#iniruangkuHeadLineNasional

Greenpeace : PP 23/2021 Berpotensi meningkatkan deforestasi

Mediatataruang.com – PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjadi aturan turunan UU Cipta Kerja yang menghapus pasal mengenai kewajiban pemerintah menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30 persen dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Aturan ini sebelumnya ada pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dengan penghapusan angka 30 persen ini semacam karpet merah bagi daerah yang Luasan Kawasan Hutan masih luas untuk mengeksploitasi hutan lebih masif. Dengan tidak ada batas minimal dan adanya kemudahan pemberian izin di sektor hutan ini memungkinkan Luasan Kawasan Hutan di tiap daerah lebih rendah dari 30 persen di masa depan. Dengan demikian kebijakan ini pun berpotensi meningkatkan deforestasi karena terdapat ketidakpastian batas minimal kawasan hutan yang harus dipertahankan di setiap daerah. Hal ini ditambah dengan semakin mudahnya pemberian izin untuk kegiatan di hutan, baik untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hingga pemungutan hasil hutan kayu maupun bukan kayu.

Dalam statement, Menteri KLHK terkait angka 30 persen ini beliau berdalih bahwa sustainability tools akan membantu mempertahankan luasan kawasan hutan. Hal ini patut dipertanyakan sebab dalam riset Greenpeace Destruction: Certified menunjukan aturan negara yang mengikat terbukti lebih efektif dari perangkat keberlanjutan volunteering.

Baca juga Hasto Kristiyanto : PDI Perjuangan Tolak PP 23/2021 Yang Melupakan Semangat Hutan Lestari

Lebih jauh lagi, PP No. 23/2021 ini memberikan kelengkapan hukum bagi aturan lain yakni Permen LHK 24/2020. Peraturan ini mengklarifikasi penerapan Pasal 110A dan 110B dan memberikan pendekatan yang lebih rinci untuk melegalkan (atau memberikan sanksi) perkebunan di kawasan hutan, tergantung pada apakah izin dipegang sesuai dengan rencana tata ruang lokal, dan peruntukan hutan (misalnya hutan lindung). dan hutan konservasi, hutan produksi).

Aturan ini juga dipakai dalam membuka ruang pemanfaatan hutan lindung untuk food estate serta amnesti/ pemutihan sawit dalam kawasan hutan. (*)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close