#iniruangkuHeadLineKajianNasional

Potensi Kerugian Negara Atas PP23/2021 VS Peraturan Sebelumnya

Mediatataruang.com – Dengan terbitnya PP 23 Tahun 2021 yang menjadi turunan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang harusnya menjadi angin segar dalam merespon sektor birokrasi yang akan menjadi lebih baik terutama dalam sektor kehutanan yang kita lihat semakin lama Lahan kritis kita semakin luas.

Adapun peraturan peraturan yang menaungi dalam soal penggunaan kawasan Hutan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010, Pengunaan Kawasan Hutan dapat dilakukan di Hutan Produksi melalui Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan dibebani kewajiban, sebagaimana Bagian Ketiga, Pasal 15, Pemegang izin pinjam pakai Kawasan hutan wajib:

  1. membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;
  2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai;
  3. melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi;
  4. menyelenggarakan perlindungan hutan;
  5. melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang dipinjam pakai yang sudah tidak digunakan; dan
  6. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.  

Sementara di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021, Nomenklatur Penggunaan Kawasan melalui Izin Pinjam Pakai dan digantikan dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana Pasal 94 Ayat (4), Persetujuan Penggunaan Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (3) huruf b angka 2 dapat dilakukan :

  1. pada Provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan hutannya; dan atau
  2. pada Provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Peraturan sebelumnya)

Baca juga: Eni Sumarni (DPD RI): Ada Ke Khawatiran Akan Kelestarian di PP 23/2021

Persetujuan Pinjam pakai Memenuhi Kecukupan Luas Hutan Provinsi

Baca juga : Hasto Kristiyanto : PDI Perjuangan Tolak PP 23/2021 Yang Melupakan Semangat Hutan Lestari

Baca juga : LimaPeta : PP 23 / 2021 Adalah Pengkhianatan Paling Radikal, Batalkan Sebelum Rakyat Membatalkan Mandat

Adapun kewajibannya, sebagaimana Butir (5), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi yang terlampaui kecukupan luas Kawasan Hutan nya sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a wajib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan. Sementara Ayat (6), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada Provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan Hutannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib: a. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; dan b. membayar PNBP Kompensasi. Keduanya wajib melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS.Membandingkan dua peraturan dimaksud, Nampak jelas perbedaan kewajibannya terutama dalam hal mengganti area Kawasan hutan yang digunakan menjadi cukup membayar PNBP Kompensasi pada hutan Provinsi yang kurang kecukupan luas Kawasan hutannya. Selain itu menjadi tidak jelas dan tidak tegas dalam hal : melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi; menyelenggarakan perlindungan hutan; dan melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Berbicara tentang PNBP Kompensasi yang menggantikan kewajiban dalam menyediakan Konsesi Lahan, Berapa sesungguhnya nilai besaran kompensasi dimaksud? Hal ini bisa didapatkan informasinya pada bagian penjelasan, “ketentuan terkait penyediaan lahan pengganti dalam Penggunaan Kawasan Hutan, pada provinsi yang kecukupann luas Hutannya terlampaui berkewajiban membayar PNBP, sedangkan pada provinsi yang luas Hutannya kurang terlampaui berkewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan membayar PNBP kompensasi sebesar nilai lahan yang digunakan”. Berapa nilai lahan yang digunakan tersebut?

Berdasarkan surat yang berkop Sekertariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup yang ditujukan kepada Direktur PNBP SDA dan KND Direktorat Jenderal Anggaran yang didapat, besar nilai PNBP Kompensasi pada Kawasan Hutan yang digunakan senilai Rp.11.000.000 – Rp.12.000.000 per Ha. 

Dari usulan tersebut menggelitik beberapa pertanyaan dari Formula perhitungan tersebut?

  • Apakah PP 23 Tahun 2021 dapat mempertahankan keberadaan hutan?
  • Apakah Formula tarif ini sudah mencerminkan rasa keadilan?
  • Apakah Kas Negara Akan Bertambah, mengingat dana reboisasi, pemulihan dan merawat Hutan  akan sangat besar melebihi dari Formula dalam surat tersebut yang akan dibebankan pada Rakyat melalui APBN?
  • Apakah akan terjadi Kerugian Negara mengingat dalam peraturan-peraturan sebelumnya pemegang Ijin memiliki Kewajiban untuk ganti lahan, reboisasi dan lainnya seperti dalam PP 24 Tahun 2010 ataupun P 27 Tahun 2018?
  • Apakah akan timbul transaksi-transaksi underhand atau semakin maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari praktek-praktek kewenangan Aparat?
  • Adakah Komitmen Para pihak terkait untuk menjaga dan merawat Hutan menjadi Hutan Lestari?
  • Siapa yang diuntungkan? (*)
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close