#iniruangkuHeadLineLifestyle

Kematian Hari Ini Lebih Tinggi Lagi, 2.069 Nyawa

Mediatataruang.com – Saya sangat menyadari, jika pernyataan ‘Joko Widodo semakin terlihat keliru dan sembrono dalam hal penangan pandemi ini’, bakal mengusik sebagian yang membacanya.

Tentu saja saya tak gegabah menyimpulkan hal itu. Pandemi ini bukan baru berlangsung kemarin sore. Sejak kasus resmi pertama diumumkan (2 Maret 2020), kini Indonesia justru akan segera memasuki bulan kesengsaraan akibat Covid-19 yang ke 17. Sejak itu pula, pandangan, pendapat maupun saran, dilontarkan berbagai kalangan. Mulai dari ahlinya ahli. Hingga masyarakat biasa seperti saya.

Jika pakar yang menekuni dan memahami pengetahuan pandemi saja, dianggap nyinyir dan kerap habis-habisan dirisak, setiap kali mereka menyampaikan pandangan kritis maupun pendapat yang berbeda dengan kebijakan penguasa, bagaimana pula yang lain?

Saya mengatakan Joko Widodo keliru. Terutama karena penyikapannya yang seolah terlihat luar biasa. Tapi sejatinya yang berlangsung, biasa-biasa saja. Bahkan mungkin tak lebih istimewa dibanding persiapan hingga perhelatan Asian Games tahun 2018 lalu itu. Karena dia lebih mengedepankan pendekatan panitia dibanding organisasi pemerintahannya.

Coba hitung, berapa banyak satuan tugas yang dibentuk dan bergonta-ganti sejak awal mula pandemi ini?

Kekeliruan kedua, Joko Widodo memiliki selera berlebihan untuk ‘memusatkan’ segala yang dilakukan. Celakanya, kebiasaan itu terbawa-bawa hingga soal penanganan pandemi. Bahkan, soal kegawatan persoalan lapangan yang terentang luas dari Sabang-Merauke maupun Miangas-Pulau Rote. Dia masih saja tak sudi berbagi beban. Memberi keleluasaan tiap kepala daerah mengembangkan gagasan dan berjibaku menngatasi persoalan masing-masing dan menyelamatkan masyarakatnya.

Tentu saja pusat perlu memberikan dukungannya secara penuh. Desentralisasi tak cukup soal kewenangan. Tapi juga perlu disertai dengan hak mereka. Termasuk kecukupan sunberdayanya.

Kenyataannya,mulai dari PSBB hingga PPKM yang pakai level — bukan soal pedasnya seperti keripik Mak Icih tapi kegawatan penularan virus corona — tetap saja seperti ingin diorkestrasinya sendiri.

Padahal, virus menggandakan diri pada tubuh yang dijangkitinya hanya dalam hitungan menit. Penularannya sendiri bisa berlangsung dalam satuan detik. Walau alat laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi dan memastikannya, perlu waktu berjam-jam.

Joko Widodo pernah ‘marah-marah’ menyaksikan kelambanan menteri-menterinya. Pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juni 2020. Tapi rekaman pidatonya tersebut, baru dipublikasikan seminggu kemudian. Entah apa maksud maupun alasannya. Hal yang pasti, sejak dia marah-marah di depan sidang kabinet hingga rekaman pidato tersebut beredar, jumlah yang meninggal bertambah 281 menjadi 2.620 jiwa. Sementara kasus positif naik 7.425 menjadi 50.187. Tertinggi jika dibandingkan dengan 4 negara tetangga yang mengumumkan kasus pertama pandemi mereka, jauh hari sebelum kita.

“Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu. Ga ada artinya (jika demikian). Berbahaya sekali. Kalau perasaan kita seperti tidak ada apa-apa, berbahaya sekali”, katanya ketika itu.

