HeadLine

DPR RI Desak KLHK Berikan Sanksi ke Perusahaan Pemegang IPPKH yang Belum Bayar PNBP

Mediatataruang.com, Jakarta – Dalam rapat dengar pendapat panja mengenai penggunaan, pelepasan dan perusakan kawasan hutan, DPR RI Komisi IV mempertanyakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejauhmana tindak lanjut mengenai kewajiban penyelesaian target PNBP tertunggak sebesar Rp 2,6 triliun. Hal ini disampaikan Muslim dari Fraksi Demokrat dan H. Sulaeman L. Hamzah dari Fraksi Nasdem.

“Selanjutnya DPR RI juga mempertanyakan penyediaan lahan  dan pengguna kawasan  hutan untuk 341 pemegang izin akan dilaksanakan sejauh mana. Tanggapan dari KLHK berdasarkan peraturan pemerintah No 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan pengguna kawasan hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya dengan kewajiban sebagai berikut a. membayar PNBP Kompensasi, b. membayar PNBP pengguna kawasan hutan, c. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS,”ujarnya.

Menurut Pelaksana tugas Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK Ruandha Agung Sugardiman menyebutkan dari 341 wajib bayar, hingga saat ini piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH) mencapai Rp 2,6 Triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,6 triliun dalam penanganan satuan kerja KLHK dan Rp 997 miliar ditangani oleh KPNL.

“Strategi tindak lanjutnya dengan melaksanakan verifikasi PNBP-PKH, kemudian dilakukan koordinasi antar instansi terkait pengawasan dan pengendalian bersama KLHK, Kemenkeu, ESDM dan Perhutani. Disamping itu juga Dirjen PKTL telah mencabut IPPKH dan mengusulkan 42 wajib bayar untuk pembekuan IPPKH yang memiliki PNBP-PKH terutang dan telah diberikan SP3,”ungkapnya.

Ruandha menjelaskan sebelumnya, untuk mengurangi piutang tersebut pada Juli 2020 KLHK telah memberikan surat peringatan pencabutan kepada 14 perusahaan di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Enam perusahaan tidak merespon peringatan tersebut, lima perusahaan merespon dan membuat komitmen, dua perusahaan melunasi dan satu perusahaan habis jangka waktu izinnya.

“Berjalannya waktu ada tiga perusahaan yang tidak memenuhi komitmen dan dua perusahaan lain sudah atau sedang memenuhi komitmennya melalui pencicilan piutang,”ucap Ruandha.

Oleh karena itu Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah terutama KLHK untuk melakukan proses pemberian sanksi kepada para wajib bayar dari para perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang belum melaksanakan pembayaran PNBP. Kemudian meminta KLHK untuk menyampaikan data nama nama perusahaan wajib bayar dan rencana target penyelesaian pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP tetunggak oleh pemegang IPPKH tahun 2021. Serta meminta penyampaian laporan tertullis atas tindak lanjut dan kemajuan pelaksanaannya secara periodik setiap tiga bulan. *

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close