Oleh : Entang Sastraatmadja
Mediatataruang.com – Salah satu pesan penting dari Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang belum dilakukan Pemerintah sejak UU ini dilahirkan adalah terbentuk nya Lembaga Pangan di tingkat nasional. Sudah hampir 8 tahun, Pemerintah tetap saja tidak berminat untuk membentuk nya. Para Wakil Rakyat pun kini mulai kendor untuk mengingatkan Pemerintah.
Sekedar mengingatkan, Dalam Bab XII tentang Kelembagaan Pangan Pasal 126 disuratkan : “Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.
Selanjut nya dalam Pasal 127 ditegaskan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.
Kemudian di Pasal 128 disebutkan, “Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah”.
Akhir nya di Pasal 129 tertulis “Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128 diatur dengan Peraturan Presiden”.
Bab tentang Kelembagaan Pangan yang terdiri dari 4 Pasal ini, memang cukup menarik untuk diperbincangkan. Alasan nya, tentu bukan karena setelah 8 tahun Undang Undang ini dilahirkan, Pemerintah masih belum mampu membentuk Lembaga Pangan di tingkat nasional, namun yang tidak kalah menarik untuk disampaikan adalah mengapa amanat UU tersebut tidak cepat diwujudkan oleh Pemerintah ?
Ada apa sesungguh nya dengan Lembaga Pangan Nasional ini ? Mengapa Pemerintah masih belum rela untuk menerbitkan Peraturan Presiden nya ? Bahkan jika ditarik jauh ke belakang, mengapa para Wakil Rakyat 8 tahun lalu itu merumuskan dan mematri nya lewat Bab XII di UU No. 18/2012 ?
Kalau kita mau jujur, kehadiran Lembaga Pangan tingkat nasional, betul-betul sangat dinantikan. Carut marut nya soal ketahanan pangan saat ini, boleh jadi dikarenakan tidak ada nya Lembaga Pangan ini. Hal ini menjadi sangat penting untuk dicermati tatkala muncul keinginan dari para pengambil kebijakan bangsa ini, dimana pada tahun 2045 nanti Indonesia bercita-cita untuk jadi Lumbung Pangan Dunia.
Bicara soal ketahanan pangan, khusus nya di era pandemi covid 19, sudah seharus nya menjadi perhatian kita semua. Kita tak boleh lengah untuk menghadapi nya. Di saat pertumbuhan ekonomi melorot hingga resesi, soal ketahanan pangan jangan ikut-ikutan amburadul.
Sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan, Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, penting untuk melakukan konsolidasi total terkait kesiapan bangsa ini dalam memelihara dan menjaga momentum agar ketahanan pangan tetap kondusif.
Ketahanan pangan yang kuat merupakan prasyarat penting agar kita dapat menghalau pandemi covid 19. Di tengah-tengah merosot nya daya beli masyarakat, ketersediaan pangan harus tetap terjaga. Upaya meningkatkan produksi dan produktivitas, perlu terus dilakukan.
Sekalipun pandemi covid 19 belum selesai, tapi yang nama nya ketersediaan pangan yang kokoh, jangan pernah kendor untuk meraih nya. Pengembangan Rice Estate di beberapa daerah penting digarap secara serius. Rice Estate yang dikelola secara cerdas, tentu bakal menopang ketahanan pangan yang berkualitas.
Sayang nya, dalam rangka mewujudkan sistem ketahanan yang kuat ini, kita dihadapkan pada kepentingan sektor yang membangun ketahanan pangan itu sendiri. Ego sektor masing-masing Kementerian dan Dinas di daerah tetap mengedepan.
Walau pun Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota tercatat lewat Perores 83/2006 selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di tingkatan nya masung-masing, dalam kenyataan nya terbukti masih belum mampu menghilangkan ego sektor ini.
Padahal yang nama nya ketahanan pangan merupakan program multy-sektor. Di ketahanan pangan inilah akan berhimpun banyak sektor untuk menggarap nya. Mulai yang berhubungan dengan sisi produksi/ketersediaan, lalu soal distribusi dan pasar, kemudian soal konsumsi dan tentu saja masalah kelembagaan nya sendiri.
Ketahanan pangan berbicara kesisteman, dari hulu ke hilir. Pertanyaan nya adalah langkah cerdas apa yang dapat dilakukan agar dalam politik anggaran tersimpan program multy-sektor yang digarap secara bersama ? Disinilah penting nya kepiawaian dari mereka yang memiliki tugas dan fungsi dalam perencanaan pembangunan kita.
Hadir nya Lembaga Pangan secara nasional yang terkait kangsung dengan Lembaga Pangan di daerah, diharapkan mampu menjadi solusi belum tertangani nya soal ketahanan pangan dengan tuntas. Kita butuh lembaga pangan semacam ini, karena pengalaman membuktikan, tidak ada nya lembaga pangan berskala nasional, menyebabkan ketahanan pangan di negara kita, menjadi sulit tertangani dengan cepat.
Info terakhir, Presiden Jokowi kini tengah menugaskan Bappenas untuk melakukan pengkajian terhadap rancangan kelembagaan pangan sebagaimana diamanatkan UU Pangan. Kita doakan semoga teman-teman di Bappenas bakal mampu memberi hasil maksimal bagi kemantapan ketahanan pangan di negeri ini. (Penulis, Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat).
