Uncategorized

RESTORASI JUSTICE BAGI PELANGGAR, AKANKAH MENCIPTAKAN POLA RUANG YANG BERKEADILAN?

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil memberikan sanksi administratif berupa keadilan restoratif atau restorative justice kepada pengembang Grand Kota Bintang yaitu PT Kota Bintang Rayatri. Ini berkaitan dengan terjadinya penyempitan sungai cakung akibat pembangunan perumahan yang tidak sesuai standart perizinan, yang berakibat terjadinya banjir pada underpass Jalan Jakarta Outer Ring Road (JOOR) Kali Malang Bekasi.

“Selama pengembang Grand Kota Bintang bisa mengembalikan kembali fungsi sungai, maka Kami tidak akan mempidanakan mereka”, ujar Sofyan saat ditemui di kantornya.

Sementara Ahli Hukum Pertanahan Eddy Leks mengungkapkan, keadilan restoratif sejatinya berkaitan dengan aspek hukum pidana. Keadilan restoratif ini dapat diartikan sebagai tanggapan terhadap perilaku kejahatan yang berfokus pada pemulihan dari pelaku kejahatan dan penyelesaian atas masalah-masalah yang muncul dari perbuatan tersebut. “Korban, pelaku, dan masyarakat secara bersama-sama mengembalikan keselarasan di antara para pihak,” ujar Eddy.

Menurut dia, dalam UU 26, pelanggaran terhadap tata ruang bisa berakibat sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi pidana ini tentunya berujung pada hukuman penjara dan/atau denda. Fokus pada menjerat pelaku, bukan kepada pemulihan. Sementara, salah satu sanksi administratif dalam aturan tata ruang adalah pemulihan fungsi ruang.

“Dalam restorasi justice difokuskan pada pemulihan atau pengembalian fungsi ruang, sanksi berorientasi pada pemulihan atau pengembalian fungsi ruang sebagaimana sebelum pelanggaran terjadi” ujar Eddy kembali.

 Lebih lanjut menurut Eddy dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2021 yang baru ditandatangaini pada tanggal 2 Februuari 2021, bahwa pemulihan fungsi ruang adalah upaya untuk merehabilitasi agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang, yang tentunya akan dibebankan kepada pelanggar dengan pengawasan dari pemerintah.

Di tempat yang terpisah Chepy Dadan Komara mengatakan, bahwa setiap peraturan tata ruang yang sudah dan akan ditetapkan harus berorientasi pada terciptanya pola ruang yang berkeadilan. “Sejak lahirnya UU 26 2007 diikuti dengan berdirinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang di tahun 2014, masyarakat sangat mendambakan segera terwujudnya pola ruang yang memberi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” Ujar Chepy. (mtr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close