#iniruangkuHeadLineNasional

Hutan Rusak bukan akan Tambah Rusak Tetapi akan Hilang

Mediatataruang – UU NOMOR 11 TAHUN 2020 tentang cipta kerja Telah Merombak Beberapa Peraturan,diataranya Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kehutanan dan beberapa Peraturan MenLHK yang saat ini sedang dibuat. Jika dibaca seluruhnya 99% berdampak pada Kerusakan Kawasan Atas Kepentingan Pemodal dan Kebijakan Terpusat sehingga sulit di intervensi Oleh Masyarakat di tingkat Tapak yang merasakan akibatnya

Kita ambil Cotoh 1 Pasal Terkait “Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Kehutananan seperti Food Estate, Tambang, Jalan Tol dll”  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Di ketentuan Pasal 52, Pasal 88 dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Secara Sederhana Berbicara masalah Penggunaan Kawasan Hutan telah dikeluarkan

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN, SERTA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Baca juga Yang merusak hutan Indonesia itu siapa? Jari telunjuk ke arah Kantor KLHK

Dimana Point dalam Hal Tersebut Banyak berdampak terhadap Kepentingan Manusia Memanfaatkan Hutan Secara sistematis Terstruktur dan Tanpa Syarat Sehingga dapat Menghilangkan Sebuah Kawasan Yang Bernama Hutan. Akibat

1.Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

2.Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

3.Pelepasan Kawasan Hutan

4.Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Kehutanan

Dari Empat Hal tersebut Tidak Nampak Ketatnya Pengawasan serta Kewajiban akan tetapi justru Kemudahan kemudahan dilakukan atas dasar kepentingan Manusia. yang akan dinikmati Kapitalis yang sudah berkongsi dengan Legislatif.

Kami menyoroti Point 4 dimana pada Sebelum adanya UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diperlukan kelengkapan PermenLHK 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dimana secara subtansi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Program Pembangunan Kecuali Pertambangan wajib Mengganti Penggunaan tersebut dua kali lipat luasan penggunaan dan 1 kali lipat jika digunakan untuk pembangunan Sarana Umum yang dilaksanakan pemerintah.

Namun Saat Ini Baik Swasta dan Pemerintah Tidak perlu lagi Mengganti Kawasan Hutan Baru jika akan Menggunakan Kawasan hutan lainnya,Mereka Cukup membayar Nilai Nominal dengan nama PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)

Bisa kita bayangkan berapa nilainya dan sebandingkah nilai tersebut?

Kita ambil contoh pohon saja sudah akan bernilai triliun jika diganti sama nominal karena telah menghasilkan oksigen tanpa henti. lalu jika kawasan berapa pohon yang akan hilang. belum lagi ekosistem didalamnya

Untuk Penetapan Kawasan Hutan dan Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan saja sudah terlihat arah tujuan Birokrasi memberi peluang tinggi pada investor apalagi soal penggunaan dengan istilah PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Apalagi Sorotan Kami Terhadap PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Baca juga Abaikan Planologi dan Tuailah Malapetakanya

Penggunaan Sebagian Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Disilah yang sangat tragis dimana hutan mudah dibeli dan hilang, beda dengan sebelum lahirnya UU 11 cipta kerja. Jika Kita Berpikir Adil harusnya Hutan Ganti Hutan Sekarang Hutan cukup ganti Uang yang namanya PNBP Maka dari itu kami simpulkan Hutan Kita yang sudah Rusak bukan akan tambah Rusak akan tetapi akan hilang akibat Pelepasan Kawasan Penggunan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Non Kehutanan Serta Perambahan Besar Pemilik Ijin akibat tidak jelas nya tata batas Hutan, Maka Kami Meminta Para Rimbawan Di Kehutanan mempertimbangkan Subtansi Kewajiban Uang tersebut walau secara fakta Penggantian Hutan pun Tidak cukup jelas (*Dedi Kurniawan Ketua BP FK3I Jawa Barat/Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close