#iniruangkuHeadLineOpini

PK3I : KLHK Calo Tanah Atau Pelestari Hutan ?

Mediatataruang.com – Sebelum Lahirrnya UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA dan Sesudah ditetapkan nya UU tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang seharusnya menjadi salah satu Kementerian yang mengatur siklus kelola kawasan agar lestari faktanya Tidak sesuai yang diharapkan. Kasus Pembalakan Liar, Penurunan Fungsi kawasan tanpa adanya perbaikan kawasan, Penetapan Tata Batas yang banyak Menimbulkan Konflik, Pelepasan Kawasan Hutan Tanpa adanya Pengawasan dan Penindakan Terhadap Tanggung Jawab Kawasan Pengganti, Pemanfaatan Kawasan Untuk Kepentingan Strategis Nsional yang tidak dikawal dengan ketat serta Aktifitas Perbaikan Kawasan Rusak menjadi catatan Kami 7 Tahun ke belakang.

Beberapa peraturan Mentri hingga Peraturan turunan nya memperlihatkan adanya indikasi Mempermudah kepentingan investor dan menekan Kepentingan  masyarakat untuk mempertahankan hidup (masyarakat yg berdekatan dengan kawasan).

Ditambah dengan lahirnya UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA yang menurunkan aturan PP 23 Kehutanan dan Permen LHK serta Usulan dari Dirjen PKTL terkait Pinjam Pakai kawasan yang diganti dengan PNBP (sejumlah Uang ) dimana Uang tersebut masuk ke kementerian Keuangan dan berindikasikan tidak akan maksimal untuk pemulihan kawasan hanya menjadi alat memperjual-belikan ijin kawasan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Harga PNBP tersebut pun tidak realistis dan terkesan sangat tidak sepadan dengan nilai fungsi kawasan, Maka dari Itu FK3I JABAR meminta DPR Komisi IV dan Bapak Presiden Jokowi janagan Hanya keras di media social tetapi langsung melakukan Tindakan Tegas. Kami Tidak Perlu Pencitraan Kami Ingin Kawasan Hutan tetap terjaga Lestari untuk generasi mendatang, jadilah penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan PNBP murah akankah KLHK dapat menjaga dan merawat hutan listari ?

KLHK jangan memberikan blanko kosong dan menambah tugas baru, PNBP atau Denda yang lama tidak bisa tertagih, seperti tagihan PNB 2.6 T dan Denda kepada pembakar hutan yg hanya jadi catatan piutang tanpa bisa masuk kas negara bahkan menjadikan Hutan Hilang Kas Negara tetap kerontang  (*Dedi Kurniawan Ketua BP FK3I Jawa Barat/Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close