#iniruangkuHeadLineNasional

Dedi : PP 23/2021 Berpotensi KKN dan Kerugian Ekologi

DAMPAK UNDANG UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 TERINDIKASI AKIBATJKAN KEHILANGAN HUTAN DAN EKOSISTEM DI DALAMNYA

UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Telah Merombak Beberapa Peraturan, diataranya Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kehutanan.

Di salah PP 23 tentang Kehutanan Akibat dari Turunan UU Cipta Kerja di salah satu pasal Menyebutkan Terkait “Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Kehutanan seperti Program Food Estate, Pembangunan Infrastruktur Strategis Nasional, Serta Aktifitas Non Kehutanan lainnya menyebutkan bahwa segala penggunaan Kawasan Hutan tersebut cukup membayar PNBP ( Nominal Uang ) yang disetrkan kepada Menteri keuangan

Disini Kami Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia ( FK3I ) merasa ada sebuah Permainan antara Pemerintah dan Pihak Kapital serta Kabinet Jokowi secara keseluruhan.

Sebelum UU Cipta Kerja Lahir segala Aktifitas di dalam kawasan kehutanan untuk kepentingan Non Kehutanan seperti yang Kami sebutkan diatas Para Pegusaha diwajibkan Mengganti Hutan Kembali dengan Membeli Kawasan APL untuk dijadikan Hutan,Hal tersebut kami bayangkan untuk menjaga keseimbangan Luasan, Fungsi dan Keanekaragaman Hayati di dalam Hutan yang dialihfungsikan.

Akan Tetapi dengan lahirya PP 23 Kehutanan hal tersebut dihapus, Diermudah dengan cukup Membayar PNBP dengan Nilai Yang sangat rendah, Jauh dengan Nilai Fungsi Kawasan untuk Kehidupan dan Keberlangsungan Rakyat dan generasi mendatang

Bisa Kita Bayangkan Jika PNBP masuk ke Kas Negara melalui Meteri Keuangan maka Tidak ada Payment Enverimenta service ( PES ) dimana selayaknya segala aktifits dalam kawasan kehutanan untuk kepentingan kehutanan Perusahaan selain mempunyai kewajiban mengganti hutan juga WAJIB memelihara, Mengawasi serta Meperbaiki bahkan meningkatkan nilai Kawasan Hutan agar utan di Indonesia Tidak berkurang dan Hutan rusak dapat dipernaiki melalui kerjasam Negara dan Pengusaha.

Menyikapi Hal tersebut diatas Kami meyakini Hutan Kita AKAN dan PASTI dijual dengan menggunakan istilah Membayar PNBP yang sangat murah dan tidak sepadan dengan nilai dan fungsi kawasan hanya dengan menebang pohonnya sudah untung besar tidak memikirkan kehidupan Rayat serta generasi mendatang

Perlu Kita ingat dimana di dalam Hutan terdapat ekosistem lainnya seperti Flora dan Fauna yang mempunyai nilai manfaat bagi kehidupan, Akan tetapi dengan lahirnya PP 23 Kehutanan justru akan menghilangkan Hutan dan biaya PNBP tidak 100 persen dipergunakan untuk Kelestaian Hutan tersebut, sedang kegagalan menagih PNBP KLHK tidak pernah terealisasi hanya jadi catatan.

Ancaman Kehilangan Kawasan dan Flora Fauna di dalmnya jelas akan terancam bahkan Punah, Hutan dan Ekosistem di dalamnya akan cepat Punah apalagi Sifat Sikap dan Kebiasaan Pejabat kita yang banyak Korup dan negara akan tetap merugi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Maka Kami Forum Komuniaksi Kader Konservasi Indonesia ( FK3I ) Meminta Kepada Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif untuk Membatalkan sebagian Pasal yang sangat sangat merugikan Masyarakat serta keberlangsungan Ekosistem didalamnya.

Dalam Waktu dekat Kami Berniat melakukan Aksi Besar Besaran Untuk Menggagalkan Ide Pemerintah dalam Penghilangan Kawasan Hutan

Serta Lahirnya Peraturan MenLHK yang mendukung PP 23 tersebut atas usulan dan keinginan permudahan Investasi dengan merusak kawasan Hutan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Selain Hal tersebut diatas banyak Skema demi kepentingan menjual kawasan Hutan yang dipayungi Regulasi UU Cilaku Omnibuslaw.

Diantaranya seperti :

1.Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
2.Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Non Kehutanan
3.Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Non Kehutanan
4.Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Non Kehutanan lainnya
5, Hilangnya Flora dan Fauna Di dalamnya serta Pelaksanaan Restorasi, Rehabilitasi hanya bancakan Para Pejabat.

Di sisi Lain Dari Hal tersebut Tidak Nampak Ketatnya Pengawasan serta Kewajiban akan tetapi justru Kemudahan kemudahan dilakukan atas dasar kepentingan Manusia.yang akan dinikmati Kapitalis yang sudah berkongsi dengan Eksekutif, Legislatif bahkan Yudikatif.

Maka FK3i JABAR menuntuk : Batalkan UU 23 Terait Kehutanan serta turunannya yang sangat berpotensi mengakibatkan kerugian Negara, Kerugian Ekologi, Kerugian Sosial, praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Kehilangan Flora dan fauna endemic serta Kegagalan dalam Memulihkan kawasan atas dasar Keseriusan dalam Pekerjaan tersebut bekas lokasi tambang tetap bolong tanpa bisa dipulihkan.

Maka dari itu kami simpulkan Hutan Kita yang sudah Rusak bukan akan tambah Rusak akan tetapi akan hilang, Serta Hutan dan Kawasan yang Masih Utuh aka Hilang akibat Peraturan yang ada, akibat Pelepasan Kawasan Penggunan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Non Kehutanan Serta Perambahan Besar Pemilik Ijin akibat tidak jelasnya tata batas Hutan dan kawasan tersebut akhirnya akan dimiliki kapitalis bukan Negara. Itu pelanggaran akan UUD 45 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Siapa yang diuntungkan?
(*Ketua BP FK3I Jawa Barat, Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close