Mediatataruang.com – Munculnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan harapan baru bagaimana bangsa dan Negara ini bergeliat merespon kebutuhan pembangunan dengan cara menyedot Investasi sebesar-besarnya didukung peraturan perundangan yang saling mendukung tidak bertentangan, sehingga dengan adanya Undang-undang sebagaimana dimaksud diantaranya akan terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.
Namun, sepertinya hal tersebut cukup menyesakan dada Ketika melihat turunan Undang-undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada pasal 94 butir 6 point b, yaitu “Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib membayar PNBP kompensasi” point a di tentang lahan kompensasi yang pada awalnya sebagaimana Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, Bagian Satu Pasal 6 Ayat (2) butir a, tercantum tentang kewajiban pemegang IPPKH untuk menyediakan lahan kompensasi dengan rasio 1 : 1 untuk non komersial dan 1 : 2 untuk komersial.
Pada lahan kompensasi sebagaimana dimaksud, kemudian pada Bagian Tiga Pasal 15 butir c, pemegang IPPKH wajib melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi, berubah pada Peraturan pemerintah baru tersebut dimana kewajiban menyediakan lahan kompensasi dan melakukan penanaman pada lahan dimaksud dapat diganti dengan membayar langsung lahan pengganti sebagaimana dimaksud dengan PNBP Kompensasi. Negara, sepertinya tengah memberikan alternatif belum dipenuhinya kewajiban lahan kompensasi dengan rupiah instan agar masalah mereka dapat segera tuntas dan kas negara terisi dengan jelas. Benarkah demikian?
Tahun 1966 – hingga jelang akhir tahun 1980-an masa sulit pasca kemerdekaan, Indonesia pernah merasakan masa deforestasi besar-besaran, dimana kondisi Indonesia pada saat itu membutuhkan anggaran besar bagi pembangunan, sektor kehutanan melalui eksploitasi kayu, pada saat itu menjadi andalan kontribusi untuk mendapatkan modal pembangunan. Namun demikian, tahun 1990-an paradigma kehutanan Indonesia kemudian berubah, yang pada mulanya melakukan eksploitasi sumber daya alam hutan berupa kayu diekstraktif besar-besaran, berubah paradigma menjadi pengelolaaan hutan lestari, yang lebih memperhatikan kelestarian dan mengurangi ekstraksi secara langsung untuk menekan laju deforestasi.
Deforestasi di Indonesia diantaranya terjadi dikarenakan konversi kawasan hutan untuk penggunaan oleh sektor lain, seperti perluasan pertanian, pertambangan, perkebunan dan transmigrasi, pengelolaan hutan yang tidak lestari; pencurian kayu atau penebangan liar; perambahan dan okupasi lahan pada kawasan hutan serta kebakaran hutan. Dan khususunya dalam hal pertambangan, Pemerintah Indonesia secara masiv dari tahun tahun sebelumnya mengeluarkan Izin Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan sejak tahun 2008, kemudian IPPKH yang diberikan meningkat tajam di tahun 2013-2014 lalu melandai pada tahun selanjutnya hingga tahun 2019. Secara keseluruhan, sejak tahun 2007, IPPKH pertambangan yang pada mulanya berjumlah 4 IPPKH tambang pada luasan 248,10 Ha, kemudian berkembang menjadi 851 IPPKH pada luasan 556.239,88 Ha per tahun 2020.
Berdasarkan data statistik kehutanan Indonesia tahun 2013 s/d tahun 2019, luas Kawasan Indonesia ternyata berkurang seluas 10.356.825,02 ha dari 136.173.847,98 Ha pada tahun 2013 menjadi 125.817.022,96 Ha di tahun 2019. Sementara itu, perkembangan IPPKH dari 2007 baik tambang maupun bukan tambang hingga 2020, yang pada mulanya berjumlah 42 ijin IPPKH dengan luasan dari 249.768,99 Ha di tahun 2007 berkembang menjadi 1.340 izin di tahun 2020 dengan luas 622.389,24 Ha. Artinya, terdapat kenaikan tajam IPPKH dalam rentang waktu 13 tahun ini.
Adapun luas lahan kompensasi yang didapat negara dari memberikan IPPKH sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 adalah seluas 10,649.87 yang dikontribusi dari 158 unit atau 11,76% pemegang IPPKH, hal ini dapat diartikan dalam rentang waktu tersebut terjadi penambahan luasan hutan seluas 10,649.87 Ha, dan hal ini dapat dibayangkan jika secara tertib dan tegas Pemerintah menuntut pemegang IPPKH memenuhi kewajiban Lahan Kompensasi, secara sederhana seharusnya seiring waktu luasan hutan akan bertambah dan tutupan hutan dapat digantikan dengan mengupayakan penanaman pada lahan.
