#iniruangkuHeadLineNasional

Eni Sumarni (DPD RI): Ada Ke Khawatiran Akan Kelestarian di PP 23/2021

Mediatataruang.com – Setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada sektor kehutanan yang bertujuan terciptanya integrasi kebijakan nasional, maka lahir peraturan turunanya diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Kehutanan. Secara umum kita dapat medeskripsikan bahwah PP 23/2021 adalah sebegai bentuk peran pemerintah untuk untuk mendorong pertumbuhan ivestasi pada bidang kehutanan dimana pemerintah pusat diberikan porsi strategis dalam PP 23/2021, namun pemerintah dareah harus mampu mengimbangi dan perlu merumuskan tatanan termasuk menyesuaikan formulasi kebijakan di daerah.

Substansi PP 23/2021 adalah memberikan kepastian hukum dalam dalam bentuk perizinan dan persetujuan, namun secara khusus saya melihat ada ke khawatiran tentang bagaimana jaminan kelestarian hutan dan sumber daya hutan, artinya menjadi tantangan besar bagi pemerintah dareh dalam merumuskan kebijakan yang bisa menjamin terjaganya kelestaraian hutan dan sumber daya hutan. Kemudian dengan terbitnya PP 23/2021 tentang penyelengaraan kehutanan perlu memptimbangkan aspek-aspek lainnya, tidak terjadinya tumpang tindih regulalsi antara Undang-undang dengan perturan dibawahnya atau dengan undang-undang lain.

Jika kita melihat secara umum bahwa PP 23/2021 lebih cenderung mengatur mengenai ivenstasi dari system ekologi menjadi system ekonomi, hal ini yang perlu kita cermati bersama jangan sampai demi sebuah investasi dan pendapatan Negara mengorbankan hak-hak rakyat, karena didalam PP 23/2021 semua proses dan mekanisme administrasi telah diatur bagaimana penggantian dan penunjukan kawasan hutan harus sesuai dengan mekanisme yang ada, artinya rakyat dapat menikmati dengan ketentuan yang ada.

Ivenstasi kehutanan terbagi atas wilayah nasional dan provinsi, namun wilayah kabupaten/kota tidak mendapatkan porsi dalam hal ini, sedangkan konflik sering terjadi dan ditangani oleh daerah Kabupaten/kota. Karena memang tidak diatur keweangan kabupaten/kota dala PP 23/2021. Jika ivestasi hanya memandang keuntungan tidak mempertimbangkan aspek-aspek lainnya bagaimana nasib hutan kedepan. Oleh sebab itu perlu kiranya aturan teknis pelaksanaanya dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan mentri agar menghindari persoalan-persoalan didaerah atas diberlakukannya PP 23/2021.

Pasal 4 (3) investasi pada hutan Negara, hutan adat dan hutan hak. Ini salah satu pasal dimana desain investasu hutan sudah ditentukan, namun pemerintah provinsi perlu mempertimbangkan terkait izin, pengelolan dan pengawasannya. Jangan sampai hak-hak masyarakat dirampas atas nama ivenstasi apalagi masyarakat adat sudah jelas diatur didalam Undang-undang sebelumnya.

Pasal 18 (1) mengenai penunjukan kawasan hutan tertentu dengan penunjukan secara parsisal saya kira perlu mempertimbangan kebijakan nasional dalam penunjukan kawasan hutan, maka gubernur perlu membuat rencana stratgis dalam membuat kawasan hutan, dengan mempertimbangkan system sosial daerah.

Pasal 114 Kawasan hutan untuk food estate hal ini perlu kiranya diindentifikasi model dan peruntukannya disesuaikan dengan kebutuhannya, dan perlu juga diatur dalam peraturan turunannya terkait dengan food estate.

Perlu mempertimbangkan juga dengan adnaya PP 23/2021 apakah perlu merubah rencana tata ruang wilayah daerah, jika hal itu bersingugungan dengan dengan tata ruang maka pemerintah daerah perlu merubah RTRW menyesuaikan dengan kebutuhan, namun hal ini perlu kiranya dipertimbangkan agar tidak bertabrakan dengan tatanan system sosial setempat. Karena sudah jelas bahwa PP 23/2021 adalah ruang ivenstasi dalam bidang kehutanan namun perlu diberikan ruang seluas-luasnya adalah demi kepentingan rakyat bukan hanya kepentingan investor.

Saya hanya berpesan bahwa tiga aspek dalam penyelenggaran kehutanan perlu mempertimbangkan; Pertama Aspek Penguatan system sosisal setempat harus menjadi aspek prioritas dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan norma dan nilai yang berkembang didalam masyarakat. Kedua Pengembangan ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah perlu membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati pengelolaan sumber daya hutan, dengan memperkuatan perhutanan sosial dimana masyarakat dapat mengelola dan merasakan manfaat dan memberikan dampak kesejahteraan untuk masyarakat. Ketiga kelestarian alam atau sumber daya hutan dengan adanya ivestasi ini tentu harus berlandaskan pada nilai-nilai kelestarian hutan, sehingga kepentingan sosial, ekonomi dan ekologis dapat terjaga dan terjamin sehingga tetap mempertahankan tujuan dari hutan lestari.

Jika kita pahami secara komprehensif tentu masih banyak celah-celah kekurangan dalam PP 23/2021 tentang penyelenggaran kehutanan, namun jika masih mampu untuk dijawab dengan peraturan dibawahnya saya kita tepat. Sebagai Negara hukum tentu ada cara dan mekanisme jika suatu prodak regulasi cacat atau tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat dan dirasa merugikan tidak ada salahnya kita lakukan judicial review. (*Eni Sumarni)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close