LimaPeta : PP 23 / 2021 Adalah Pengkhianatan Paling Radikal, Batalkan Sebelum Rakyat Membatalkan Mandat

Mediatataruang.com – Hutan sebagai satu entitas kehidupan yang keberadaannya sama sekali tidaklah boleh diabaikan oleh ummat manusia.

Fitrah manusia sebagai Khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi ini mengandung satu tanggung jawab besar untuk menata sesungguh sungguh ya daratan, lautan Dan ruang bawah tanah, bumi ini, yang salah satunya adalah menata hutan sebaik baiknya.

Indonesia sebagai tanah  tersubur di muka bumi dikaruniai jutaan hektar hutan yang memiliki kekayaan tak terhingga Dan tentunya sangat sangat memiliki benefit tinggi bagi kehidupan manusia.

Lalu sebagai satu bangsa yang hidup dengan satu peradaban yang telah teratifikasi dalam satu sumber hukum tunggal yaitu PANCASILA, sejatinya INDONESIA memiliki tatakelola hutan yang komprehensip demi kemashlatan ummat manusia.

Akan tetapi hari ini dengan kehadiran PP 23 Tahun 2021 yang lebih mengedepankan terpacunya iklim investasi telah merusak Rezim tata kelola hutan di negeri ini Dan tentunya sangat mengancam fungsi kemashlatan hutan bagi ummat manusia.

Dengan adanya satu klausul di dalam PP tersebut yang mengatur sistem ganti rugi berupa uang cash dalam bentuk rupiah bila satu kawasan hutan akan dibebaskan untuk kepentingan investasi, merubah klausul sebelumnya yang mengatur pergantian dalam bentuk hutan kembali, ataupun ada tanggung jawab reboisasi pada lahan yang sudah terlanjur gundul, tapi tidak terpakai dalam kegiatan investasi.

Jelas Dan sangat jelas bahwa PP 23 ini sangat sangatlah bertentangan dengan PANCASILA dengan asas gotong royong nya lalu juga jelas jelas bertentangan dengan undang undang dasar 1945 yang mengatur bahwa tata kelola segala sumber Daya wilayah Indonesia Dan kekayaan alam yang terkandung di salamnya semata mata hanyalah demi kesejahteraan hakiki seluruh tumpah darah Indonesia.

Berdasarkan kontradiksi yang terkandung di dalam nya terhadap Dua Pilar berdirinya negera Kesatuan Indonesia maka keluarnya lalu dilanjutkan dengan implementasi PP 23 Tahun 2021, jelas merupakan satu pengkhianatan yang bisa dibilang sangat sangat radikal terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itulah demi menghentikan terus berlangsungnya pengkhianatan tersebut maka Presiden Joko Widodo sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat yang tertinggi sangat penting Dan berkewajiban penuh untuk sesegera mungkin untuk membatalkan PP tersebut sebelum akhirnya rakyat yang membatalkan mandatnya terhadap pemerintahan yang hari ini berada di bawah kendalinya.(*LimaPeta)