Namun demikian, jika mekanisme ini dihilangkan dan dapat digantikan dengan PNBP kompensasi dengan harga yang sangat murah, tentunya pemegang IPPKH akan memilih mekanisme yang lebih mudah, cukup dengan cara membayar PNBP pada kas negara, urusan kewajiban selesai. Demikian halnya para pemohon IPPKH baru, investasi di sektor kehutanan untuk kepentingan non kehutanan akan menjadi bunga bagi lebah, berbondong bonding datang dikarenakan kewajiban yang sangat mudah, cukup dengan membayar kompensasi PNBP.
Mekanisme PNBP Kompensasi ini berpotensi mengulang sejarah lama terulang kenbali, sudah cukup bangsa ini menjalani trauma rusaknya hutan sebagai dampak negative penyediaan dana pembangunan pasca kemerdekaan, dan perlu dengan gigih Bersama-sama mencegah untuk tidak terulang lagi.
Ibarat pedang bermata dua, dalam waktu cepat kas negara akan terisi dari pemenuhan kewajiban yang masih tertunggak, namun dalam jangka panjang mempertahankan luasan hutan dan tutupan hutan menjadi muskil terjadi, serta yang akan terjadi justru pengurangan luasan dan tutupan hutan. Rencana penetapan PNBP Lahan Kompensasi tersebut ibarat borok pada paru-paru dunia, yang tidak diobati tetapi justru malah dikorek diperbesar lubangnya oleh tangannya sendiri, beranggapan akan menyembuhkan alih-alih justru malah menjemput kematian, menyengsarakan generasi masa depan.
Luasan tutupan hutan di Indonesia per 2019 sebagaimana Statistik 2019 adalah pada indeks 62.00 yang pada 4 tahuh sebelumnya yaitu tahun 2015 indeks 58.55, artinya Luas tutupan hutan (Forest cover index) dan perubahan tutupan hutan (Forest performance index) maupun Kondisi tutupan tanah (Soil condition index) dalam kondisi membaik serta Kondisi tutupan lahan di kanan kiri sungai (ekosistem riparian) dan Kondisi habitat (Land habitat index) demikian halnya Tingkat fragmentasi hutan/habitat dalam kondisi cukup aman (baik), hanya saja ini menjadi bahan kewaspadaan kemudian Ketika PNBP lakom diterapkan.
Berapa nilai PNBP kompensasi yang direncanakan akan diterapkan oleh Pemerintah, berdasarkan informasi yang beredar, besar nilai PNBP lahan kompensasi yang akan diterapkan oleh Pemerintah adalah sebesar Rp. 11.000.000 – 12.000.000 per hektar, atau seharga Rp. 1.100,- – Rp. 1.200,- sepanjang masa waktu IPPKH. Jadi seandainya seorang pemegang IPPKH menunaikan kewajiban pemegang IPPKH pada luasan 200 Ha untuk 13 tahun, maka pemegang izin tersebut cukup membayar Rp. 2.400.000.000,- untuk 13 tahun, atau secara sederhana cukup membayar Rp. 84,61,- (delapan puluh empar koma enam puluh satu per serratus rupiah) – 92,31,- (Sembilan puluh dua koma tiga puluh satu per seratus rupiah) per meter per tahun. Sangat murah sekali, lalu bagaimana dengan biaya perbaikan lingkungan akibat kerusakan yang ditimbulkan?
Lahan kompensasi sebagaimana Permen LHK No. 27 Tahun 2018 merupakan bagian kewajiban dari pemegang IPPKH, urusan ini dilaksanakan dengan keharuskan menyiapkan lahan pengganti sebesar 2x luasan dari area hutan hutan Produksi atau Hutan Lindung yang dipergunakan pemegang IPPKH, yang disediakan di luar areal hutan yang kemudian ditanami pepohonan agar dapat mengganti 2x lipat tutupan hutan yang dibuka dan dipergunakan kepentingan lain di luar kepentingan kehutanan, serta akan ditunjuk dan ditetapkan sebagai hutan oleh Menteri LHK.
Logikanya, dalam hal ini seharusnya IPPKH yang diberikan Menteri LHK tertib diiringi para pemegang IPPKH dengan menyediakan lahan kompensasi, dan Kementerian LHK seharusnya lebih tegas menerapkan sangsi terhadap mereka. Jikalah dikatakan kewajiban lahan kompensasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pemegang IPPKH, sepertinya hal tersebut tidak lah beralasan, bagaimana tidak, pada tahun 2014 sebanyak 137 unit IPPKH dapat menyelesaikan kewajiban lahan kompensasi sebanyak 9,376.04 Ha, dan pada tahun 2019 terdapat peningkatan, meningkat menjadi 158 unit pemegang IPPKH dapat menuntaskan pemenuhan kewajiban lahan kompensasi seluas 10,649.87 Ha.
Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat contoh perusahaan yang dapat meuntaskan kewajibannya dalam upaya mengembalikan tutupan area hutan terhadap kawasah nutan yang dpergunakan, dan tentunya seharusnya kementerian LHK dapat mendorong 1.182 unit pemegang IPPKH lainnya untuk dapat mewujudkan kewajibannya, jikalah tersumbat, seharusnya secara jujur menyampaikan kepada public sumbatannya, atau merubah perangkat aturan yang dapat memudahkan pemenuhan kewajiban tersebut tanpa mengurangi resiko kerusakan lingkungan dalam jangka Panjang.
Pada areal kompensasi sebagaimana dimaksud, sebagaimana Permen LHK No. 27 Tahun 2018, pemegang IPPKH memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi, dan jika PNBP lahan Kompensasi tersebut diterapkan maka kedepan, tidak akan ada kegiatan penanaman atau perbaikan luasan area hutan tambahan yang akan terjadi, karena upaya ini terhapus dengan sendirinya oleh pemenuhan kewajiban bersifat pemenuhan instant cash kewajiban kompensasi pemegang IPPKH baik yang menunggak IPPKH maupun yang baru mandapatkan izin.
Kewajiban rehabiltasi DAS selain pada sirnanya kewajiban ini, padahal merupakan jaminan tetap seimbangnya ekosistem, berimbas pula pada hal lainnya, diantaranya adalah ketersediaan lapagan pekerjaan mulai dari penanaman, pemeliharaan Tahun I dan II yang menyediakan lapangan pekerjaan 3 – 19 orang per Ha per kegiatan sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor: SK.42/PDASHL/SET.4/KEU.1/10/2020 Tanggal: 30 Oktober 2020.
Sebagai simulasi, jika sebuah perusahaan memegang izin IPPKH seluas 100 Ha, dan dibebani kewajiban lanah kompensasi seluas 200 Ha, maka pada luasan wilayah tersebut akan dilakukan penanaman yang dilaksanakan oleh 600 – 3.800 HOK atau tersedia anggaran sebesar Rp. 272.000.000,- sampai dengan Rp. 5.508.000.000,- (disesuaikan rayon) yang dapat menjadi dibagikan pada msyarakat yang bekerja pada kegiatan penanaman, dan hal tersebut masih terbuka potensi bagi kegiatan Pemeliharaan I dan Pemeliharaan II.
Itu hanya simulasi pada satu sample IPPKH, bagaimana jika hal tersebut dapat dilaksanakan secara berangkai dalam rentang waktu 5 tahun terhadap 1.182 pemegang IPPKH, tentunya hal tersebut akan sangat membantu peningkatan kemampuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, yang selaras dengan upaya pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan.
Dalam hal rehabilitasi tanaman, katakanlah dalam 1 Ha Kawasan dibutuhkan 1.100 batang tanaman rehabilitasi, maka dalam luasan 200 Ha lahan kompensasi tersebut, berpotensi tumbuh 220.000 batang pohon batang dalam 10 atau 30 tahun kedepan akan sangat membantu upaya kontribusi pengurangan emisi carbon di Indonesia, peningkatan tutupan luasan hutan dan dalam jangka Panjang tentunya terdapat harapan peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang berpengaruh kuat pada kualitas DAS pada wilayah tertentu, dan menggangu upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia.
Namun demikian, jika PNBP Kompensasi diterapkan peluang peningkatan ekonomi dan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup yang diandalkan dari kewajiban lahan kompenasi akan sirna, dan kita Bersama dapat membayangkan apa yang terjadi kemudian jika harapan-harapan tersebut diruntuhkan.
Mudahnya kompenasi yang akan ditunaikan oleh pemegang IPPK baik yang akan telah memiliki maupun baru mendapatkan IPPKH, akan mendorong terjadinya penguasaan SDA oleh Sebagian orang, dengan demikian hal ini berpotensi semakin dalamnya jurang ketimpangan social pengelolaan dan pemanfaatan SDA, secara social, hal ini berpotensi memperuncing kecemburuan social di tengah upaya menentramkan kemajemukan masyarakat Indonesia.
Ibarat dinamit yang dipasang pada area tambang untuk membuat lubang galian tambang, penerapan PNBP Kompensasi ini berpotensi akan menjadi ledakan berangkai permasalahan pengurangan area hutan, pengurangan tutupan hutan, terdegradasinya kualitas lingkungan, menyusutnya keragaman hayati, ketimpangan sosial, akan kah kita jalani masa suram pengelolaan SDA seperti yang diawali 55 tahun yang lalu? Anda lah yang menentukan.
