Mau Rugi Berapa Lagi Dari PNBP Kehutanan ?
"Hanya manusia yang melakukan penebangan hutan, menjadikannya kertas dan menuliskannya selamatkan hutan"
Mediatataruang.com – Upaya penyelamatan hutan seperti halnya iklan rokok, ada aturannya tetap saja dilanggar, sama halnya juga berkelindan dengan aturan yang katanya baik tapi kenyataannya sebaliknya. Kita perlu hutan juga perlu mengembangkan kegiatan, semua perlu karena manusia bertambah, kebutuhan akan kayu dan lahan juga bertambah, yang juga dibutuhkan bagaimana semuanya bisa berkelanjutan bukan hanya lestari. Mengambilnya juga perlu bijak dan melihat efeknya jauh kedepan.
Coba dianalisa sederhana jika besarnya penggantian antara 11-15juta per Ha penggantian lahan hutan dalam PNBP, sedangkan nilai kayu yng diambil per satu batang dengan harga 3-5jt. Sudah dapat kayu dapat tanah untuk kelola pula. Murah banget ya. Negara melalui kementrian kehutanan yang bertanggung jawab menanamnya mengeluarkan banyak dana, dananya dari pajak yang dibayarkan rakyat, rakyatlah yang paling banyak menanggung ruginya. Kenapa? karena PNBP masuknya langsung ke negara bukan langsung ke item kebijakan pengurangan kembali, yang mungkin prioritasnya bukan untuk hutan.
baca juga Raynaldo Sebut Perubahan Kompensasi Dalam PP No.23/2021 Berdampak Pada Deforestasi
Dari laporan KPK yang merilis data statistik resmi, produksi kayu komersial dari hutan alam diIndonesia selama tahun 2003–2014 secara keseluruhan mencapai 143,7 juta meter kubik (m3) dari produksi tersebut, sebanyak 60,7 juta m3 dipungut oleh pemegang izin HPH melalui sistem tebang pilih, sedangkan 83,0 juta m3
merupakan hasil pembukaan lahan untuk pengembangan Hutan Tanaman Industri, perkebunan kelapa sawit dan karet, serta pertambangan
“Kajian tersebut menemukan bahwa produksi yang tercatat ternyata jauh lebih rendah daripada volume kayu yang ditebang dari hutan alam di Indonesia”
Hasil dari kajian model kuantitatif kajian menunjukkan bahwa total produksi kayu yang sebenarnya selama tahun 2003–2014 mencapai 630,1 sampai 772,8 juta m3 Angka-angka tersebut
mengindikasikan bahwa statistik dari KLHK hanya mencatat 19–23% dari total produksi kayu selama periode studi, sedangkan 77–81% tidak tercatat !
Jika dilihat dari jumlah kerugian negara akibat PNBP kehutanan yang tidak dipungut selama tahun 2003 sampai 2014, pemerintah memungut PNBP dengan agregat sebesar US$ 3,26 milyar (Rp. 31,0 trilyun) dari Dana Reboisasi (DR) dan komponen hutan alam dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Namun, menurut model perhitungan dalam kajian, Pemerintah seharusnya memungut penerimaan agregat sebesar US$ 9,73–12,25 milyar (Rp. 93,9–118,0 trilyun) dari DR dan PSDH selama tahun 2003–2014.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa total kerugian negara akibat pemungutan penerimaan DR dan PSDH yang kurang maksimal mencapai US$ 6,47–8,98 milyar (Rp. 62,8–86,9 trilyun) – atau rata-rata sebesar US$ 539–749 juta (Rp 5,24–7,24 trilyun) per tahun selama 12 tahun periode kajian
Sedangkan jika dilihat dari kerugian negara yang bersumber dari nilai komersial kayu yang tidak tercatat, pada kajian KPK dihitung dari nilai komersial produksi kayu yang tidak tercatat, karena hasil hutan kayu yang terdapat pada kawasan hutan di bawah penatausahaan pemerintah merupakan aset negara Ketika produksi kayu berizin dilaporkan dan DR dan PSDH dibayar menurut laporan hasil produksi, maka kayu menjadi aset privat.
Menurut hukum Indonesia, kayu yang tidak tercatat menjadi aset negara yang dicuri, dan uang yang dihasilkan melalui penjualan kayu ini dapat dianggap baik kerugian negara maupun hasil kejahatan (proceeds of a crime)
Agregat kerugian negara yang bersumber dari nilai komersial domestik untuk produksi kayu yang tidak tercatat selama periode tersebut mencapai US$ 60,7–81,4 milyar (Rp. 598,0–799,3 trilyun), atau US$ 5,0–6,8 milyar
(Rp. 49,8–66,6 trilyun) per tahun
Nilai kerugian tahunan pada kajian tersebut meningkat tajam selama periode studi dari nilai terendah sebesar US$ 1,4–1,9 milyar
(Rp. 12,1–16,8 trilyun) pada tahun 2003, sampai nilai tertinggi sebesar US$ 7,7–9,9 milyar(Rp. 80,7–104,3trilyun) pada tahun 2013.
Peningkatan drastis tersebut didorong oleh perluasan pembukaan lahan secara komersial yang begitu cepat dan kenaikan harga kayu bulat yang cukup signifikan di pasar domestik dan pasar internasional
Berdasarkan fakta diatas, kerugian atas akibat PNBP kehutanan yang tidak dipungut dan kerugian negara yang bersumber dari nilai komersial kayu yang tidak tercatat prakteknya lebih dominan yang masuk ke negara pada periode 2003–2014, apalagi dilegalkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dengan nilai penggantian yang kecil, mau berapa lagi ruginya kita sebagai pemilik negara ini. (*Juniar Ilham)
