Mediatataruang.com, Garut – Untuk implementasi internalisasi Pengelolaan DAS dalam Gerakan Desa Peduli DAS diperlukan dukungan dari SKPD yang terkait. Maka Forum Koordinasi Pengelolaan DAS (FKPDAS) Koordinator Wilayah Kabupaten Garut, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Tirtagangga, Selasa 15 Desember 2020 .
FGD secara resmi dibuka oleh Bupati Kabupaten Garut cq. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Cimanuk-Citanduy. Turut hadir dalam acara tersebut organisasi perangkat daerah Kabupaten Garut, Kepala Desa, dunia usaha, dan Akademisi.
“FGD FKPDAS tahun ini diselenggarakan dalam rangka penguatan konsep dan komitmen para pemangku kepentingan terhadap Gerakan Desa Peduli DAS di Kabupaten Garut,”ungkap Sekretaris FKPDAS Korwil Kabupaten Garut, Ir. Yudi Rismayadi, MSi
Yudi memaparkan dari hasil kesepakatan Focus Discussion Group Gerakan Desa Peduli DAS di Kabupaten Garut menghasilkan beberapa rumusan
Salah satunya menyebutkan bahwa FKPDAS Koordinator wilayah Kabupaten Garut merupakan bagian dari Struktur Organisasi FKPDAS Provinsi Jabar dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu kepada peraturan yang sudah ditetapkan.
Dari beberapa rumusan hasil kesepakatan, lanjut Yudi menyebutkan berbagai fenomena lingkungan di Kabupaten Garut mengindikasikan bahwa kemampuan daya dukung sumber daya dan lingkungan dalam kondisi kritis.
“Luas lahan kritis di Kabupaten Garut cukup tinggi dan sebagian besar dalam kondisi sangat kritis. Terdapat 16 kecamatan di Kabupaten Garut yang luasan lahan kritisnya lebih dari 2000 ha. Hal ini dikarenakan kesadaran, partisipasi dan sinergi dalam pengelolaan lingkungan/DAS masih rendah,”paparnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua FKPDAS Koorwil Kabupaten Garut, Uun Frinawati, A.Ks, S.Sos mengungkapkan untuk memulihkan dan merehabilitasi ekosistem DAS di Kabupaten Garut diperlukan kebijakan pengelolaan DAS Terpadu dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
“Salah satunya melalui Program Model Pengelolaan DAS berbasis Desa dalam upaya pemulihan DAS di tingkat tapak (mikro DAS) yang bersinergi dengan Pemerintahan Desa atau disebut Gerakan Desa Peduli DAS,”ujarnya.
Perlu diketahui, kata Uun bahwa Gerakan Desa Peduli DAS (GDP-DAS) adalah suatu tindakan yang sistematis, terencana, dan terintegrasi antar pemangku kepentingan pengelolaan DAS untuk meningkatkan kualitas DAS di wilayah pedesaan/Mikro DAS melalui pendekatan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS).
Dalam upaya penguatan Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi (KISS) FKPDAS Korwil Kabupaten Garut untuk implementasi internalisasi Pengelolaan DAS dalam Gerakan Desa Peduli DAS
diperlukan dukungan dari SKPD yang terkait, dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan serta Penetapan/Penerbitan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan DAS terpadu di
Kabupaten Garut.
Peran Bappeda Kabupaten Garut sangat penting untuk memfasilitasi implementasi internalisasi Pengelolaan DAS ke dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di daerah/desa melalui
RPJM Desa, dan RKP Desa sesuai Permendes PDTT Nomor 17/2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Dalam pengelolaan DAS di Kabupaten Garut, mekanisme insentif dan disinsentif dapat diimplementasikan melalui imbal jasa lingkungan dan harus dirumuskan serta disepakati secara multipihak dari hulu, tengah dan hilir.
FKPDAS Jabar beserta Koordinator Wilayah (Korwil) FKPDAS Kabupaten Garut akan senantiasa meningkatkan fungsi dan perannya untuk dapat memberikan saran dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam upaya menjaga dan memulihkan ekosistem DAS di Jawa Barat.
