Daerah

Kejari Dan Polda Jabar Akan Usut Dugaan Pungli Program PTSL di Desa Sukawening

Mediatataruang.com, Kabupaten Bandung, Kejari Dan Polda Jabar Akan Usut Dugaan penyimpangan pungutan liar (pungli) yang menguak dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 2019 (PTSL) di desa Sukaweuning kecamatan Ciwidey, kabupaten Bandung .

Selain itu. “Dugaan tersebut bukan PTSL 2019 saja ungkap sumber dalam wawancaranya kepada fokussatu.id, diduga oknum Kepala Desa Sukawening kecamatan Ciwidey, berinisial HS, ditemukan melakukan praktik pungutan liar (pungli) dan penggelapan Dana pekerjaan TPT di Kampung Cadas gantung, bantuan Provinsi TA 2016.” ungkapnya

“Menurut Kesaksian sumber Warga masyarakat yang tidak ingin disebutkan indetitasnya, menjelaskan apabila kasus ini bisa diproses secara hukum kami akan bersedia untuk memberikan kesaksian secara hukum apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum”.

Asalkan aparat penegak hukum bisa mengulas atau menginvestigasi kembali Kinerja Kepala desa Sukaweuning terkait Pelaksanaan Program PTSL 2019 adanya indikasi bahwa kepala desa melakukan dugaan pungutan liar terkait biaya PTSL yang melebihi aturan SKB Tiga menteri, dengan menggunakan tangan Forum ke RW an agar bisa cuci tangan dilain waktu tercium oleh pihak hukum dengan dasar alasan kesepakatan warga.

Mau tidak mau warga dipungut biaya pendaftaran PTSL sebesar Rp.300ribu/bidang, lebih jelasnya desa Sukaweuning mendapatkan jatah dari BPN kabupaten Bandung sebanyak 5000 bidang. Dengan bukti kwitansi dan surat dari pernyataan forum ke RW an sebesar Rp 300ribu/bidang X 5000bidang itu jelas sudah terbukti bahwa kepala desa mendapatkan keuntungan 150ribu dikalikan sebanyak 5000bidang keuntungan bersih dari pungutan dari masyarakat sebanyak Rp. 750juta.

Bantuan provinsi terkait Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) di Desa Sukaweuning kecamatan ciwidey Kabupaten Bandung  Pada Tahun Anggaran 2016 Senilai Rp 50.000.000 dari dana bantuan provinsi Jawa barat  diduga dikorupsi oleh oknum kepala Desa.

Pembangunan TPT itu sendiri dikerjakan secara Swakelola oleh desa Sukawening dengan Volume panjang 175 M lebar bawah 50 cm dan lebar atas 30 cm  dan ketinggian pasangan rata rata 80cm atau bila dihitung dengan Volume kubikasi 56 M3 dan bila permeter kubik dihargai Rp 1.000.000 maka diperlukan biaya Rp.50.000.000

Paket pekerjaan TPT ini menghabiskan Biaya Rp 50.000.000 uang sejumlah ini diduga masuk kantong oknum kepala Desa Sukawening

Saat di konfirmasi kepada warga Desa Sukawening  terkait pembangunan TPT bahu jalan desa cadas gantung tersebut tidak pernah ada pelaksanaan, bahkan pembangunan yang ada di desa Cadas gantung pelaksanaan dari program aspirasi pada tahun 2018. Ucap Warga

Menurut nya” Pemerintahan desa Sukaweuning diduga telah melakukan penyelewengan  dan penggelapan anggaran bantuan provinsi ditahun 2016 sebesar Rp. 50 juta, Didalam Laporan pertangunggungjawaban keuangan (LPJK) pembangunan rt 01/21 Negla, padahal TPT yang dilaksanakan di kp. Negla adalah yang membangun pihak dari dinas terkait program dari aspirasi dewan.tegasnya

Saat diminta keterangan terkait TPT Kepala Desa Sukawening, HS, didatangi kekantor desa namun kepala desa selalu dibilang tidak ada di kantor desa lalu dihubungi pun awalnya tidak pernah dijawab, dan tidak lama kemudian nomor nya sudah tidak aktif lagi dan diganti – ganti terus nomor tersebut.

