#iniruangkuHeadLineNasional

PP 23/2021 dan Permen LHK 7/21 Menghapus Program Strategis Nasional Jokowi

PP 23/2021 dan Permen LHK 7/21 Mengancam Program Strategis Nasional

Mediatataruang – Proyek Strategis Nasional sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, menjelaskan tentang Proyek Strategis Nasional sebagai proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, kegiatan penyediaan Lahan Kompensasi Penggunaan Lahan Kompensasi sebetulnya dapat menjadi jembatan perantara dalam mendampingi program Pemerataan Ekonomi dan Lapangan Pekerjaan.

Baca juga : Mau Rugi Berapa Lagi Dari PNBP Kehutanan ?

Sebagai gambaran, pada Lahan Kompensasi yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan / Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, seiring proses penunjukan sebagai Kawasan hutan, pemegang izin / Persetujuan diwajibkan untuk melakukan Reboisasi. Kegiatan Reboisasi atau rehabilitasi sebagaimana Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor: SK.42/PDASHL/SET.4/KEU.1/10/2020 Tanggal:

30 Oktober 2020, dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu: kegiatan penanaman, pemeliharaan Tahun I dan II, berpeluang menyerap lapangan pekerjaan 3 – 19 orang per Ha per kegiatan atau 9 sampai dengan 57 orang untuk 3 rangkaian kegiatan. Setara dengan Rp. 1.360.000,- sampai dengan Rp.27.540.000,- yang diserap masyarakat dalam satu kegiatan dalam 1 Ha pada luasan lahan yang dilakukan Reboisasi maupun Rehabilitasi. Dimana kegiatan ini dapat disisipkan? Pada bagian bagian Z. Program Pemerataan Ekonomi abjad b. Perhutanan Sosial.

Baca juga : Skema Pemusnahan Hutan Melalui PP 23/2021

Setidaknya, hal ini dapat mendongrak upaya penurunan angka kemiskinan 12,76% di Provinsi Lampuang, 4,69% di Peovinsi DKI. Jakarta, 8,43% di Provinsi Jawa Barat, 11,84% di Provinsi Jawa Tengah, 12,80% di Provinsi DI Jogjakarta, 6,63% di Provinsi Banten, dan 4,45% di Provinsi Bali (Data BPS Tahun 2021).

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close