Daerah

Maraknya Tanah Terlantar, Pembina GNN : Ini Perlu di Tata Ulang

Mediatataruang.com, Sumedang – Tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanahnya jika dilihat secara fisik tanah tersebut terindikasi sebagai tanah terlantar.

“Tanah yang terindikasi terlantar adalah tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian,” ujar Asep Riyadi Pembina Gelap Nyawang Nusantara (GNN). kamis (5/8/2021)

Pembina Gelap Nyawang Nusantara (GNN), Asep Riyadi

Sedangkan yang disebut tanah terlantar, lanjut Asep mengungkapkan berdasarkan Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, menyatakan bahwa, obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Dikatakanya, harus kita pahami, bahwa objek Penertiban Tanah Telantar sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, menyebutkan :

(1) Objek penertiban Tanah Telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah.

(2) Tanah hak milik menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara sehingga:
a. dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan;
b. dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan Pemegang Hak; atau
c. fungsi sosial Hak Atas Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang Hak masih ada maupun sudah tidak ada.

(3) Tanah hak guna bangunan, hak pakai, dan Hak Pengelolaan menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

(4) Tanah hak guna usaha menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak.

(5) Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi objek penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Dasar Penguasaan Atas Tanah.

Asep Riyadi menjelaskan, sejak tahun 1990, dan dari sejak terbitnya Perda No 11 tahun 1992, sampai Terbit nya hak hak kepada Pemprop Jabar (cadangan konservasi, BGG), IKOPIN, IPDN/Kemendagri, ITB/UNWIM/Pemprop Jabar, UNPAD/Kemendikbud.

Semuanya hampir menelantarkan lahan yang diberikan hak nya. Dimana dilapangan jelas jelas sebagian besar tidak dimanfaatkan sesuai fungsi sosial ekonomi dan lingkungan, malah disewa harapkan oleh oknum kepada masyarakat dan pemodal pertanian/Palawija. Ini Seharusnya ditata ulang untuk lebih memberikan manfaat sesuai arahan dan kebijakan dari pemerintah.

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close