Media Tata Ruang – Senin, 31 Mei 2021 kemarin, untuk kesekian kalinya, jalan raya di atas terowongan yang bakal dilintasi kereta cepat Jakarta-Bandung, amblas (lihat https://www.pikiran-rakyat.com/…/terowongan-proyek…).
Alih-alih menundukkan muka, mengakui kesalahan, dan segera memperbaiki, Sekretaris Perusahaan PT KCIC yang menaunginya, masih juga bersilat lidah. Katanya, jalan yang amblas adalah jalan lama. Sementara fakta lapangan sebagaimana yang ditelusuri Harian Pikiran Rakyat — juga didukung kesaksian warga sekitar yang mereka wawancara — ruas jalan yang amblas itu justru adalah jalan baru untuk menampung pengalihan lalu lintas dari ruas yang lama.
”Eta jalan enggal (Itu jalan baru),” kata Amil, 50 tahun, warga Sasaat terkait titik amblesnya jalan dan terowongan tersebut (lihat https://www.pikiran-rakyat.com/…/beda-keterangan-pt…).
Kesalahan utama proyek ini adalah mengabaikan planologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi perencanaan spatial di mana hasrat dan keinginan yang ingin diwujudkan tersebut, berada.
Ruang yang menaungi hajat dan kepentingan publik, sebagaimana kawasan yang dihubungkan maupun dilintasi kereta cepat dari Cina tersebut, merupakan lokus falsafah dasar bangsa Pancasila, wajib diwujudkan. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, planologi adalah satu-satunya ilmu pengetahuan dan teknologi spatial yang mampu memastikan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara tersebut, terejawantahkan dengan seksama. Bahwa republik yang kemerdekaannya diperoleh lewat pertumpahan darah dan perjuangan panjang ini, menjunjung prinsip kesejahteraan. Prinsip yang tak bakal membiarkan kemiskinan diderita rakyatnya ketika sudah merdeka (lihat https://www.facebook.com/284768215381279/posts/1090430201481739/)
Perhatikanlah dengan seksama petikan pidato Bung Karno di bawah. Saat beliau hadir di Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan). Hari bersejarah yang kemudian kita sepakati sebagai lahirnya Pancasila.
” … Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? … Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni ‘politiek-economische democratie’ yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial …”
baca juga Gorong Gorong Mengecil Akibat Pembangunan KCIC, Lebak Sari KBB Jadi Langganan Banjir
Karena ilmuwan maupun profesional yang mengaku diri menguasai dan memahami ilmu planologi, patut dan semestinya mendeklarasikan catatan soal ‘apa yang belum tercakup’ dan ‘siapa yang masih terabaikan’, pada gagasan maupun pemikiran (perencanaan)-nya, maka saya menghubungi ketua IAP, asosiasi yang katanya menaungi profesional planologi. Sebab, kekacauan spatial yang berlangsung pada proyek pembangunan kereta cepat ini, patut dipertanggung jawabkan ilmuwan maupun profesional planologi yang dilibatkan di sana.
Bung Andi Simarmata, ketua asosiasi saat ini, tak dapat menyebutkannya. Karena sepanjang pemahaman dan pengetahuan yang bersangkutan — sebagaimana juga saya maklumi — memang tak pernah mendengar adanya kajian planologi yang menyeluruh dan terpadu di balik keberadaan proyek itu.
Artinya, pemerintah melakukan upaya ‘untung-untungan’ pada setiap gagasan yang diyakininya ‘sendiri’ memberi kebaikan bagi bangsa ini. Tanpa memperdulikan planologi yang mampu menawarkan gagasan ‘politiek-economische democratie’ pada ruang wilayah Indonesia ini.
Hal yang sangat mengecewakan di bawah kepemimpinan Joko Widodo ini, adalah pengabaiannya terhadap planologi. Entah apa yang merasuki fikirannya hingga keranjingan ‘memaksakan niat yang dikiranya baik’ tapi mengabaikan keniscayaan ilmu dan pengetahuan itu. Hal yang justru bisa menyebabkan keadaan berbalik jadi malapetaka. Seperti apa yang telah dan bakal kita saksikan pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ibukota baru di Kaltim, MRT dan LRT di Jabodetabek, dan berbagai gagasan infrastrukturnya.
Planologi itu ada dan penting. Jika karya-karyanya selama ini belum mewarnai keberhasilan pembangunan, hal tersebut sesungguhnya bagian dari proses yang harus kita lalui. Tapi apa pun dan bagaimana pun, bukanlah menjadi suatu pembenaran untuk mengesampingkan, bahkan mengenyahkannya begitu saja.
Sepak terjang yang dipertontonkan Joko Widodo dan pemerintahannya, terkait ilmu pengetahuan planologi, merupakan sejarah kemunduran bagi bangsa Indonesia. Setelah dia menafikan cita-cita Reformasi yang kita kumandangkan untuk.menyingkirkan pemerintahan Orde Baru tahun 1998 lalu (lihat https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226422056441175&id=1336550387).
“Ieu mah jalur rame, mobil bareurat ti proyek ongkoh, ti umum ongkoh (Ini jalur ramai, ada mobil berat dari proyek yang melintas, juga mobil umum),” ucap Engkus, Ketua RW 04, kampung Sasaksaat, desa Sumurbandung, yang sangat berdekatan dengan jalan yang amblas dan berada di atas terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung itu. (*Jilal Mardhani)
