan prosedurnya, sistemnya disesuaikan yaitu dengan penerapan sistem uji kelayakan oleh lembaga uji kelayakan sehingga terjadilah standardisasi sistem. Konsepnya dilakukan uji kelayakan yang dibentuk pemerintah pusat dalam melaksanakan tugasnya dia membantu Gubernur, Bupati, Wali Kota melaksanakan, menerbitkan persetujuan lingkungan,” tutur Siti.

Dengan adanya sistem ini, sambung Siti, uji kelayakan dilaksanakan sesuai Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Untuk tim yang terlibat nanti adalah sejumlah ahli yang mempunyai sertifikat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isu lain yang diluruskan oleh Siti adalah mengenai keterlibatan masyarakat yang minim. Siti menjelaskan masyarakat tetap terlibat dalam penyusunan amdal, terutama mereka yang terkena dampak langsung.

“Nah ini di dalam konsep keterlibatan masyarakat adalah dalam penyusunan dokumen amdal dilakukan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Focusing pelibatan pada masyarakat-masyarakat terkena dampak langsung adalah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung dari rencana usaha atau kegiatan,” ujar dia.

Dari hasil evaluasi, Siti menyebut kepentingan masyarakat terkena dampak langsung sering tercampur dengan kepentingan lain. Namun, terlepas dari itu, Siti menegaskan tetap membuka ruang pemerhati hingga LSM terlibat.

Siti menepis anggapan soal pemerintah pusat melonggarkan pengawasan mengenai amdal ini. Menurut dia, pemerintah tetap bertanggung jawab mengawasi izin usaha.

“UU ini mengatur tentang pengawasan. Jadi kalau nggak salah di pasal 30 berapa begitu ya, pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan wajib melakukan pengawasan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap perizinan usaha atau persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi nggak benar kalau dibilangin bahwa daerah kewenangan pengawasannya ditarik,” imbuh Siti.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close