Pada hari Selasa, 17 Maret 2020, Joko Widodo sebetulnya sudah berpesan. Untuk mendesentralisasi penanganan yang sebelumnya dilakukan pemerintah pusat. Masing-masing kepala daerah diminta melakukan proses mitigasi hingga penanggulangan secara mandiri. Juga mempublikasikan perkembangan daerahnya dalam menangani Covid-19. Disertai pesan agar selalu berkonsultasi dengan pakar kesehatan di masing-masing daerah. Sementara dalam hal penetuan status kedaruratan, dimintanya berkonsultasi dengan BNPB.

Oleh karena itu, dalam pidato marah-marah yang disampaikan 3 bulan setelahnya (18 Juni 2020), dia menambahkan,

“(Jangan) hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extra ordinary. Saya harus ngomong apa adanya (kalau) ngga ada progress. Yang significant, ga ada! Kalau minta perppu lagi, saya bikin perppu. Kalau saudara belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. … Saya membuka yang namanya langkah. Entah namanya langkah-langkah politik. Entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apapun yang extra ordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan.”

Tapi kita semua tahu, tak ada perppu yang dikeluarkan terkait desentralisasi hingga otonomisasi tugas dan tanggung jawab kepala daerah dalam menanggulangi wabah di wilayahnya masing-masing. Gerak dan langkah mereka, terus terpasung kebijakan pusat yang tak kunjung sudi melepaskan kewenangannya.

Alih-alih mencurahkan konsentrasi, tentang bagaimana orkestrasi bahu-membahu dapat terselenggara dengan masing-masing kepala daerah. Joko Widodo beserta jajaran pemerintahnya dan DPR, malah sibuk menggulirkan omnibus law. Dikenal sebagai UU Cipta Kerja yang kemudian memarakkan protes berbagai kalangan di daerah.

Masyarakat lalu turun ke jalan. Mendesak kepala daerahnya membawa aspirasi penolakan mereka ke pemerintah pusat di Jakarta. Sejumlah kepala daerah menyanggupi. Mereka khawatir aksi penolakan UU Cipta Kerja tersebut, menyebabkan penyebaran virus berpotensi besar untuk meluas.

(lihat ‘Pak Jokowi, Apakah Maksudnya Extraordinary Keras, Itu?’, 10 Oktober 2020).

Langkah sembrono seperti itu, berlangsung berulang kali. Contoh lainnya adalah himbauan agar aparat melakukan perjalanan dinas mereka. Membiayai buzzer untuk menggenjot pariwisata. Melonggarkan perjalanan antar kota. Hingga kehebohan di lembaga KPK yang disesalkan sebagian masyarakat.

Padahal, beberapa pekan setelah kasus pertama terkuak, berbagai kalangan termasuk rakyat biasa seperti saya, pernah mengingatkan,

“Mengupayakan penjalaran tak menyebar ke daerah-daerah yang sementara ini belum tertular, adalah pilihan bijak. Hanya mungkin dengan membatasi lalu-lintas manusianya.”

(lihat ‘Covid-19: The Crystal Clear Facts’, 27 Maret 2020).

“Persoalan Covid-19 ini sama sekali bukan soal dukung-mendukung. Ini masalah yang mendunia. Tak kenal batas negara, agama, pendidikan dan segala tetek-bengek yang biasa digunakan untuk mengkotak-kotakkan masyarakat. Ini adalah persoalan kemanusiaan.”

Pesan di atas sudah disuarakan, di saat paling awal pandemi di Indonesia. Yaknj pada tanggal 17 Maret 2020 (lihat ‘Jokowi C-, Anies D+’).

Apakah kesulitan mengatasi pandemi ini patut dialamatkan kepada masyarakat yang setengah mati meniti hidupnya sehari-hari?

Introspeksi dirilah. Kita perlu bergotong-royong. Bukan terus-menerus menyalahkan tapi tak ingin dikoreksi. Segala sesuatunya tak berdiri sendiri. Tapi bagian dari rangkaian sebab-akibat — alternatif skenario yang disediakan Tuhan — yang kita pilih.(Jilal Mardhani)

Bukan kehendak Tuhan.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close