Saat dikonfirmasi ketua APDESI Ciwidey Dadan Mengatakan akan segera menyampaikan kepada kepala desa Sukaweuning, dan tidak lama pun awak media konfirmasi ulang karena HS memakai nomor telpon yang baru, HS pun menjawab dan meminta untuk bisa bertemu kepada awak media.

Pada akhirnya pertemuan pun berlangsung disebuah warung kedai yang berlokasi di Margahayu Kopo, bertujuan untuk memberikan keterangan, namun bukan keterangan atau klarifikasi yang HS sampaikan, HS hanya memberikan bantahan terkait dugaan tersebut, dan mengatakan saya sudah pusing karena sudah 10 wartawan yang sudah datang terkait hal ini, sampai saya menyelesaikan nya kepada 10 wartawan tersebut, ” pungkas HS kepala desa dalam memberikan keterangannya.

Lebih jelasnya Pertemuan tersebut adanya indikasi pengakuan bahwa kepala desa sudah melakukan dugaan pungli terkait program PTSL 2019 dan penggelapan dana banprov TA 2016 terkait TPT Ko. Cadas gantung.

“Masih dalam keterangan kepala desa meminta untuk bisa  jangan sampai tayang pemberitaan tersebut dan menutup permasalahannya, ungkap kades sukauwening tersebut dengan niat,” jelas kades HS, saat Beres Konfirmasi kadespun menawarkan Uang pengganti bensin tapi pihak awak media menolaknya dengan tegas.

Dugaan penyelewangan terkait TPT tersebut masyarakat menduga kepala desa telah melakukan penyalahgunaan bantuan dari provinsi Jabar.

Saat dimintai keterangan Biro hukum Pemprov jabar mengatakan ,Pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap praktik-praktik tindakan korupsi maupun pungli, karena hal itu berdampak pada kerusakan nilai-nilai sosial dan kepercayaan publik pada pemerintah. Oleh karenanya, agar setiap tindakan atau indikasi korupsi dapat ditangani dengan optimal, masyarakat atau media  dapat membantu dengan memberikan informasi serta dukungan bukti-bukti yang memadai terjadinya tindakan korupsi dimaksud.

” dalam kegiatan TPT ini setidaknya ada beberapa perbuatan melawan hukum antara lain (1),pekerjaan tahun Anggaran 2016 tidak direalisasikan (2)sengaja tidak mencantumkan volume kegiatan ,sumber Anggaran,dan besaran Biaya (3) Mark Up/ Penggelapan dana,maka seharusnya dengan adanya unsur melawan hukum dan adanya kerugian Negara Aparat Penegak Hukum segera bertindak untuk memeriksa pihak – pihak yang terkait, Kepala Desa Sukawening, ‘Pungkasnya

Sebagai beberapa data bukti surat Pemungutan uang PTSL pernyataan kesepakatan forum RW dan Data Rincian Kerja Banprov TA 2019 yang kita dapat, yang ingin menunjukan kebenaran yang terjadi polemik ditengah pemerintahan desa sukaweuning.

Agar aparat penegak hukum (APH), sesuai kewenangan Kejari, Polda Jabar, dan  Kemendagri, dapat memeriksa menggelar kembali kades  Sukaweuning (HS) atas dugaan indikasi penyimpangan anggaran dan pungutan liar program PTSL, tidak sesuai dengan Data rincian kerja (DRK) yang merujuk ke laporan pertanggungjawaban keuangan (LPJK) tahun 2016 dan Program PTSL tahun 2019 desa sukaweuning Kecamatan ciwidey kabupaten bandung.

Sesuai PP desa, kepala desa diduga melanggar nomor 6 tahun 2014, Untuk menghitung kerugian negara secara pasti, pihaknya akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Polda Jabar untuk dalami kasus tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto sebagaimana yang telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close