#iniruangkuHeadLineKajian

Musibah Tak Kunjung Berakhir Bagi PWK

(Perencanan Wilayah dan Kota)

Mediatataruang.com – Dimulai dari tahun 1999 sejak adanya Undang-Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi lalu diperbaharui dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Berdasarkan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi disebutkan terdiri dari 1. Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi a. umum; b. spesialis. Serta poin 2. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

  • arsitektur;
  • rekayasa;
  • rekayasa terpadu; dan
  • arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

Pada masa tersebut bidang Perencanaan Wilayah dan Kota masih masuk dalam bidang Tata Lingkungan dan dianggap bahwa Perencanaan Wilayah dan Kota masih sebagai sub bidang, bahkan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi no 4 tahun 2017 tentang sertifikasi dan registrasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi pada Bagian Keempat Persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha Pasal 10 poin I disebutkan sebagai berikut:

  • arsitektural,
  • sipil,
  • mekanikal atau elektrikal,
  • tata lingkungan serta
  • manajemen pelaksanaan

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di mana sebelumnya telah diatur dalam PP No. 22 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah ini sekaligus merupakan payung hukum turunan mengatur pelaksanaan teknis UU Cipta Kerja. Dimana pada Pasal 28C pada PP no 14 tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa pada poin (1) Penetapan Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Bidang Keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi, dan pada point ke (2) Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 meliputi:

  • Arsitektur
  • Sipil
  • Mekanikal
  • Tata Lingkungan
  • Arsitektur Landscape, iluminasi dan design interior
  • Perencanaan Wilayah dan Kota
  • Sains dan Rekayasa Teknik, atau
  • Manajemen Pelaksanaan

Baru pada PP 14 tahun 2021 inilah setelah UU Jasa Konstruksi masuk dalam Omnibuslaw, Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota menjadi Bidang tersendiri beserta 7 bidang lainnya. Sebuah proses berjenjang memperjuangkan penamaan/nomenklatur Perencanaan Wilayah dan Kota sejajar dengan bidang lainnya dan tidak lagi termasuk dalam bidang Tata Lingkungan.

Sebagai tindak lanjut dari upaya yang luar biasa dan penghargaan kebidangan yang baik kepada bidang Perencanan Wilayah dan Kota, asosiasi juga telah mengupayakan untuk berkoordinasi dengan stakeholder pengampu Jasa Konstruksi terkait pengisian sub bidang dari bidang Perencanaan Wilayah dan Kota. Jika dulunya diberi kode dengan PR (PR 101, PR 102, PR 103 dan PR 104)

  1. PR 101 merupakan Sub Klasifikasi Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan dengan lingkup pekerjaan Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) perkotaan,jasa perancangan bagian perkotaan, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehat dalam penataan ruang perkotaan.
  2. PR 102 merupakan Sub Klasifikasi Jasa Perencanaan Wilayah dengan lingkup pekerjaan Jasa perencanaan tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi) wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk juga jasa pengkajian dan jasa penasehat dalam penataan ruang wilayah yang didalamnya dapat meliputi kawasan koridor pulau, kawasan strategis nasional/provinsi/kabupaten/kota, kawasan andalan, dan kawasan permukiman termasuk ruang terbuka publik/terbuka hijau.
  3. PR 103 merupakan Sub Klasifikasi Jasa Perencanaan dan Perancangan lingkungan bangunan dan lansekap dengan lingkup pekerjaan Jasa pembuatan desain dan rencana dari esthetic landscaping untuk taman, lahan komersial dan permukiman. Meliputi penyiapan rencana lapangan, gambar kerja, spesifikasi dan estimasi biaya untuk pengembangan lahan yang menggambarkan kontur tanah, tanaman yang akan ditanam, dan fasilitas lain seperti tempat pejalan kaki, pagar, dan area parkir. Termasuk juga didalamnya jasa inspeksi dari pekerjaan selama konstruksi, jasa pengkajian dan penasehat penataan lingkungan bangunan dan lansekap.
  4. PR 104 merupakan Sub Klasifikasi Jasa Pengembangan Pemanfaatan Ruang dengan lingkup pekerjaan Jasa perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang (mencakup darat, laut, udara, dan di dalam bumi), jasa pemrograman pemanfaatan ruang perkotaan, wilayah, kawasan/lingkungan, termasuk juga jasa manajemen mitigasi dan adaptasi bencana dan kerusakan lingkungan, fasilitasi kemitraan dan pelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Sedangkan pada lingkup Pengawasan Penataan Ruang terdapat satu Sub klasifikasi yaitu dengan kode PR201 dan sub Klasifikasi Jasa Pengawas dan Pengendali Penataan Ruang dengan ruang lingkup pekerjaan Jasa pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang, jasa audit pemanfaatan ruang, dan pengaturan zonasi, termasuk juga jasa pengkajian dan penasehat dalam pengawasan dan pengendalian penataan ruang.

Hari ini saya menerima surat dari LPJKN tentang Ruang Lingkup Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK Nasional yang menyebutkan klasifikasi yang berbeda berdasarkan aturan terbaru Peraturan Pemerintah no 14 tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi yang menempatkan Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota tidak lagi menjadi Bidang akan tetapi berada satu rumpun klasifikasinya dengan Arsitektur Lanskap dan Perencanaan Wilayah serta sub Klasifikasi dalam kode tidak lagi PR 101, PR 102, PR 103 dan PR 104 akan tetapi sudah berubah menjadi AL001; AL002; AL003; AL004.

Sebuah kesalahan mendasar telah terjadi lagi dalam penentuan KBLI Jasa Konstruksi yang akan mengantarkan kesimpang siuran yang tak sederhana, pasti akan berpengaruh pada penentuan bidang sub bidang layanan dan tinggal menunggu lagi terjadi sengkarut pengambilan sertifikasi tenaga ahli bidang Perencanaan Wilayah dan Kota bisa (lagi) diambil oleh TA Arsitektur dan Lingkungan.

Mau kapan lagi ini akan terjadi lagi, tidak pernah lelah saat dulu saat masih Undang- Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sangat berpengaruh pada runtutan kegiatan di bidng perencanaan wilayah dan kota dengan terjadinya permintaan untuk merevisi syarat pengambilan SKA Perencanaan Wilayah dan Kota yang saat itu diperbolehkan TA dari Teknik lingkungan dan arsitektur lalu dirubah, tak lama lagi lalu muncul lagi aturan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa SKA Perencanaan Wilayah dan Kota bisa diambil juga oleh TA Arsitek dan Arsitektur Landscape.

Lagi-lagi kita dihadapkan dengan adanya ketidak sesuaian, keburu LPJKN bubar dan digantikan dengan LPJKN baru saat itu. Sekarang muncul lagi dari LPJKN baru dengan pengertian yang berbeda lagi. Mau kapan lagi bidang Perencanaan Wilayah dan Kota diuji kesabarannya dari berbagai pejuru mata angin, setelah reda urusan nomenklatur di analis jabatan terjadi kesalahan. (*Juniar Ilham)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close