Pengamat: Sudah Saatnya Pemerintah Merancang Pola-pola Adaptasi dan Mitigasi Baru Guna Menekan Angka Bencana
Mediatataruang.com – Bandung. Bicara rentetan bencana di Jawa Barat beberapa pekan terakhir sejak dari bencana longsor di kabupaten Garut, banjir di Kota Bandung dan Cimahi serta yang terakhir longsor di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang yang menelan puluhan korban jiwa, mengundang banyak perhatian dan kajian terkait dugaan adanya penyalahgunaan aturan dan perizinan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berdampak munculnya bencana.
Pemerhati lingkungan hidup, sekaligus sekretaris FKPDAS Kabupaten Garut Ir. Yudi Rismayadi, M. Si., IPU mengungkapkan jika bencana sudah berulang-ulang terjadi tetapi belum ada kesadaran yang timbul dari masyarakat. Setidaknya dalam dua tahun terakhir trend kebencanaan di Indonesia meningkat, mulai gunung meletus, gempa bumi sampai banjir dan longsor.
“Sebenarnya, efek kesadaran masyarakat inilah akar masalah utama yang menyebabkan bencana. Secara ilmiah, ada perbedaan atas kebencanaan yang terjadi di Indonesia. ada yang benar muncul dari faktor alamiah, seperti gunung meletus, atau gempa bumi. Yang kita bahas dan harus kita garis bawahi adalah bencana longsor dan banjir. Bicara banjir dan longsor selama ini selalu menjadi kambing hitam dengan tingginya intensitas curah hujan, seharusnya banjir dan longsor ini harus di kaji bersama dimana aktivitas manusialah yang harus kita renungkan bersama,” ujar Yudi, saat ditemui Rabu, 13/01/2021.
Terkait bencana banjir dan longsor, Yudi menjelaskan, adanya perubahan iklim dari intensitas curah hujan yang cukup tinggi diatas normal berdampak menimbulkan potensi bencana disejumlah titik, tetapi ada faktor lain yang menyebabkan banjir dan longsor tersebut, salah satunya adalah faktor manusia. Karena manusia dengan pemikiran, pertumbuhan dan kebutuhannya menuntut perubahan-perubahan baik dari sisi perencanaan melalui pemetaan wilayah sampai dengan munculnya kebijakan-kebijakan dan aturan yang ditetapkan stakeholder yang berkompeten guna keberlangsungan hidup masyarakat.
“Pemetaan rawan bencana sesungguhnya telah dipetakan, kebijakan perencanaan telah disusun baik oleh pemerintah, tetapi yang menjadi masalah adalah penerapan fungsi dan peran pengawasannya yang sangat lemah, bahkan implementasinya cenderung masih banyak yang dipaksakan bahkan cenderung ditabrak atau dilanggar, seperti yang saya amati kasus di Cimanggung Kabupaten Sumedang, sudah jelas menabrak aturan dan peruntukannya,” imbuhnya.
Disinggung potensi dan perkembangan perubahan iklim sangat tinggi, trend kebencanaan yang semakin tahun semakin tinggi, Yudi melanjutkan, ada dua faktor yang harus dilakukan. Yaitu pola adaptasi dan mitigasi.
“Upaya-upaya mitigasi bencana sebetulnya sudah lama dilakukan oleh pemerintah maupun banyak pihak, akan tetapi masih kurang. Sudah seharusnya trend ini ditekan dengan mencari faktor-faktor penekan guna meminimalisir trend ini. Ada dua pola yang harus dilakukan, yaitu pola adaptasi dan mitigasi. Pola adaptasi perlu dipertimbangkan. Kondisi saat ini Kita dituntut merancang pola adaptasi baru, terutama yang harus dilakukan masyarakat yang berada di lokasi kawasan rawan bencana. Kemudian pola mitigasi, tentu pemerintah harus lebih cepat memikirkan bentuk mitigasi bencana sesuai pemetaannya, dan satu hal yang paling penting adalah implementasinya,”
Implementasi pola adaptasi dan mitigasi yang bagus, Yudi menambahkan, kondisi ini tidak terlepas dari penegakan lingkungan dan tata ruang. Saat ini belum ada kesadaran kolektif bahkan secara terbuka mengungkapkan pengakuan kesalahan bersama yang berani bertanggung jawab atas timbulnya bencana.
“Permasalah lingkungan seharusnya tidak berbatas wilayah administratif, tetapi berbasis DAS, disini perlu keterpaduan sama-sama. Aspek koordinasi dan sinergitas di pemerintahan daerah menjadi salah satu masalah tersendiri, masih tingginya ego sektoral justru berpotensi tidak menciptakan solusi. Sudah seharusnya ego sektoral ini dibuang jauh-jauh, sudah saatnya pemerintah memikirkan dan merancang pola-pola adaptasi dan mitigasi baru kebencaan ini agar bisa diterapkan oleh masyarakat guna menekan trend tingginya kebencanaan khususnya bencana berbasis ekologis seperti banjir dan longsor.” tukasnya. (Uwo)
