#iniruangkuHeadLineOpini

Revolusi Kehutanan

SALAH SATU DAMPAK UU CILAKA OMNIBUSLAW SEKTOR KEHUTANAN YANG SADAR ATAU TIDAK SADAR AKAN MENJUAL KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA

Mediatataruang.com – UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Telah Merombak Beberapa Peraturan,diataranya Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kehutanan dan beberapa Peraturan MenLHK yang saat ini sedang dibuat.Jika dibaca seluruhnya 99% berdampak pada Kerusakan Kawasan Atas Kepentingan Pemodal dan Kebijakan Terpusat sehingga sulit di intervensi Oleh Masyarakat di tingkat Tapak yang merasakan akibatnya

Kita ambil Cotoh 1 Pasal Terkait “Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Kehutananan seperti Food Estate,Jalan Tol,dll” Dimana Kedepan Kehilangan Hutan Akibat Pembangunan Tersebut tidak Terelakan dan Hutan Hilang menjadi Jalan Tol atau Pembangunan lainnya yang dimiliki Kementerian lain padahal pada saat itu kawasan ditanggungjawabkan pada KLHK untuk tetap menjadi Hutan.  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Di ketentuan Pasal 52, Pasal 88 dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan,

Secara Sederhana Berbicara masalah Penggunaan Kawasan Hutan telah dikeluarkan

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERENCANAAN KEHUTANAN, PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN, SERTA PENGGUNAAN

KAWASAN HUTAN dan Usulan Nilai Ganti Rugi jika Kita Merusak dan Menghilangkan HutAn dengan sejumlah uang yang dinamakan PNBP dimana Uang tersebut larinya ke Kementerian Keuangan untuk kepentingan Pengrusakan lingkungan lainnya.

Dimana Point dalam Hal Tersebut Banyak berdampak terhadap Kepentingan Manusia,Namum Manusia Serakah segelintir bukan Manusia sesuai Amanat UUD $% PAsal 33. Memanfaatkan Hutan Secara sistematis Terstruktur dan Tanpa Syarat Sehingga dapat Menghilangkan Sebuah Kawasan Yang Bernama Hutan.(hal itu yang tersirat dan akan terjadi kedepan)

Hal itu bisa dicontohkan dengan Aktifitas Negara merusak Hutan seperti :

1.Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Demi Kepentingan Non Kehutanan

2.Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Non Kehutanan

3.Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Non Kehutanan

4.Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Kehutanan lainnya

Dimana 4 Point tersebut demi Kepentingan Investor bukan kepentingan Masyarakat sesuai amanat Undang Undang

Di sisi Lain Dari Hal tersebut Tidak Nampak Ketatnya Pengawasan serta Kewajiban akan tetapi justru Kemudahan kemudahan dilakukan atas dasar kepentingan Manusia. yang akan dinikmati Kapitalis yang sudah berkongsi dengan Eksekutif, Legislatif bahkan Yudikatif.

Kami menyoroti Point 4 dimana pada Sebelum adanya UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diperlukan kelengkapan PermenLHK 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dimana secara subtansi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Program Pembangunan Kecuali Pertambangan wajib Mengganti Penggunaan tersebut dua kali lipat luasan penggunaan dan 1 kali lipat jika digunakan untuk pembangunan Sarana Umum yang dilaksanakan pemerintah.

Namun Saat Ini Baik swasta dan Pemerintah Tidak perlu lagi Mengganti Kawasan Hutan Baru jika akan Menggunakan Kawasan hutan lainnya,Mereka Cukup membayar Nilai Nominal dengan nama PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dimana dana tersebut bukan untuk pemulihan kawasan karena masuk kas Negara di kementerian Keuangan yang rawan akan Korupsi sebagai identitas negara

Bisa kita bayangkan berapa nilainya dan sebandingkah nilai tersebut.

Kita ambil contoh pohon saja sudah akan bernilai triliun jika diganti sama nominal karena telah menghasilkan oksigen tanpa henti.lalu jika kawasan berapa pohon yang akan hilang.belum lagi ekosistem didalamnya

Untuk Penetapan Kawasan Hutan dan Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan saja sudah terlihat arah tujuan Birokrasi memberi peluang tinggi pada investor apalagi soal penggunaan dengan istilah PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Apalagi Sorotan Kami Terhadap

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Penggunaan Sebagian Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Disilah yang sangat tragis dimana hutan mudah dibeli dan hilang,beda dengan sebelum lahirnya UU 11 cipta kerja.

Jika Kita Berpikir Adil harusnya Hutan Ganti Hutan Sekarang Hutan cukup ganti Uang yang namanya PNBP Maka dari itu kami simpulkan Hutan Kita yang sudah Rusak bukan akan tambah Rusak akan tetapi akan hilang akibat Pelepasan Kawasan Penggunan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Non Kehutanan Serta Perambahan Besar Pemilik Ijin akibat tidak jelas nya tata batas Hutan Dan kawasan tersebut akhirnya akan dimiliki kapitalis bukan Negara.

Maka Kami Meminta Para Rimbawan Di Kehutanan mempertimbangkan Subtansi Kewajiban Peraturan yang ada, jangan hanya jadi Kacung dan Tukang Cuci Piring karena Nilai Uang tersebut walau secara fakta Penggantian Hutan pun Tidak cukup jelas

(*Dedi Kurniawan Ketua BP FK3I Jawa Barat/Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close