Tak Mudah Menetapkan Luas Hutan Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung

Mediatataruang.com – Kita tau bahwa dalam PP 23 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pasal tentang penetapan angka 30% penetapan hutan telah dicabut, angka 30% luas hutan di setiap wilayah tidak lagi menjadi pedoman, akan tetapi penentuan pedoman luas hutan berdasarkan penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan sejak ditetapkannya Undang￾undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kini Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pedoman daya dukung dan daya tampung lingkungan disebutkan bahwa dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, amanat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang dalam sejumlah pasal, diantaranya Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).