Mediatataruang.com – Kita tau bahwa dalam PP 23 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pasal tentang penetapan angka 30% penetapan hutan telah dicabut, angka 30% luas hutan di setiap wilayah tidak lagi menjadi pedoman, akan tetapi penentuan pedoman luas hutan berdasarkan penghitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan sejak ditetapkannya Undangundang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kini Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan pedoman daya dukung dan daya tampung lingkungan disebutkan bahwa dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, amanat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang dalam sejumlah pasal, diantaranya Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Baca juga Hutan Rusak bukan Tambah Rusak Tetapi akan Hilang
Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang pula pada Pasal 19, yang menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Keterkaitan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan KLHS, RPPLH dan pemanfaatan sumberdaya alam sebagaimana digambarkan pada diagram keterkaitan DDTLH
Lalu bagaimana cara menghitung luasan hutan jika pertimbangannya daya dukung dan daya tampung lingkungan karena tidak lagi ditetapkan absolut angka 30%?
Jika dilihat dari definisinya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup
untuk dapat mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
Konsep daya dukung secara umum dapat dilihat dari dua sisi yaitu:
a. Dari sisi ketersediaan, dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada di suatu wilayah
b. Dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah
Baca juga KONTRADIKSI PP 23 2021 TENTANG KEHUTANAN DARI SISI TATA RUANG
Pada point’ a diatas akan sangat mudah melakukan penetapan kawasannya jika wilayah mempunyai karakteristik tegakan tanaman yng luas, akan tetapi jika suatu wilayah dengan kondisi tertentu tak banyak tegakan akan sangat sulit mendapatkan luasan optimal.
Sedangkan pada point’ b akan sangat mungkin ada celah untuk dipergunakan secara tidak baik, ditambah dengan semakin banyaknya pertambahan penduduk dan kebutuhan pengembangan wilayah.
Terlalu riskan konsep aturan yng meniadakan absolud angka 30% dalam penetapan kawasan hutan, karena berdasarkan penjelasan diatas, akan nisbi dan dinamis luasan yang didapat, sehingga hal ini akan memberikan celah dan kesempatan untuk mengalih fungsikan lahan hutan dengan alasan yang tidak kuat. (*Juniar Ilham)
