#iniruangkuNasional

LSI : Mayoritas Setuju Pembatasan Investasi Asing

Kerusakan Lingkungan atau korupsi bukan Alasan Utama Untuk Anti Pemodal Asing

Mediatataruang.com – “Kita bisa melihat ada semacam nasionalisme terkait pengelolaan sumber daya alam,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, dalam rilis hasil survei, Minggu (8/8).

Secara umum, publik sangat atau prihatin dengan enam masalah yang ada. Masalah korupsi, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi paling banyak mengundang keprihatinan publik. Sedangkan kerusakan lingkungan, demokrasi, dan perubahan iklim lebih rendah tingkat keprihatinannya. • Mayoritas publik bersikap positif terhadap pemerintah dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan. Mereka percaya pemerintah dapat menjaga lingkungan, meski mereka juga setuju bahwa pemerintah lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi.

Dalam survei, responden diminta memberikan pernyataan sikap. Apakah yang bersangkutan setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa ‘pemerintah Indonesia harus membatasi investasi (pemodal) asing’ pada pengelolaan SDA.

“Mayoritas mutlak mereka setuju dengan upaya pembatasan terhadap investasi asing,” ungkapnya.

Sebanyak 79 responden setuju investasi atau pemodal asing di sektor pertambangan harus dibatasi. Untuk sektor penangkapan ikan dan sumber daya laut, 77 responden setuju investasi atau pemodal asing harus dibatasi.

Sebanyak 75 persen responden setuju investasi atau pemodal asing di sektor perkebunan harus dibatasi. Untuk sektor penangkapan dan ekspor margasatwa, 75 responden setuju investasi atau pemodal asing harus dibatasi. Sementara untuk perdagangan dan impor sampah, 68 persen responden setuju investasi atau pemodal asing harus dibatasi

Menurut dia, ada tiga alasan utama yang menjadi latar belakang sikap tersebut. Alasan pertama, perusahaan asing bekerja untuk kepentingan mereka sendiri tidak untuk kebaikan rakyat Indonesia (30 persen responden).

Alasan kedua, Indonesia bisa lebih mandiri kalau mengelola sumber daya alamnya sendiri (27 persen responden). Alasan ketiga, pendapatan negara akan lebih besar untuk Indonesia jika dikelola oleh orang Indonesia (26 persen responden).

“Alasannya lebih terkait ke persoalan ekonomi dan politik. Tercermin dari kata kemandirian. Alasan lain seperti kerusakan lingkungan atau korupsi bukan alasan utama masyarakat Indonesia untuk anti pemodal asing,” terang Djayadi.

Dalam sektor Perkebunan Sekitar 23% publik nasional Tahu dengan sektor perkebunan, baik dari pengalaman langsung maupun tidak langsung (melalui teman, keluarga). Dari yang tahu Perkebunan, sekitar 53% publik nasional menganggap hampir semua atau sebagian besar Perusahaan Perkebunan yang patuh terhadap aturan perizininan.

Dari yang tahu perkebunan, umumnya bersikap positif pada perusahaan perkebunan, yakni tidak membahayakan lingkungan dan perusahaan perkebunan memiliki manfaat yang lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkannya. Meskipun, mayoritas publik juga menilai bahwa terdapat keterkaitan antara elit politik dan industri perkebunan.

Dari yang tahu Perkebunan, sekitar, 66% publik nasional sangat setuju / setuju dengan pendapat “Perusahaan perkebunan (kelapa sawit, karet) tidak membahayakan lingkungan”. Dari yang tahu Perkebunan, sekitar, 58% publik nasional sangat setuju / setuju dengan pendapat “Perusahaan perkebunan (kelapa sawit, karet) merusak lingkungan, tetapi manfaat perkebunan (lapangan kerja, infrastruktur) lebih besar daripada kerusakannya”. Dari yang tahu Perkebunan, sekitar, 62% publik nasional sangat setuju / setuju dengan pendapat “Elit politik di pemerintahan atau parlemen, baik pusat atau daerah, banyak memiliki keterkaitan dengan industri perkebunan”.(*)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close