#iniruangkuHeadLine

Angka Deforestasi Sebagai Alarm Memburuknya Hutan Indonesia

Mediatataruang.com – Bencana terus menimpa Indonesia dalam satu bulan terakhir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir pada 14 Januari 2021 kemarin. Hal ini menyusul bencana banjir yang telah merendam 10 kota di provinsi Kalsel.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendorong pemerintah agar lebih tegas dalam menindak perusahaan atau korporasi yang memiliki dampak langsung pada lingkungan di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Walhi juga meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanggil perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha di area hutan dan wilayah Kalsel.

Walhi menilai, deforestasi atau penebangan liar menjadi inti permasalahan yang memicu terjadinya banjir di Kalsel.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono memaparkan, banjir yang terjadi diakibatkan karena 50 persen lahan dari total luas 3,7 juta hektar di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.

Persentase ini dengan rincian 33 persen diambil alih oleh perkebunan sawit dan 17 persen lainnya dikuasai oleh pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Tanaman Industri (HTI).

“Dari 3,7 juta hektar luas lahan di Kalimantan Selatan, 1,2 juta hektar dikuasai pertambangan, 620 hektar kelapa sawit,” jelas Kisworo.

“Seharusnya Jokowi hadir dan kuat. Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil,” tambahnya.

Maka dari itu, Kisworo selaku perwakilan dari Walhi meminta agar pemerintah dengan sigap memeriksa izin usaha industri ekstraktif di wilayah tersebut dan tidak lagi memberikan izin baru.

Pun jika terbukti telah terjadi kerusakan lingkungan, Kisworo mendesak agar pemerintah mampu memberikan hukuman yang tegas.

Kisworo juga menyayangkan sikap Presiden yang hanya menyalahkan curah hujan yang tinggi dan daya tampung sungai yang rendah menjadi penyebab banjir.

Padahal, menurut Kisworo, banjir tak hanya sekedar curah hujan tinggi, namun sebuah permasalahan ekologis karena sudah terlalu banyak izin usaha di wilayah hutan Kalsel.

Pemerintah juga dinilai kurang sigap dalam mempersiapkan bencana banjir, meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingati adanya curah hujan tinggi, tambah Kisworo.

Perlu diketahui, bentuk deforestasi yang terjadi di hutan Kalsel paling didominasi oleh usaha pembangunan, industri dan ekspor, dengan luas yang mencapai 25,3 ribu hektar.

Yang kedua disumbang oleh usaha Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 11,9 ribu hektar, Hutan Produksi Konservasi (HPK) 9,1 ribu hektar, Hutan Konservasi (HK) 4,6 ribu hektar dan Hutan Lindung (HL) 3 ribu hektar.

Menurut laporan Forest Watch Indonesia (FWI), sebanyak 12,8 juta hektar hutan di Kalimantan telah ‘dijajah’ oleh banyaknya izin usaha. Data ini tertulis dalam laporan bertajuk “Angka Deforestasi Sebagai Alarm Memburuknya Hutan Indonesia”

12,8 juta hektar ini terdiri dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 5,2 juta hektar, perkebunan kelapa sawit seluas 642 ribu hektare, dan tambang seluas 1,5 juta hektar.

Belum lagi lahan seluas 4,6 juta hektar yang masih bercampur antara HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit dan tambang.

Data ini juga belum termasuk luas wilayah yang diambil alih oleh perhutani.

Dengan luasnya wilayah hutan yang telah dikuasai oleh korporasi, tak heran jika tokoh peduli lingkungan mendesak pemerintah untuk tegas dalam memberikan izin usaha di wilayah tersebut.

Hutan yang semakin menipis tak hanya merugikan masyarakat jika terjadi bencana, namun juga mengganggu keseimbangan ekologis didalamnya.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close